Jumat, 18 Agustus 2017

Keteladanan Dalam Berpolitik

id Teladan, Berpolitik
Keteladanan Dalam Berpolitik
Ilustrasi. (Ist)
Keteladanan dalam politik tampaknya selalu dibutuhkan dari waktu ke waktu terutama di saat bangsa menghadapi persoalan krusial dalam  praktik berdemokrasi di Tanah Air.

Ketika isu intoleransi merebak dalam suasana kompetisi merebut kekuasaan, entah di jenjang regional atau di tingkat nasional, keteladanan politik dari elite politik sangat dibutuhkan.

Begitu juga dengan masalah kesenjangan sosial ekonomi yang memunculkan isu keadilan. Dalam kondisi sebagian besar rakyat sulit memperoleh penghasilan untuk mencukupi kebutuhan mereka sehari-hari, keteladanan elite yang memperlihatkan pola hidup ugahari terasa urgen dimunculkan.

Ketika isu keretakan persatuan sesama elemen bangsa muncul, para politisi yang memperlihatkan kerukunan di tengah perbedaan iman, etnis dan golongan menjadi teladan yang dapat mencerahkan kaum awam di tataran akar rumput.

Sayangnya, keteladanan yang muncul dari kaum elite politik kontemporer terasa langka dan publik terpaksa harus mencari teladan itu pada sosok-sosok negarawan di masa lampau sebagi inspirator.

Sebagai contoh, untuk mencari keteladanan elite atau  pejabat di lingkungan kepolisian yang otentik dan fenomenal, publik terpaksa harus menengok ke tokoh teladan di masa lampau, yakni Hoegeng Imam Santoso, yang pernah menjabat sebagai Kepala Kepolisian RI pada periode 1968-1971.

Petisi 50

Tokoh yang keras dalam menerapkan standar integritas alias kejujuran di kala bertugas itu juga dikenal sebagai sosok yang pemberani. Dialah salah satu penanda tangan Petisi 50, kelompok pengkritik kebijakan rezim Soeharto yang tak memberi ampun pada penentangnya.

Keteladanan yang terjadi di masa silam tak bisa dijangkau oleh semua orang yang hidup di masa kekinian. Hanya mereka yang meluangkan waktu membaca sejarah, atau mendengar cerita tentang sang tokoh  yang sempat memperoleh hikmah keteladanan itu.

Di era ketika kesenjangan masih menjadi problem serius seperti sekarang ini, elite politik yang memperlihatkan pola hidup ugahari pantas menjadi contoh. Lagi-lagi, teladan itu tak mudah ditemukan.

Yang berseliweran dalam media massa dari hari ke hari justru berita-berita penangkapan para koruptor yang semakin menyebalkan publik. Selain itu, kabar tentang para politisi yang diduga terlibat dalam korupsi di masa lalu, yang selamat dari aparat hukum di era pemerintahan sebelumnya, menyemarakkan media massa.

Akhirnya, publik pun, setidaknya kalangan pencari teladan dalam diri elite di negeri ini, terpaksa menengok ke masa lalu, untuk menemukan sosok elite yang memperlihatkan keugaharian dalam hidup sehari-hari.

Siapa tokoh teladan itu kalau bukan Bung Hatta, ekonom yang menjadi salah satu proklamator kemerdekaan bersama Bung Karno. Pada diri Hatta, publik menemukan jati diri seorang pemimpin bangsa yang ugahari, lugas dan bersih.

Tentu orang bisa berbantah bahwa konteks sosial ekonomi di era ketika Hatta hidup bukanlah era saat ini ketika politik menjadi terkapitalisasi, yang bermakna bahwa setiap besaran kekuasaan punya nilai transaksional dalam besaran finansial.

Namun argumen itu bisa dengan mudah dipatahkan bahwa hidup di era Hatta pun tak lepas dari godaan untuk bermewah-mewah, tentu dalam standar kemewahan masa itu.

Aktivis mahasiswa angkatan 1966, Soe Hok Gie,  antara lain memperlihatkan dalam Catatan Hariannya bahwa pesta pora di kalangan pejabat di masa itu merupakan bagian dari gaya hidup kalangan atas, yang termasuk di dalamnya adalah kalangan pejabat negara.

Yang ideal sebagai teladan kontemporer memang sebaiknya sosok yang hidup di zaman kekinian, yang bisa menjadi inspirator bagi generasi kini dalam menapaki keriernya kelak, di bidang apa pun.

Di era sekarang, tampaknya tak mudah menemukan elite yang seasketik semacam Bung Hatta, yang bahkan ketika pensiun sebagai pejabat tinggi negara sempat diberitakan merasa keberatan untuk membayar tagihan listrik.

Yang umum terjadi di masa kini adalah semboyan bahwa masa menjabat adalah masa mengakumulasi kekayaan, bahkan sebagian pejabat melakukannya dengan jalan yang haram, korup.

Teladan moral pun menjadi langka. Saat ini publik seperti menegakkan benang basah untuk menemukan pejabat atau politisi yang menerapkan standar kejujuran setara dengan Hoegeng atau Hatta.

Akhirnya keteladanan moral masa kini terpaksa dicari bukan di ranah kursi-kursi kekuasaan politik, tapi di mandala kerohanian pada diri seorang kiai kampung atau rohaniman, yang hidupnya memang terlatih untuk berzuhud alias berlaku asketik.

Yang tak kalah pentingnya adalah keteladanan dalam bertoleransi dalam berinteraksi dengan beragam warga yang berbeda iman, ras, etnis dan golongan.

Belakangan, setidaknya dalam 10 tahun terakhir,  mulai menjadi kecenderungan zaman bahwa para pemimpin politik di tataran lokal memperlihatkan citra pluralis mereka. Sebagian bahkan menjadi ikon bagi keberagaman, dengan memberikan ruang bereksistensi kepada para pemeluk iman tradisional warisan leluhur.

Kecenderungan positif seperti itu layak disyukuri karena dari mereka itulah nilai-nilai pluralisme, keberagaman, toleransi dalam berinteksi antarpemeluk iman bisa dimantapkan di tengah ancaman semangat mengobarkan sistem teokrasi.

Kenapa teladan dalam perkara toleransi ini dinilai penting? Sebab ancaman terhadap keutuhan berbangsa saat ini bukan isapan jempol belaka. Berbagai fenomena yang muncul berupa  politisasi agama atau pengagamaan politik oleh beberapa kalangan sudah dinilai meresahkan.

Pada titik inilah munculnya ikon-ikon atau teladan toleransi pada diri pemimpin politik di sejumlah daerah punya makna yang tak bisa disepelekan.

Editor: Rustam Effendi

COPYRIGHT © ANTARA 2017

Baca Juga