Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung bekerja sama dengan UN Women meningkatkan kualitas sumber daya manusia perempuan pengiat usaha mikro kecil menengah, guna mewujudkan hak-hak perempuan untuk mendapatkan kesempatan setara dalam ekonomi.
"Kerja sama dengan UN Women ini merupakan program yang tepat sebagai upaya percepatan peningkatan kapasitas kaum perempuan sehingga mereka dapat lebih memiliki peran dalam membangun daerah ini," kata Gubernur Kepulauan Babel, Erzaldi Rosman Djohan usai penandatanganan kerja sama dengan UN Women di Pangkalpinang, Kamis.
Ia mengatakan UN Women merupakan Badan Perserikatan Bangsa-Bangsa yang berdedikasi untuk kesetaraan gender dan pemberdayaan perempuan. UN Women didasarkan pada keyakinan dasar bahwa setiap perempuan berhak menjalani hidup yang bebas dari kekerasan, kemiskinan, dan diskriminasi, dan bahwa kesetaraan gender merupakan prasyarat dalam tercapainya pembangunan global.
"Kita berharap semua keberhasilan mengenai program ini nantinya harus diekspose baik di dalam daerah maupun di luar daerah Bangka Belitung," ujarnya.
Menurut dia, UN Women saat ini sedang mengimplementasikan program pemberdayaan ekonomi perempuan di Indonesia yang bertujuan untuk menciptakan pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan dengan mendukung partisipasi perempuan melalui pelatihan keterampilan bagi wirausaha perempuan untuk memulai dan mengembangkan bisnisnya, serta membangun kerja sama dengan pebisnis, pembuat kebijakan dan pengambil keputusan.
"Ini sejalan dengan prioritas Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung melalui pendirian pusat pendidikan untuk meningkatkan keterampilan perempuan di berbagai bidang, termasuk kewirausahaan. Pusat pendidikan ini diprakarsai oleh TP PKK di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung," katanya.
Ketua Tim Penggerak Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, Melati Erzaldi mengatakan UMKM memegang peranan penting bagi perekonomian dengan kontribusi yang tinggi bagi PDB (60 persen) di 2018. Jumlah UMKM 2018 mencapai 57,83 juta dan 60 persen diantaranya dikelola oleh perempuan.
"Fakta-fakta ini menunjukkan secara jelas bahwa perempuan adalah kontributor kunci bagi perkembangan dan pertumbuhan ekonomi bangsa serta berpotensi untuk menyebar ke wilayah lainnya," katanya.
Namun demikian, salah satu tantangan bagi peningkatan peluang ekonomi dan kewirausahaan perempuan adalah kurangnya akses terhadap pelatihan keterampilan yang tepat.
"Inilah tantangan yang ingin direspon oleh UN Women," ujarnya.
UN Women Representative and Liaison to ASEAN, Jamshed M. Kazi menghargai upaya dan komitmen Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dalam mendukung pengembangan kapasitas dan potensi perempuan.
"Pemberdayaan perempuan adalah prasyarat untuk pembangunan berkelanjutan," katanya.
Menurut dia, apabila perempuan berdaya secara ekonomi, maka mereka akan memiliki akses yang lebih baik terhadap pendapatan dan kontrol atas sumber daya produktif, meningkatkan kemampuan untuk menyuarakan pendapatnya, memperkuat agensinya dan mampu berpartisipasi aktif dalam ekonomi, sehingga dapat memberikan keuntungan bagi dirinya, keluarga dan masyarakat. Memastikan lingkungan yang mendukung bagi perempuan untuk berpartisipasi penuh dalam perekonomian juga membutuhkan komitmen kuat yang berasal dari tingkat pengambilan keputusan tertinggi.
"Dengan penandatanganan komitmen bersama ini, saya menyambut baik upaya berkelanjutan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung untuk melakukan pemberdayaan dan memperkuat kewirausahaan perempuan," katanya.
COPYRIGHT © ANTARA News Bangka Belitung 2019
"Kerja sama dengan UN Women ini merupakan program yang tepat sebagai upaya percepatan peningkatan kapasitas kaum perempuan sehingga mereka dapat lebih memiliki peran dalam membangun daerah ini," kata Gubernur Kepulauan Babel, Erzaldi Rosman Djohan usai penandatanganan kerja sama dengan UN Women di Pangkalpinang, Kamis.
Ia mengatakan UN Women merupakan Badan Perserikatan Bangsa-Bangsa yang berdedikasi untuk kesetaraan gender dan pemberdayaan perempuan. UN Women didasarkan pada keyakinan dasar bahwa setiap perempuan berhak menjalani hidup yang bebas dari kekerasan, kemiskinan, dan diskriminasi, dan bahwa kesetaraan gender merupakan prasyarat dalam tercapainya pembangunan global.
"Kita berharap semua keberhasilan mengenai program ini nantinya harus diekspose baik di dalam daerah maupun di luar daerah Bangka Belitung," ujarnya.
Menurut dia, UN Women saat ini sedang mengimplementasikan program pemberdayaan ekonomi perempuan di Indonesia yang bertujuan untuk menciptakan pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan dengan mendukung partisipasi perempuan melalui pelatihan keterampilan bagi wirausaha perempuan untuk memulai dan mengembangkan bisnisnya, serta membangun kerja sama dengan pebisnis, pembuat kebijakan dan pengambil keputusan.
"Ini sejalan dengan prioritas Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung melalui pendirian pusat pendidikan untuk meningkatkan keterampilan perempuan di berbagai bidang, termasuk kewirausahaan. Pusat pendidikan ini diprakarsai oleh TP PKK di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung," katanya.
Ketua Tim Penggerak Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, Melati Erzaldi mengatakan UMKM memegang peranan penting bagi perekonomian dengan kontribusi yang tinggi bagi PDB (60 persen) di 2018. Jumlah UMKM 2018 mencapai 57,83 juta dan 60 persen diantaranya dikelola oleh perempuan.
"Fakta-fakta ini menunjukkan secara jelas bahwa perempuan adalah kontributor kunci bagi perkembangan dan pertumbuhan ekonomi bangsa serta berpotensi untuk menyebar ke wilayah lainnya," katanya.
Namun demikian, salah satu tantangan bagi peningkatan peluang ekonomi dan kewirausahaan perempuan adalah kurangnya akses terhadap pelatihan keterampilan yang tepat.
"Inilah tantangan yang ingin direspon oleh UN Women," ujarnya.
UN Women Representative and Liaison to ASEAN, Jamshed M. Kazi menghargai upaya dan komitmen Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dalam mendukung pengembangan kapasitas dan potensi perempuan.
"Pemberdayaan perempuan adalah prasyarat untuk pembangunan berkelanjutan," katanya.
Menurut dia, apabila perempuan berdaya secara ekonomi, maka mereka akan memiliki akses yang lebih baik terhadap pendapatan dan kontrol atas sumber daya produktif, meningkatkan kemampuan untuk menyuarakan pendapatnya, memperkuat agensinya dan mampu berpartisipasi aktif dalam ekonomi, sehingga dapat memberikan keuntungan bagi dirinya, keluarga dan masyarakat. Memastikan lingkungan yang mendukung bagi perempuan untuk berpartisipasi penuh dalam perekonomian juga membutuhkan komitmen kuat yang berasal dari tingkat pengambilan keputusan tertinggi.
"Dengan penandatanganan komitmen bersama ini, saya menyambut baik upaya berkelanjutan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung untuk melakukan pemberdayaan dan memperkuat kewirausahaan perempuan," katanya.
Editor : Rustam Effendi
COPYRIGHT © ANTARA News Bangka Belitung 2019