Jakarta (Antara Babel) - Ketua DPP Partai Golkar, Mahyudin menyatakan,
dualisme Partai Golkar yang terjadi sekarang ini tidak akan berakibat
pada pengajuan calon kepala daerah di 245 pemilihan kepala daerah tahun
2015.
"Putusan Kemenkumham itu kan kembali kepengurusan awal
kan. Baik DPD I dan II Golkar, juga demikian," kata Mahyudin di Jakarta,
Kamis.
Dikarenakan pengurus DPD I dan II Partai Golkar diputuskan
kembali ke yang lama, kata Mahyudin, berarti Pilkada pada 2015 sama
sekali tak terpengaruh.
"Ya, jalan sebagaimana mestinya," ujarnya.
Menurut dia dengan kembali ke hasil Munas Riau 2009, sama saja dengan barang yang sudah mati hidup lagi.
"Saya jadi menjabat lagikan sebagai salah satu Ketua DPP," ujarnya.
Sebelumnya, inisiator Munas Rekonsiliasi Partai Golkar, Taufiq
Hidayat mengatakan Golkar terancam bisa tak ikut Pilkada serentak 2015.
Dia
mengatakan Munas Rekonsiliasi harus digelar karena penyelesaian
dualisme kepengurusan lewat jalur pengadilan miliki problem waktu.
Terlebih,
Maret 2015 nanti proses pendaftaran pilkada serentak di 245 sudah
berlangsung.
Dengan dualisme kepengurusan di pusat yang bisa merembet ke daerah, maka
Golkar sebagai salah satu partai yang paling banyak memenangi pilkada,
terancam tidak bisa ikut dalam pilkada yang akan datang.
"Ini sungguh masalah yang sangat serius. Jalan yang bisa
ditempuh untuk persingkat waktu ya gelar Munas Rekonsiliasi," kata
Taufiq.
Dualisme Golkar Tak Pengaruh Pada Pilkada
Kamis, 18 Desember 2014 22:46 WIB
"Putusan Kemenkumham itu kan kembali kepengurusan awal kan. Baik DPD I dan II Golkar, juga demikian,"