Jakarta (Antara Babel) - Pemerintah Indonesia melalui Kemenko Bidang
Kemaritiman menyerukan pentingnya isu tentang kelautan dimasukkan dalam
penyusunan instrumen global penanganan dampak perubahan iklim.
"Laut merupakan salah satu bagian bumi yang terdampak paling besar
dalam perubahan iklim, namun isu ini tidak banyak disinggung bahkan
dalam Perjanjian Paris," kata Deputi Bidang Koordinasi Kedaulatan
Maritim Kemenko Bidang Kemaritiman Arif Havas Oegroseno pada Konferensi
Dampak Perubahan Iklim di Laut dari Sudut Pandang Hukum Internasional di
World Maritime University di Malmo, Swedia dikutip dari siaran pers di
Jakarta, Rabu.
Havas menambahkan, Perjanjian Paris hanya memuat satu kata tentang
laut yaitu "oceans" di bagian "preambule" (pembukaan) saja.
Perjanjian Paris yang merupakan kesepakatan negara-negara anggota
Konvensi Kerangka Kerja PBB untuk perubahan iklim (UNFCCC), menurut dia,
tidak memiliki cakupan masalah laut dalam batang tubuhnya.
"Kekurangan ini telah menjadi keprihatinan negara-negara kepulauan
dan negara pulau kecil lainnya dan juga para ahli hukum internasional
lainnya," katamantan Dubes RI untuk Belgia itu.
Havas mengungkapkan seharusnya laut dimasukkan dalam pembahasan
Conference of the Parties (COP) ke-23 negara-negara anggota UNFCCC di
Bonn, November mendatang.
Menyinggung tentang isu kelautan, kepada peserta konferensi, Havas
mengatakan bahwa Indonesia telah memiliki dokumen NDC (Nationally
Determined Contribution) yang mencakup tentang kelautan.
"Indonesia juga telah memiliki dokumen rencana aksi untuk mengatasi
kenaikan permukaan air laut guna mengatasi abrasi dan naiknya air laut
ke daratan terutama di utara Pantai Jawa," ujarnya.
Namun demikian, menurut dia, upaya nasional tidak akan cukup apabila
tidak ada upaya regional dan global karena pada dasarnya, samudera dan
laut di planet bumi ini adalah satu kesatuan.
Dengan kondisi tersebut, Indonesia akan terus menyampaikan perlunya
masalah kelautan menjadi bagian utama instrumen hukum internasional di
bidang perubahan iklim.
Seusai menjadi pembicara dalam konferensi, Deputi Havas juga
menyempatkan diri untuk bertemu dengan semua mahasiswa Indonesia di WMU.
Dia juga menggelar pertemuan bilateral dengan pejabat rektorat dan
Wakil Presiden WMU Neil Bellefontaine guna membahas peningkatan jumlah
mahasiswa indonesia di universitas maritim tersebut.
Indonesia Serukan Isu Kelautan Masuk Instrumen Perubahan Iklim
Rabu, 16 Agustus 2017 16:52 WIB
Laut merupakan salah satu bagian bumi yang terdampak paling besar dalam perubahan iklim, namun isu ini tidak banyak disinggung bahkan dalam Perjanjian Paris,