Wakil Ketua DPRD Bangka Selatan, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, Samsul membantah jika dirinya menolak aspirasi Guru Tidak Tetap (GTT) dan Pegawai Tidak Tetap (PTT) yang menyampaikan aspirasinya.
"Saya tidak pernah menolak mereka, semua masyarakat tidak pernah kami tolak namun harus mengikuti prosedur protokoler," kata dia di Toboali, Selasa.
kedatangan para honorer tersebut ke DPRD ingin menyampaikan gaji yang belum dibayar, saat sampai di kantor wakil rakyat itu, mereka sempat disapa dan disuruh menunggu karena saat itu jadwal rapat Badan Musyawarah (Banmus) sudah akan di mulai.
"Saat itu sudah saya sampaikan belum bisa menerima, karena ini jadwal yang sudah teragendakan dan saya harus memimpin rapat Banmus dan menyuruh mereka menunggu," katanya.
Menurut dia, jika secara pribadi mereka datang kerumah menyampaikan aspirasinya pasti dilayani langsung, namun jika datang ke DPRD harus melewati prosedur protokoler.
"Artinya siapapun pasti akan kami layani, namun ikuti prosedur, jika kami terima tanpa agenda juga tidak menyelesaikan permasalahan," katanya.
Ia mengatakan terkait keluhan honorer yang belum dibayarkan ini akan di deligasikan kepada komisi terkait untuk mencari solusi dengan OPD.
"Kami di DPRD tanpa diketahuipun terus memperjuangkan aspirasi masyarakat, dan masalah gaji honorer ini telah dideligasikan ke komisi terkait," katanya.
COPYRIGHT © ANTARA News Bangka Belitung 2019
"Saya tidak pernah menolak mereka, semua masyarakat tidak pernah kami tolak namun harus mengikuti prosedur protokoler," kata dia di Toboali, Selasa.
kedatangan para honorer tersebut ke DPRD ingin menyampaikan gaji yang belum dibayar, saat sampai di kantor wakil rakyat itu, mereka sempat disapa dan disuruh menunggu karena saat itu jadwal rapat Badan Musyawarah (Banmus) sudah akan di mulai.
"Saat itu sudah saya sampaikan belum bisa menerima, karena ini jadwal yang sudah teragendakan dan saya harus memimpin rapat Banmus dan menyuruh mereka menunggu," katanya.
Menurut dia, jika secara pribadi mereka datang kerumah menyampaikan aspirasinya pasti dilayani langsung, namun jika datang ke DPRD harus melewati prosedur protokoler.
"Artinya siapapun pasti akan kami layani, namun ikuti prosedur, jika kami terima tanpa agenda juga tidak menyelesaikan permasalahan," katanya.
Ia mengatakan terkait keluhan honorer yang belum dibayarkan ini akan di deligasikan kepada komisi terkait untuk mencari solusi dengan OPD.
"Kami di DPRD tanpa diketahuipun terus memperjuangkan aspirasi masyarakat, dan masalah gaji honorer ini telah dideligasikan ke komisi terkait," katanya.
Editor : Rustam Effendi
COPYRIGHT © ANTARA News Bangka Belitung 2019