Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kepulauan Bangka Belitung (Babel) kembali melakukan rapat koordinasi (rakor) percepatan usulan diskresi dalam rangka percepatan pembangunan, kelancaran penyelenggaraan pemerintahan dan mengatasi stagnasi serta memberi kepastian hukum bagi masyarakat dan dunia usaha, terkait urusan pemerintahan bidang kelautan dan perikanan Provinsi Kepukauan Bangka Belitung.
"Agar diskresi ini tidak keliru, kita harus betul-betul membuat usulan dari bawah sehingga usulan tersebut jelas manfaat dan kepentingannya," kata Erzaldi Rosman, di Pangkalpinang, Rabu.
Ia mengatakan, pihaknya mengundang semua bupati untuk menyampaikan point dan kegiatan apa saja di wilayah pantai, tapi tidak pertambangan, karena ini berkenaan dengan lembaga, pariwisata dan pulau-pulau kecil.
"Untuk itu kami menunggu usulan dari kabupaten yang selanjutnya harus di dokumentasikan, apa saha manfaat dari kegiatan tersebut dan harus ada tandatangan dari masyarakat," ujarnya.
Usulan yang dirangkum tersebut akan dikirim ke Kemendagri RI agar percepatan pembangunan, kelancaran penyelenggaraan pemerintahan dan mengatasi stagnasi serta memberi kepastian hukum bagi masyarakat dan dunia usaha terwujud.
"Minggu depan kita akan ketemu dengan Kemendagri dan akan kami usulkan," ujarnya.
Editor : Adhitya SM
COPYRIGHT © ANTARA News Bangka Belitung 2019