Jakarta (Antara Babel) - Proyek reklamasi 17 pulau di Teluk Jakarta yang
kini sedang berjalan dinilai mustahil dibatalkan karena melanggar
berbagai ketentuan.
"Tidak hanya itu. Juga, berpotensi digugat, menyedot anggaran
negara yang besar untuk ganti rugi, serta kontraproduktif bagi seluruh
pihak yang terlibat, " kata Pakar Teknik Lingkungan dan Ahli Tata Air
Perkotaan dari Universitas Indonesia Firdaus Ali saat dihubungi di
Jakarta, Selasa.
Menurut Firdaus Ali, seluruh pihak yang terlibat di situ,
termasuk sebagian besar masyarakat nelayan yang mendukung dan berharap
banyak dari proyek tersebut.
Padahal, lanjut Firdaus Ali, proyek reklamasi yang disinergikan
dengan Pengembangan Terpadu Pesisir Ibukota Negara atau National
Capital Integrated Coastal Development (NCICD) atau dulu dikenal dengan
istilah Tanggul Laut Raksasa ini justru akan membawa manfaat besar bagi
Penataan dan Pengembangan Teluk Jakarta baik secara lingkungan, sosial,
maupun ekonomi.
Di bidang lingkungan, proyek itu akan turut memperbaiki ekosistem
pantai Jakarta yang puluhan tahun sudah rusak parah akibat beban
pencemaran yang baik mengalir melalui 13 sungai/kali maupun yang dibuang
langsung ke badan air di Teluk Jakarta.
Di bidang sosial, reklamasi akan dapat meningkatkan kesejahteraan
masyarakat sekitar karena terbuka luas berbagai lapangan pekerjaan
baru.
"Karena direncanakan dengan matang proyek ini, juga akan mampu
menyelamatkan masyarakat Jakarta dari ancaman banjir rob akibat naiknya
muka air laut dan tingginya laju penurunan muka tanah yang mencapai 12
sentimeter per tahun, " katanya.
Sedangkan, tegasnya, dari sisi ekonomi, proyek reklamasi
disamping untuk meningkatkan daya tampung dan daya dukung ruang Jakarta
sebagai ibu kota, juga akan dapat melahirkan sentra pertumbuhan baru
yang dapat mendorong produk domestik Jakarta dan Indonesia.
"Ini seperti Teluk Tokyo di Jepang yang kondisinya sekarang jauh lebih baik, " katanya.
Ia menjelaskan saat belum direklamasi, kondisi Teluk Tokyo lebih buruk dari Teluk Jakarta saat ini.
Namun, setelah reklamasi dilakukan, kondisi teluk ini lebih baik.
Bahkan, salah satu landasan pacu Bandara Internasional Haneda yang
merupakan bandara tersibuk di Jepang merupakan hasil reklamasi.
Firdaus bercerita, saat pertama kali dicetuskan, proyek reklamasi
di Teluk Tokyo juga mendapatkan penolakan dari Lembaga Swadaya
Masyarakat (LSM).
"Pemerintah Jepang bahkan menunggu beberapa tahun karena memberi
waktu pihak yang kontra menyiapkan konsep yang lebih baik. Tapi mereka
tidak bisa tunjukkan, sehingga proyek reklamasi Teluk Tokyo diputuskan
tetap jalan. Dan hasilnya bisa kita lihat," demikian Firdaus Ali.
Sebelumnya, Ketua Umum Kamar Dagang dan Industri (Kadin), Rosan Perkasa
Roeslani menyatakan dukungannya kepada pemerintah untuk kembali
melanjutkan proyek pengembangan kawasan melalui reklamasi di Pantai
Utara Jakarta.
Menurut dia, pembangunan kawasan di Pantura Jakarta akan
memberikan dampak positif yang besar bagi perekonomian nasional.
"Saya melihatnya harus berjalan kembali, tidak bisa dibatalkan
sepihak apalagi sebagai pengusaha harus ada win-win solution semuanya, "
katanya.
Ia mengatakan reklamasi merupakan hal yang wajar karena di
beberapa negara, reklamasi bahkan dilakukan untuk mendorong pertumbuhan
perekonomian.
"Proses sudah dijalankan dengan baik dan analisis mengenai
dampak lingkungan juga sudah ada. Kadin melihat reklamasi untuk
kepentingan masyarakat secara keseluruhan. Semua negara maju juga
melakukan ini," ujarnya.
Selain akan tercipta lapangan pekerjaan baru yang cukup tinggi,
tambahnya, juga akan mendukung sektor pariwisata di Kepulauan Seribu.
Proyek Reklamasi Jakarta Dinilai Mustahil Dibatalkan
Rabu, 22 Februari 2017 11:35 WIB
Tidak hanya itu. Juga, berpotensi digugat, menyedot anggaran negara yang besar untuk ganti rugi, serta kontraproduktif bagi seluruh pihak yang terlibat,