Tarakan (Antara Babel) - Panglima Komando Strategis TNI Angkatan Darat
(Pangkostrad), Letjen TNI Edy Rahmayadi menyatakan, masalah keterlibatan
Indonesia dalam pembebasan 10 warga negara Indonesia (WNI) yang
disandera kelompok Abu Sayaf masih menunggu isyarat dari pemerintah
Filipina.
"Kita hanya menunggu isyarat saja dari pemerintah Filipina apakah
mau dilibatkan atau tidak," sebut mantan Panglima Kodam I Bukit Barisan
saat menggelar latihan gabungan (latgab) pasukan pemukul reaksi cepat
(PPRC) di Kota Tarakan, Kalimantan Utara, Minggu (4/4) melalui siaran
persnya, Kamis.
Ia mengemukakan, saat ini pemerintah Indonesia masih terus melakukan
negosiasi dan koordinasi dengan pemerintah Filipina sekaitan dengan 10
WNI yang disandera kelompok separatis bulan Maret 2016.
Edy Rahmayadi menjelaskan belum adanya kepastian melibatkan RI
melakukan langkah-langkah pembebasan 10 WNI itu maka dianggap pemerintah
Filipina masih mampu menanganinya dan siap mempertanggungjawabkannya.
"Kita (TNI) kan hanya pelaksana negara. Jika diperintahkan maka
bersedia setiap saat melakukan apa saja sesuai dengan perintah negara,"
ucap dia seraya menyatakan, keberadaan PPRC yang melakukan latgab di
Kota Tarakan memang memiliki kemampuan membebaskan sandera pada segala
kondisi alam.
Pangkostrad mengungkapkan, "track record" pasukan khusus TNI dalam
pembebasan sandera sudah terbukti dengan hasil yang menggembirakan yakni
pada operasi pembebasan kapal Sinar Kudus dan anak buah kapal (ABK)
asal Indonesia di Somalia.
Pada saat, kata dia, pemerintah Somalia mengirimkan sinyal tidak
mampu lagi sehingga meminta kepada pemerintah RI untuk turun tangan
melakukan operasi militer.
Pangkostrad Nyatakan Pembebasan 10 WNI Tunggu Isyarat Filipina
Kamis, 7 April 2016 9:33 WIB
Kita hanya menunggu isyarat saja dari pemerintah Filipina apakah mau dilibatkan atau tidak.