Situasi panas kembali terjadi di daerah barat daya Myanmar, Rakhine
State, setelah serangan gerilyawan kepada pos polisi dan militer di
kawasan ini.
Insiden yang memicu kembalinya ketegangan itu
bermula Kamis 24 Agustus lalu ketika serangan gerilyawan itu menyebabkan
lima polisi dan tujuh etnis Rohingya tewas.
Menurut Reuters di
Yangon, Jumat (25/8), militan menyerang 24 pos polisi dan mencoba
menyusup ke pangkalan militer. Manuver ini membuat militer melancarkan
serangan balasan tanpa pandang bulu kepada etnis Rohingya di Rakhine.
87
ribu warga Rohingya melarikan diri ke perbatasan Myanmar-Bangladesh
setelah militer Myanmar tidak hanya mengejar pengungsi namun juga diduga
memperkosa dan membakar tempat tinggal Rohingya Kamis malam 24 Agustus
itu.
Pemimpin Myanmar yang juga peraih Nobel Perdamaian pada
1991, Aung San Suu Kyi, mengutuk serangan oleh militan itu dan memuji
pasukan bersenjata atas "pembunuhan" itu.
Hal itu memicu
tentangan dari berbagai pihak di seluruh dunia, bahkan PBB menuduh
pasukan militer dan polisi Myanmar telah melakukan kejahatan terhadap
kemanusiaan.
Pemerintah Indonesia sendiri telah berkali-kali
mengajak Myanmar untuk mengakhiri persengketaan dan konflik di Rakhine
melalui jalan damai dan dialog.
Presiden Joko Widodo bahkan telah
meminta Menteri Luar Negeri Retno Marsudi memberikan pendampingan
kepada pemerintah Myanmar dan membangun komunikasi dengan masyarakat
internasional dalam membantu mengatasi krisis kemanusiaan itu.
Indonesia
mengajak Myanmar untuk tidak menggunakan kekerasan dan juga memberikan
perlindungan kepada seluruh warga sipil, termasuk umat muslim di
Rakhine, secara merata.
"Untuk penanganan kemanusiaan akibat
konflik tersebut, pemerintah sudah mengirim bantuan makanan dan
obat-obatan ini di bulan Januari dan Februari sebanyak 10 kontainer.
Indonesia juga telah membangun sekolah di Rakhine State dan juga segera
membangun rumah sakit yang akan dimulai bulan Oktober yang akan datang
di Rakhine state," kata Jokowi 30 Agustus silam.
Indonesia juga
"terbang" ke Bangladesh untuk berkoordinasi mempersiapkan bantuan
kemanusiaan yang diperlukan para pengungsi di Coxs Bazar.
Formula 4+1
Menanggapi
arahan Presiden, Retno menemui tiga pejabat terkait pengentasan masalah
kemanusiaan di Myanmar yaitu Penasehat Keamanan Nasional Myanmar U Tang
Tun, Menteri Luar Negeri Bangladesh Abu Hassan Mahmud Ali dan Ketua
Komisi Dewan Penasehat untuk Rakhine State Kofi Annan.
Dari
kunjungan ke Myanmar menemui Aung San Su Kyi pada Selasa (5/9), Retno
menawarkan formula 4+1 sebagai solusi untuk mengatasi masalah keamanan
dan kemanusiaan di Rakhine.
Empat elemen dalam formula itu
terdiri atas upaya mengembalikan stabilitas dan keamanan, menahan diri
secara maksimal dan tidak menggunakan kekerasan, memberikan perlindungan
kepada semua orang yang berada di Rakhine tanpa memandang suku dan
agama, dan segera membuka akses untuk bantuan kemanusiaan.
Satu elemen lain adalah menjalankan rekomendasi Laporan Komisi Penasehat untuk Rakhine pimpinan Kofi Annan.
Diplomasi
konstruktif Indonesia kepada pemerintah Myanmar sejauh ini menghasilkan
kesepakatan Indonesia dan ASEAN dapat menyalurkan bantuan kemanusiaan
di Rakhine.
Penyaluran bantuan dipimpin oleh pemerintah Myanmar
serta melibatkan Komite Internasional Palang Merah (ICRC) dan beberapa
negara ASEAN, termasuk Indonesia.
Semua mendesak
Permintaan
penghentian kekerasan terus mengalir setiap hari di Indonesia. Beberapa
LSM dan organisasi massa meminta pemerintah Myanmar segera menghentikan
penyisiran etnis Rohingya di Rakhine dan memberikan bantuan kemanusiaan
tanpa pandang bulu.
Wakil Ketua Ikatan Cendekiawan Muslim
Indonesia (ICMI) Priyo Budi Santoso mengecam pembantaian kemanusiaan
terhadap etnis Rohingnya yang dilakukan aparat keamanan Myanmar yang
seharusnya dapat diselesaikan dengan dialog.
ICMI meminta
pemerintah Myanmar tidak represif dan mematikan yang membuat warga sipil
Rohingya terancam keselamatan dan hak hidupnya.
Organisasi itu juga meminta masyarakat internasional membantu dan mendesak penghentian pembantaian warga sipil di Rakhine.
"ICMI
mendesak negara-negara yang tergabung dalam ASEAN dan OKI turut aktif
mencari solusi yang adil, menyeluruh dan terpadu terhadap permasalahan
etnis Rohingya," ujar Priyo.
Muhammadiyah juga menyampaikan
keprihatinannya atas insiden penembakan membabi buta dan hilangnya hak
hidup etnis Rohingya di Myanmar.
Ketua Umum Pimpinan Pusat Pemuda
Muhammadiyah Dahnil Anzar Simanjuntak memintan masyarakat Indonesia
tidak keluar batas dalam menunjukkan solidaritasnya untuk Rohingya.
"Kalau
sampai ada demonstrasi di Candi Borobudur, itu bukan justru memperbaiki
atau membantu etnis Rohingya di Rakhine, tapi justru mempersulit etnis
Rohingya," ujar Dahnil.
Dia mengingatkan, ukhuwah Islamiyah
diterapkan melalui kegiatan yang bermanfaat dan membangun seluruh
masyarakat. Ketua PBNU Said Aqil Siraj mengatakan hal yang sama agar
masyarakat tidak ceroboh dalam menyalurkan bantuan bahkan pembelaan bagi
Rohingya.
"Kita ini bangsa yang toleran, umat Islam yang toleran. Kita Islam Nusantara," ujar Said.
Said menilai konflik di Rakhine berawal dari persengketaan politik dan terdapat rentang kesejahteraan sosial yang besar.
Dia
mengutuk oknum militer atau polisi di Myanmar yang melakukan tindakan
biadab, bahkan membantai wanita, anak kecil dan warga sipil yang tidak
berdosa.
Nahdlatul Ulama akan bersama rakyat Indonesia mendoakan
dan memberikan bantuan bagi keselamatan dan kesejahteraan warga
Rohingya.
Tidak hanya organisasi muslim, umat Budha di Indonesia juga geram atas konflik kemanusiaan di Myanmar itu.
Majelis
Tri Dharma Cianjur bahkan sampai menjelaskan peristiwa di Rakhine tidak
berkaitan dengan umat Budha Indonesia karena dalam ajaran mereka tidak
ada pengasingan, apalagi pembunuhun.
"Kami sangat mengutuk dan
mengecam tindakan yang bertentangan dengan kemanusiaan. Terlebih ada
biksu melakukan tindakan kekerasan seperti membunuh, maka gelar biksunya
sudah hilang," kata Penasehat Majelis Tri Dharma Cianjur, Suwita
Gunawan.
Kutukan kepada oknum militer Myanmar yang membantai etnis Rohingya juga dilayangkan oleh Majelis Agama Budha Sulawesi Tengah.
Penganut
Budha yang bergabung dalam Walubi Sulteng mendukung langkah-langkah
yang ditempuh Forum Umat Islam Sulteng guna menuntut keadilan bagi warga
muslim Rohingya.
"Kami setia kepada NKRI dan terhadap
anti-kekerasan, dan perbuatan terkutuk lainnya sebagaimana yang
dilakukan rezim Myanmar terhadap etnis Rohingya," tegasnya.
Dari
Jambi, umat Budha juga mengecam tindakan pemerintah Myanmar yang
melanggar kemanusiaan. Mereka menyerahkan donasi bagi umat muslim
Rohingya sebesar Rp100 juta kepada Gubernur Zumi Zola usai doa dan zikir
bersama untuk muslim Rohingya di Masjid Agung Al-Falah Kota Jambi 8
September kemarin.
Hingga Jumat (8/9), 270 ribu pengungsi dari
Rakhine tercatat oleh UNHCR mencari keselamatan ke Bangladesh dalam dua
pekan terakhir.
Oleh karena itu, patut diperhitungkan oleh
pemerintah dan oknum aparat keamanan Myanmar bahwa "pembersihan" etnis
Rohingya di Rakhine ditentang oleh seluruh dunia karena melanggar hak
hidup suatu bangsa.
Dunia Rangkul Myanmar Stop Kekerasan Terhadap Rohingya
Sabtu, 9 September 2017 22:52 WIB