Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Babe) melakukan kunjungan kerja ke Daerah Istimewa Yogjakarta (DIY) untuk mempelajari sistem tata kelola wisata di sana.
"Kunjungan kerja ini kita lakukan untuk mempelajari tata kelola wisata di Jogja agar bisa direalisasikan di Babel, sehingga dapat meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Babel di sektor wisata," kata Ketua Komisi II DPRD Babel, Adet Mastur, di Yogyakarta, Kamis.
Ia mengatakan, bersama sejumlah anggota Komisi II DPRD Babel dan didampingi Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Babel, Rivai, rombongan DPRD Babel melakukan Focus Group Discussion (FGD) bersama Kepala Dinas Pariwisata DIY yang diwakili Sekretaris Dinas Pariwisata DIY, Titik Sulistyani dan Purwanti, Kepala Seksi Bidang Kapasitas dan Kelembagaan.
Kunjungan kerja kali ini menjadi salah satu upaya DPRD Babel untuk mengadopsi sistem tata kelola wisata di DIY, termasuk peraturan daerah (Perda) yang mengatur sektor ini sehingga mampu meningkatkan PAD setempat.
"Secara geografis Jogjakarta memang berbeda dengan Bangka Belitung. Namun yang perlu kita gali terkait pendapatan sektor pariwisatanya. Makanya kami ingin belajar tentang pengelolaan wisata di sini," ujarnya.
Sementara itu, anggota Komisi II DPRD Babel, Aditya Rizky Pradana menambahkan, kedepan DPRD mendorong pendapatan dari sektor wisata harus lebih besar dari sektor pertambangan.
Jika PAD dari sektor wisata bisa tumbuh lebih besar dari sektor yang lainnya seperti pertambangan, dapat dibayangkan sektor ini bisa menjadi salah satu sektor unggulan di Babel.
"Makanya kita dorong Dinas Pariwisata Babel untuk mengembangkan pariwisata di daerah kita," ujarnya.
Ia menambahkan, Babel berupaya mengembangkan sejumlah wisata alam, bahari dan wisata kuliner termasuk upaya pemanfaatan bekas tambang timah menjadi obyek wisata.
Dari FGD ini terungkap bahwa untuk mendanai pembangunan obyek wisata di Jogja. Di Jogja, tidak banyak mengeluarkan dana melainkan berasal dari pemerintah pusat dan pihak ketiga (swasta) melalui sistem Build Operate Transfer (BOT).
"Suksesnya pengelolaan objek wisata di Jogjakarta tidak luput dari sinergitas Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait. Mulai dari dinas pariwisata yang mengurus pariwisata, dinas PUPR yang mengurus infrastruktur jalan dan dinas kesehatan," ujarnya.
COPYRIGHT © ANTARA News Bangka Belitung 2019
"Kunjungan kerja ini kita lakukan untuk mempelajari tata kelola wisata di Jogja agar bisa direalisasikan di Babel, sehingga dapat meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Babel di sektor wisata," kata Ketua Komisi II DPRD Babel, Adet Mastur, di Yogyakarta, Kamis.
Ia mengatakan, bersama sejumlah anggota Komisi II DPRD Babel dan didampingi Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Babel, Rivai, rombongan DPRD Babel melakukan Focus Group Discussion (FGD) bersama Kepala Dinas Pariwisata DIY yang diwakili Sekretaris Dinas Pariwisata DIY, Titik Sulistyani dan Purwanti, Kepala Seksi Bidang Kapasitas dan Kelembagaan.
Kunjungan kerja kali ini menjadi salah satu upaya DPRD Babel untuk mengadopsi sistem tata kelola wisata di DIY, termasuk peraturan daerah (Perda) yang mengatur sektor ini sehingga mampu meningkatkan PAD setempat.
"Secara geografis Jogjakarta memang berbeda dengan Bangka Belitung. Namun yang perlu kita gali terkait pendapatan sektor pariwisatanya. Makanya kami ingin belajar tentang pengelolaan wisata di sini," ujarnya.
Sementara itu, anggota Komisi II DPRD Babel, Aditya Rizky Pradana menambahkan, kedepan DPRD mendorong pendapatan dari sektor wisata harus lebih besar dari sektor pertambangan.
Jika PAD dari sektor wisata bisa tumbuh lebih besar dari sektor yang lainnya seperti pertambangan, dapat dibayangkan sektor ini bisa menjadi salah satu sektor unggulan di Babel.
"Makanya kita dorong Dinas Pariwisata Babel untuk mengembangkan pariwisata di daerah kita," ujarnya.
Ia menambahkan, Babel berupaya mengembangkan sejumlah wisata alam, bahari dan wisata kuliner termasuk upaya pemanfaatan bekas tambang timah menjadi obyek wisata.
Dari FGD ini terungkap bahwa untuk mendanai pembangunan obyek wisata di Jogja. Di Jogja, tidak banyak mengeluarkan dana melainkan berasal dari pemerintah pusat dan pihak ketiga (swasta) melalui sistem Build Operate Transfer (BOT).
"Suksesnya pengelolaan objek wisata di Jogjakarta tidak luput dari sinergitas Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait. Mulai dari dinas pariwisata yang mengurus pariwisata, dinas PUPR yang mengurus infrastruktur jalan dan dinas kesehatan," ujarnya.
Editor : Rustam Effendi
COPYRIGHT © ANTARA News Bangka Belitung 2019