Sekitar 300 orang pengerit bahan bakar minyak (BBM) dari kabupaten kota mendatangi DPRD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, untuk menolak pemberlakukan "fuel card" BBM jenis solar bersubsidi.
"Kami meminta Gubernur Kepulauan Babel mencabut kebijakan pemberlakuan fuel card BBM solar bersubsidi," kata Koordinator aksi tolak fuel card Kabupaten Bangka Selatan, Deni saat menyampaikan aspirasi DPRD Provinsi Kepulauan Babel di Pangkalpinang, Selasa.
Ia mengatakan semenjak pemberlakuan fuel card BBM solar bersubsidi pada 1 Desember 2019 telah menimbulkan keresahan dan perekonomian masyarakat semakin menurun, karena pengerit tidak lagi bisa mengerit BBM bersubsidi.
"Kami akan kembali lagi dengan jumlah massa lebih banyak lagi, jika kebijakan pembelian BBM bersubsidi menggunakan kartu ini tidak dicabut pemerintah provinsi," ujarnya.
Ia meminta DPRD dan pemprov untuk mencarikan solusi yang baik, agar kebijakan fuel card ini tidak berimbas terhadap penurunan ekonomi masyarakat.
"Saat ini kondisi ekonomi anjlok dan daya beli masyarakat turun drastis, karena harga komoditas perkebunan dan pertanian turun ditambah lagi masyarakat tidak bisa lagi mengerit BBM," katanya.
Koordinator pengerit BBM Kota Pangkalpinang, Simanjuntak mengatakan pengerit tidak bisa lagi mengerit BBM, sehingga menyulitkan ekonomi keluarganya.
"Selama ini pengerit BBM ini salah satu pendukung ekonomi Bangka Belitung, karena tanpa mereka penambang, nelayan tidak bisa membeli BBM solar tersebut," katanya.
Sementara itu, Ketua DPRD Provinsi Kepulauan Babel, Didit Srigusjaya menyatakan segera menyampaikan aspirasi para pengerit BBM ini kepada gubernur untuk segera mencabut fuel card tersebut.
"Saya tegaskan ini bukan aksi demontrasi menolak kebijakan fuel card, tetapi warga yang ingin bertemu dengan wakilnya di DPRD untuk menyampaikan aspirasinya," katanya.
COPYRIGHT © ANTARA News Bangka Belitung 2019
"Kami meminta Gubernur Kepulauan Babel mencabut kebijakan pemberlakuan fuel card BBM solar bersubsidi," kata Koordinator aksi tolak fuel card Kabupaten Bangka Selatan, Deni saat menyampaikan aspirasi DPRD Provinsi Kepulauan Babel di Pangkalpinang, Selasa.
Ia mengatakan semenjak pemberlakuan fuel card BBM solar bersubsidi pada 1 Desember 2019 telah menimbulkan keresahan dan perekonomian masyarakat semakin menurun, karena pengerit tidak lagi bisa mengerit BBM bersubsidi.
"Kami akan kembali lagi dengan jumlah massa lebih banyak lagi, jika kebijakan pembelian BBM bersubsidi menggunakan kartu ini tidak dicabut pemerintah provinsi," ujarnya.
Ia meminta DPRD dan pemprov untuk mencarikan solusi yang baik, agar kebijakan fuel card ini tidak berimbas terhadap penurunan ekonomi masyarakat.
"Saat ini kondisi ekonomi anjlok dan daya beli masyarakat turun drastis, karena harga komoditas perkebunan dan pertanian turun ditambah lagi masyarakat tidak bisa lagi mengerit BBM," katanya.
Koordinator pengerit BBM Kota Pangkalpinang, Simanjuntak mengatakan pengerit tidak bisa lagi mengerit BBM, sehingga menyulitkan ekonomi keluarganya.
"Selama ini pengerit BBM ini salah satu pendukung ekonomi Bangka Belitung, karena tanpa mereka penambang, nelayan tidak bisa membeli BBM solar tersebut," katanya.
Sementara itu, Ketua DPRD Provinsi Kepulauan Babel, Didit Srigusjaya menyatakan segera menyampaikan aspirasi para pengerit BBM ini kepada gubernur untuk segera mencabut fuel card tersebut.
"Saya tegaskan ini bukan aksi demontrasi menolak kebijakan fuel card, tetapi warga yang ingin bertemu dengan wakilnya di DPRD untuk menyampaikan aspirasinya," katanya.
Editor : Rustam Effendi
COPYRIGHT © ANTARA News Bangka Belitung 2019