Ketua DPD RI La Nyalla Mahmud Mattalitti mengakui mahalnya barang dan jasa di daerah kepulauan dibandingkan dengan daerah lainnya di Indonesia karena tingginya biaya transportasi maupun kurangnya sarana infrastruktur.
"Saya melihat infrastruktur dan transportasi menjadi permasalahan utama bagi daerah kepulauan di Indonesia," kata La Nyalla saat melakukan kunjungan kerja di Kabupaten Bangka, Rabu, bersama dengan empat anggota senator lainnya.
Ia mengatakan tingginya harga barang dan jasa di daerah kepulauan karena faktor transportasi dan infrastruktur tersebut ikut berdampak pada tingkat kesejahteraan masyarakat.
Oleh karena itu, ia mengingatkan, pembangunan infrastruktur transportasi di pulau-pulau kecil harus mendapat perhatian serius dari pemerintah pusat termasuk sarana dan prasarana penunjang lainnya.
"Hasil produksi pertanian dan perikanan bagi daerah kepulauan perlu juga dipikirkan kemudahan saluran distribusinya, jangan sampai produksi menumpuk namun kesulitan untuk menjualnya karena mahalnya ongkos logistik," kata La Nyalla.
Ia juga mengharapkan Rancangan Undang-Undang tentang Daerah Kepulauan yang diinisasi DPD RI dapat segera disetujui oleh parlemen karena daerah kepulauan memiliki karakteristik berbeda dengan daerah lain.
"Rancangan Undang-Undang tentang Daerah Kepulauan akan memberikan manfaat besar bagi daerah kepulauan di Indonesia termasuk daerah Kabupaten Bangka," ujarnya.
Dalam kesempatan ini, La Nyalla mengatakan sektor pariwisata di Bangka Belitung harus mendapat perhatian serius dari pemerintah pusat mengingat daerah ini telah ditetapkan sebagai salah satu dari 10 destinasi pariwisata Indonesia.
COPYRIGHT © ANTARA News Bangka Belitung 2020
"Saya melihat infrastruktur dan transportasi menjadi permasalahan utama bagi daerah kepulauan di Indonesia," kata La Nyalla saat melakukan kunjungan kerja di Kabupaten Bangka, Rabu, bersama dengan empat anggota senator lainnya.
Ia mengatakan tingginya harga barang dan jasa di daerah kepulauan karena faktor transportasi dan infrastruktur tersebut ikut berdampak pada tingkat kesejahteraan masyarakat.
Oleh karena itu, ia mengingatkan, pembangunan infrastruktur transportasi di pulau-pulau kecil harus mendapat perhatian serius dari pemerintah pusat termasuk sarana dan prasarana penunjang lainnya.
"Hasil produksi pertanian dan perikanan bagi daerah kepulauan perlu juga dipikirkan kemudahan saluran distribusinya, jangan sampai produksi menumpuk namun kesulitan untuk menjualnya karena mahalnya ongkos logistik," kata La Nyalla.
Ia juga mengharapkan Rancangan Undang-Undang tentang Daerah Kepulauan yang diinisasi DPD RI dapat segera disetujui oleh parlemen karena daerah kepulauan memiliki karakteristik berbeda dengan daerah lain.
"Rancangan Undang-Undang tentang Daerah Kepulauan akan memberikan manfaat besar bagi daerah kepulauan di Indonesia termasuk daerah Kabupaten Bangka," ujarnya.
Dalam kesempatan ini, La Nyalla mengatakan sektor pariwisata di Bangka Belitung harus mendapat perhatian serius dari pemerintah pusat mengingat daerah ini telah ditetapkan sebagai salah satu dari 10 destinasi pariwisata Indonesia.
Editor : Adhitya SM
COPYRIGHT © ANTARA News Bangka Belitung 2020