Depok (Antara Babel) - Sejak menjelang Pemilihan Umum Legislatif 9 April 2014, kesetiaan para menteri kepada Presiden Susilo Bambang Yudhoyono semakin merosot.
Kebijakan yang dikeluarkan Presiden untuk menyelesaikan berbagai persoalan, tidak lagi dijalankan sepenuh hati oleh para menteri.
Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) memang akan segera lengser dari jabatannya sebagai orang nomor 1 di Indonesia. Serah terima jabatan antara SBY dengan presiden penggantinya dijadwalkan pada 20 Oktober 2014.
Sibuk mengurus partai, kampanye bagi capres/cawapres mengakibatkan sejumlah menteri tidak lagi menjalankan tugasnya dengan maksimal, sehingga kinerjanya buruk dan mendapat nilai di bawah 4,5, padahal masa kerja Kabinet Indonesia Bersatu (KIB) II masih tersisa empat bulan lagi.
Buruknya kinerja sejumlah menteri itu menurut Presiden Yudhoyono lantaran mereka meninggalkan tugas negara untuk mengurus partai. "Sebagaian menteri dinilai terbagi konsentrasi, termasuk kesulitan mengatur waktu antara tugas pemerintahan dan kegiatan politik, ini harus kita cari solusi," katanya.
Presiden menunjuk fakta, para menteri ini tidak pernah datang di berbagai sidang atau rapat kabinet atau rakor yang dipimpin oleh menko. "Ada catatan kami, tentu bukan karena sakit atau tugas yang sedang diemban dan kesimpulan itu faktual," katanya.
"Jika para menteri ingin berperan secara aktif sebagai tim sukses capres manapun sehingga tidak bisa menjalankan tugas kementeriannya, mungkin saudara tidak melanjutkan di kebinet atau mengundurkan diri. Jadi bukan karena Anda tidak boleh jadi tim sukses tetapi karena Anda tidak bisa menjalankan tugasnya dengan baik," kata Presiden.
Dia menyebutkan, para menteri punya hak cuti dan libur untuk membantu capres yang didukungnya. Di luar aturan yang sudah ditetapkan, tidak boleh lagi bekerja untuk mensukseskan capres tertentu. Kondisi itu akan mengakibatkan tugas utama tidak diurus.
"Para menteri bisa atau saya izinkan mengambil cuti untuk berkampanye. Saudara mendapatkan satu hari kerja plus hari libur, jadi tiga hari. Saya tidak mempersulit tetapi aturannya jelas," tegasnya.
Dia juga mengingatkan agar dalam sisa waktu empat bulan ini para menteri kembali aktif mengerjakan tugas-tugas mereka. Bahkan, dengan keras Presiden SBY mengatakan, jika memang para menteri tidak mampu menuntaskan masa bakti mereka dan sibuk berkampanye atau menjadi tim sukses calon presiden, lebih baik mereka mengundurkan diri.
Peringatan keras itu agaknya harus menjadi perhatian para menteri. Pelayanan terhadap masyarakat dan upaya untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat jangan sampai ditinggalkan para menteri hanya demi kepentingan politik. Jangan sibuk mengejar jabatan menteri yad dengan membuang kesempatan dan menyia-nyiakan mandat yang saat ini sedang diemban.
Juga agar hal serupa tidak terjadi lagi, ke depan jabatan menteri sebaiknya diisi oleh orang-orang profesional. Fakta selama ini menunjukkan, kehadiran menteri-menteri dari parpol membuka pintu bagi intervensi kepentingan politik. Bahkan, sangat mungkin terjadi menteri dari parpol itu memanfaatkan posisinya untuk mengisi pundi-pundi partainya.
Menteri BUMN Dahlan Iskan mengaku pasrah jika akhirnya Presiden SBY memberhentikan dia dari jabatannya sebagai menteri dalam KIB II. Sebagai pemenang Konvensi Capres Partai Demokrat, Dahlan secara terang-terangan mendeklarasikan dukungannya pada pasangan capres/cawapres Joko Widodo (Jokowi)-Jusuf Kalla (JK).
"Saya terserah saja," kata Dahlan menanggapi pernyataan Presiden SBY yang meminta para menteri yang sibuk berkampanye dan menjadi tim sukses pasangan capres-cawapres untuk mengundurkan diri.
Menurut Dahlan, meski menjadi pendukung pasangan Jokowi-JK dia tidak pernah secara aktif terlibat dalam kampanye capres-cawapres yang diusung PDI Perjuangan, Partai Nasdem, Partai Kebangkitan Bangsa, dan Partai Hanura itu. "Kan, sudah dibentuk Tim Pemenangan Jokowi-JK. Saya tidak pandai berorasi," katanya.
Mundur dulu
Presiden juga meradang ketika ada pihak-pihak yang berupaya menarik sejumlah perwira tinggi untuk berpihak kepada capres/cawapres yang didukungnya, menyebut SBY sebagai "kapal karam" sehingga instruksi atau perintahnya tidak perlu dihiraukan lagi. Apalagi, SBY tidak lama lagi bakal lengser.
Ada pernyataan yang menyebutkan, "Tidak perlu mendengar presiden. Itu kapal karam, kapal yang sudah mau tenggelam. Lebih baik mencari kapal baru yang tengah berlayar dan mataharinya masih bersinar. Saya tahu, saya mendengar," katanya.
Presiden menegaskan, ajakan-ajakan itu hanya sebuah godaan politik dan sama dengan mengajari para prajurit, tamtama, dan perwira TNI-Polri untuk meninggalkan sumpah prajurit, yaitu Sapta Marga. "Saya khawatir, niat dan tujuannya tidak baik," kata presiden.
Meski begitu, SBY menyebutkan, para perwira tinggi bukan tidak boleh menjadi pemimpin politik atau mengisi jabatan-jabatan politik. Namun, ada aturan dan etika yang harus dipatuhi, yakni mundur dahulu dari jabatan TNI dan Polri.
"Ajukan pengunduran diri sekarang juga, hampir pasti akan dikabulkan. Saya akan lepas baik-baik dan saya akan doakan semoga sukses. Era dwifungsi TNI-Polri sudah berakhir, era kekaryaan sudah selesai. Karenanya, kalau itu terjadi (berebut jabatan politik, Red), perwira di bawah dan prajurit akan bingung," kata SBY.
Merosotnya kesetiaan para menteri makin terlihat manakala Presiden SBY tiba kembali dari lawatannya ke luar negeri, di lapangan terbang Halim Perdanakusuma, Jakarta. Saat itu tidak ada sambutan para menteri yang biasanya berbaris di kaki tangga pesawat kepresidenan.
Hanya Panglima TNI Jenderal Moeldoko dan Kapolri Jenderal Sutarman, serta Kepala Staf TNI Angkatan Laut Laksamana TNI Marsetio dan Kepala Staf TNI Angkatan Udara Ida Bagus Putu Dunia yang menyambut kedatangan presiden beserta Ibu Negara di ujung tangga pesawat.
Menurut anggota Komisi II DPR Rindhoko Dahono Wingit, kesetiaan para menteri terhadap presiden sudah tidak sama lagi kadarnya seperti pada awal pemerintahan terbentuk tahun 2009. Pada awal pemerintahan, semua menteri menyatakan siap menjalankan setiap perintah presiden.
"Awalnya solid karena mengamankan kepentingan yang sama, yaitu kekuasaan. Namun, menjelang akhir kabinet, loyalitas menteri kepada presiden sebagai kepala negara dan kepala pemerintahan merosot karena masing-masing mengamankan kepentingan pribadi dan partainya," katanya.
Dia berpendapat, situasi yang terjadi di kabinet saat ini merupakan konsekuensi dari pemerintahan yang dibangun atas dasar akomodasi politik terhadap partai-partai pendukung koalisi. Akibatnya, para menteri akan bekerja setengah hati ketika pemilu semakin dekat.
Rindhoko menilai, tidak adanya lagi sinkronisasi antar-kementerian saat ini juga akibat telah bergesernya kepentingan para menteri. Mereka sadar bahwa Yudhoyono tidak mungkin lagi menjadi presiden karena telah menjabat selama dua periode. "Itu yang menyebabkan mengapa para menteri, terutama yang berasal dari partai, sekarang menyelamatkan diri masing-masing," katanya.
COPYRIGHT © ANTARA News Bangka Belitung 2014
Kebijakan yang dikeluarkan Presiden untuk menyelesaikan berbagai persoalan, tidak lagi dijalankan sepenuh hati oleh para menteri.
Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) memang akan segera lengser dari jabatannya sebagai orang nomor 1 di Indonesia. Serah terima jabatan antara SBY dengan presiden penggantinya dijadwalkan pada 20 Oktober 2014.
Sibuk mengurus partai, kampanye bagi capres/cawapres mengakibatkan sejumlah menteri tidak lagi menjalankan tugasnya dengan maksimal, sehingga kinerjanya buruk dan mendapat nilai di bawah 4,5, padahal masa kerja Kabinet Indonesia Bersatu (KIB) II masih tersisa empat bulan lagi.
Buruknya kinerja sejumlah menteri itu menurut Presiden Yudhoyono lantaran mereka meninggalkan tugas negara untuk mengurus partai. "Sebagaian menteri dinilai terbagi konsentrasi, termasuk kesulitan mengatur waktu antara tugas pemerintahan dan kegiatan politik, ini harus kita cari solusi," katanya.
Presiden menunjuk fakta, para menteri ini tidak pernah datang di berbagai sidang atau rapat kabinet atau rakor yang dipimpin oleh menko. "Ada catatan kami, tentu bukan karena sakit atau tugas yang sedang diemban dan kesimpulan itu faktual," katanya.
"Jika para menteri ingin berperan secara aktif sebagai tim sukses capres manapun sehingga tidak bisa menjalankan tugas kementeriannya, mungkin saudara tidak melanjutkan di kebinet atau mengundurkan diri. Jadi bukan karena Anda tidak boleh jadi tim sukses tetapi karena Anda tidak bisa menjalankan tugasnya dengan baik," kata Presiden.
Dia menyebutkan, para menteri punya hak cuti dan libur untuk membantu capres yang didukungnya. Di luar aturan yang sudah ditetapkan, tidak boleh lagi bekerja untuk mensukseskan capres tertentu. Kondisi itu akan mengakibatkan tugas utama tidak diurus.
"Para menteri bisa atau saya izinkan mengambil cuti untuk berkampanye. Saudara mendapatkan satu hari kerja plus hari libur, jadi tiga hari. Saya tidak mempersulit tetapi aturannya jelas," tegasnya.
Dia juga mengingatkan agar dalam sisa waktu empat bulan ini para menteri kembali aktif mengerjakan tugas-tugas mereka. Bahkan, dengan keras Presiden SBY mengatakan, jika memang para menteri tidak mampu menuntaskan masa bakti mereka dan sibuk berkampanye atau menjadi tim sukses calon presiden, lebih baik mereka mengundurkan diri.
Peringatan keras itu agaknya harus menjadi perhatian para menteri. Pelayanan terhadap masyarakat dan upaya untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat jangan sampai ditinggalkan para menteri hanya demi kepentingan politik. Jangan sibuk mengejar jabatan menteri yad dengan membuang kesempatan dan menyia-nyiakan mandat yang saat ini sedang diemban.
Juga agar hal serupa tidak terjadi lagi, ke depan jabatan menteri sebaiknya diisi oleh orang-orang profesional. Fakta selama ini menunjukkan, kehadiran menteri-menteri dari parpol membuka pintu bagi intervensi kepentingan politik. Bahkan, sangat mungkin terjadi menteri dari parpol itu memanfaatkan posisinya untuk mengisi pundi-pundi partainya.
Menteri BUMN Dahlan Iskan mengaku pasrah jika akhirnya Presiden SBY memberhentikan dia dari jabatannya sebagai menteri dalam KIB II. Sebagai pemenang Konvensi Capres Partai Demokrat, Dahlan secara terang-terangan mendeklarasikan dukungannya pada pasangan capres/cawapres Joko Widodo (Jokowi)-Jusuf Kalla (JK).
"Saya terserah saja," kata Dahlan menanggapi pernyataan Presiden SBY yang meminta para menteri yang sibuk berkampanye dan menjadi tim sukses pasangan capres-cawapres untuk mengundurkan diri.
Menurut Dahlan, meski menjadi pendukung pasangan Jokowi-JK dia tidak pernah secara aktif terlibat dalam kampanye capres-cawapres yang diusung PDI Perjuangan, Partai Nasdem, Partai Kebangkitan Bangsa, dan Partai Hanura itu. "Kan, sudah dibentuk Tim Pemenangan Jokowi-JK. Saya tidak pandai berorasi," katanya.
Mundur dulu
Presiden juga meradang ketika ada pihak-pihak yang berupaya menarik sejumlah perwira tinggi untuk berpihak kepada capres/cawapres yang didukungnya, menyebut SBY sebagai "kapal karam" sehingga instruksi atau perintahnya tidak perlu dihiraukan lagi. Apalagi, SBY tidak lama lagi bakal lengser.
Ada pernyataan yang menyebutkan, "Tidak perlu mendengar presiden. Itu kapal karam, kapal yang sudah mau tenggelam. Lebih baik mencari kapal baru yang tengah berlayar dan mataharinya masih bersinar. Saya tahu, saya mendengar," katanya.
Presiden menegaskan, ajakan-ajakan itu hanya sebuah godaan politik dan sama dengan mengajari para prajurit, tamtama, dan perwira TNI-Polri untuk meninggalkan sumpah prajurit, yaitu Sapta Marga. "Saya khawatir, niat dan tujuannya tidak baik," kata presiden.
Meski begitu, SBY menyebutkan, para perwira tinggi bukan tidak boleh menjadi pemimpin politik atau mengisi jabatan-jabatan politik. Namun, ada aturan dan etika yang harus dipatuhi, yakni mundur dahulu dari jabatan TNI dan Polri.
"Ajukan pengunduran diri sekarang juga, hampir pasti akan dikabulkan. Saya akan lepas baik-baik dan saya akan doakan semoga sukses. Era dwifungsi TNI-Polri sudah berakhir, era kekaryaan sudah selesai. Karenanya, kalau itu terjadi (berebut jabatan politik, Red), perwira di bawah dan prajurit akan bingung," kata SBY.
Merosotnya kesetiaan para menteri makin terlihat manakala Presiden SBY tiba kembali dari lawatannya ke luar negeri, di lapangan terbang Halim Perdanakusuma, Jakarta. Saat itu tidak ada sambutan para menteri yang biasanya berbaris di kaki tangga pesawat kepresidenan.
Hanya Panglima TNI Jenderal Moeldoko dan Kapolri Jenderal Sutarman, serta Kepala Staf TNI Angkatan Laut Laksamana TNI Marsetio dan Kepala Staf TNI Angkatan Udara Ida Bagus Putu Dunia yang menyambut kedatangan presiden beserta Ibu Negara di ujung tangga pesawat.
Menurut anggota Komisi II DPR Rindhoko Dahono Wingit, kesetiaan para menteri terhadap presiden sudah tidak sama lagi kadarnya seperti pada awal pemerintahan terbentuk tahun 2009. Pada awal pemerintahan, semua menteri menyatakan siap menjalankan setiap perintah presiden.
"Awalnya solid karena mengamankan kepentingan yang sama, yaitu kekuasaan. Namun, menjelang akhir kabinet, loyalitas menteri kepada presiden sebagai kepala negara dan kepala pemerintahan merosot karena masing-masing mengamankan kepentingan pribadi dan partainya," katanya.
Dia berpendapat, situasi yang terjadi di kabinet saat ini merupakan konsekuensi dari pemerintahan yang dibangun atas dasar akomodasi politik terhadap partai-partai pendukung koalisi. Akibatnya, para menteri akan bekerja setengah hati ketika pemilu semakin dekat.
Rindhoko menilai, tidak adanya lagi sinkronisasi antar-kementerian saat ini juga akibat telah bergesernya kepentingan para menteri. Mereka sadar bahwa Yudhoyono tidak mungkin lagi menjadi presiden karena telah menjabat selama dua periode. "Itu yang menyebabkan mengapa para menteri, terutama yang berasal dari partai, sekarang menyelamatkan diri masing-masing," katanya.
Editor : Rustam Effendi
COPYRIGHT © ANTARA News Bangka Belitung 2014