Brussel, Belgia (Antara Babel) - Aung San Suu Kyi pada Selasa (2/5)
menolak keputusan dewan Hak Asasi Manusia Perserikatan Bangsa-Bangsa
(PBB) untuk menyelidiki dugaan kejahatan yang dilakukan pasukan keamanan
Myanmar terhadap minoritas muslim Rohingya.
Badan PBB tersebut
pada Maret setuju mengerahkan sebuah misi pencari fakta ke Myanmar
sehubungan dengan dugaan adanya pembunuhan, pemerkosaan dan penyiksaan
di negara bagian Rakhine.
"Kami tidak menyetujuinya," kata Suu
Kyi, pemimpin de facto Myanmar, dalam konferensi pers bersama kepala
diplomatik Uni Eropa Federica Mogherini saat mengunjungi Brussel, ketika
ditanya mengenai pemeriksaan itu.
"Kami memisahkan diri kami
dari resolusi tersebut karena kami merasa resolusi itu tidak sesuai
dengan apa yang sesungguhnya terjadi di lapangan."
Peraih Hadiah
Nobel Suu Kyi mengatakan bahwa negaranya akan "senang menerima"
rekomendasi yang "sesuai dengan kebutuhan sesungguhnya di kawasan
tersebut."
"Namun, rekomendasi yang akan semakin memecah belah
kedua komunitas di Rakhine tidak akan kami terima, karena itu tidak
membantu menyelesaikan masalah yang muncul sepanjang waktu."
Reputasi
Suu Kyi sebagai bintang internasional pembela hak asasi manusia memudar
saat dia tak bersuara mengenai kejahatan terhadap warga Rohingya atau
mengecam penumpasan yang dilakukan oleh pasukan keamanan negaranya.
Kelompok-kelompok
hak asasi manusia mengatakan ratusan kelompok tak bernegara tewas dalam
penumpasan berbulan-bulan yang dilakukan oleh militer menyusul serangan
mematikan terhadap pos polisi perbatasan Myanmar.
Selain itu hampir 75.000 warga Rohingya melarikan diri ke negara tetangga Bangladesh.
Namun Suu Kyi membantah bahwa dia atau otoritas Myanmar sengaja mengabaikan kejahatan itu.
"Saya
tidak cukup yakin dengan apa yang Anda maksud dengan mengatakan bahwa
kami tidak cukup prihatin pada semua tuduhan tentang kejahatan yang
berlangsung di Rakhine," katanya.
"Kami sedang menyelidikinya dan mengambil tindakan," katanya sebagaimana dikutip kantor berita AFP
Mogherini menyeru Myanmar mendukung penyelidikan PBB.
"Pembentukan misi pencari fakta adalah satu dari sangat sedikit isu pertentangan antara kami," katanya di samping Suu Kyi.
"Ini
bisa berkontribusi pada pembangunan fakta-fakta masa lalu, menyediakan
apa yang sepenuhnya kami sepakati mengenai kebutuhan untuk bekerja
bersama untuk maju," katanya.
Para penyelidik PBB menyatakan penumpasan itu kemungkinan mengarah pada kejahatan terhadap kemanusiaan dan pembersihan etnis.
Namun Suu Kyi awal bulan mengatakan kepada BBC : "Saya tidak berpikir bahwa sedang terjadi pembersihan etnis."
Suu Kyi Tolak Penyelidikan PBB di Myanmar
Rabu, 3 Mei 2017 10:59 WIB
Kami memisahkan diri kami dari resolusi tersebut karena kami merasa resolusi itu tidak sesuai dengan apa yang sesungguhnya terjadi di lapangan,