Jakarta (Antara Babel) - Wakil Ketua MPR RI Hidayat Nur Wahid menyatakan
infrastruktur seharusnya memakai dana yang berasal dari Anggaran
Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) sehingga tidak perlu dikaitkan
dengan dana haji.
"Mestinya pembangunan infrastruktur, itu memakai pos anggaran APBN,
bukan dana haji," kata Hidayat Nur Wahid dalam rilis, Senin.
Menurut Hidayat, pemerintah diharapkan dapat bersikap lebih
bijaksana dengan tidak memakai dana haji guna membangun infrastruktur.
Politisi PKS itu berpendapat penggunaan dana haji untuk pembangunan
sarana infrastruktur sangat tidak tepat dan seharusnya tidak
dilaksanakan.
"Seharusnya, dana haji yang notabene milik umat itu digunakan untuk
kepentingan misalnya menjadikan ongkos haji semakin murah. Atau membantu
mempermudah jamaah haji asal Indonesia dalam melaksanakan ibadah di
Mekah," ucapnya.
Sebagaimana diwartakan, Presiden Joko Widodo mengutarakan harapannya
agar penggunaan dan pemanfaatan dana haji itu harus mengacu pada
perundang-undangan yang ada.
"Yang penting jangan bertentangan dengan peranturan UU yang ada,"
kata Presiden saat menghadiri Lebaran Betawi di Perkampungan Budaya
Betawi Setu Babakan, Jagakarsa, Jakarta Selatan, Minggu (30/7).
Selain itu, Presiden Jokowi juga mengingatkan bahwa dana haji itu dana umat sehingga penggunaanya harus hati-hati.
Sebelumnya, Wakil Presiden HM Jusuf Kalla menyakini dana haji yang
akan diinvestasikan untuk pembangunan infrastruktur akan menguntungkan
di masa mendatang.
"Resikonya pasti ada, ongkosnya naik haji itu kan dibayar dengan
dolar. Kalau tidak diupayakan bisa terkena inflasi, karena daya beli.
Untuk itu harus diinvestasikan ke proyek yang menguntungkan," kata Jusuf
Kalla di kampus Universitas Muhammadiyah Makassar, Sulawesi Selatan,
Jumat (28/7).
Menurut Wapres JK, dana haji tersebut berasal dari uang muka para
jamaah haji yang mendaftar hari ini dan naik hajinya pada 10-35 tahun ke
depan, sehingga dari pada dana tersebut tidak digunakan lebih baik
diinvestasikan ke infarstuktur dan usaha lainnya yang menguntungkan.
Sedangkan Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengatakan
pemanfaatan dana haji harus secara hati-hati dan sesuai dengan tata
kelola apabila ingin digunakan sebagai instrumen untuk investasi.
"Karena ini dana umat, dia harus dikelola dengan hati-hati, transparan, akuntabel, mengikuti rambu-rambu prudent, good governance, dan harus bebas korupsi," kata Sri Mulyani, Kamis (27/7).
Sri Mulyani mengatakan bahwa pemanfaatan dana haji bagi kepentingan
investasi saat ini masih tergantung pada lembaga pengelola dana haji
yang selama ini telah bekerja profesional.
Hidayat Nur Wahid: Infrastruktur Seharusnya Memakai APBN
Senin, 31 Juli 2017 11:45 WIB
Mestinya pembangunan infrastruktur, itu memakai pos anggaran APBN, bukan dana haji,