Gubernur Kepulauan Bangka Belitung, Erzaldi Rosman, optimis Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kepulauan Bangka Belitung (Babel) dapat meraih opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) pada Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) 2019.
"Kita menargetkan LKPD 2019 dapat meraih opini WTP, meskipun untuk mendapatkan WTP ini diperlukan kerja keras dan pemahaman yang sama dari seluruh perangkat daerah yang ada," kata Erzaldi Rosman, di Pangkalpinang, Kamis.
Ia mengatakan, pihaknya melanjutkan rapat pimpinan sebelumnya untuk membahas beberapa hal, sekaligus mengevaluasi kinerja perangkat daerah di tahun 2019 dan menargetkan kembali predikat opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) atas (LKPD) Provinsi Kepulauan Bangka Belitung yang akan dikeluarkan oleh BPK RI.
Pada pertemuan ini pihaknya juga menindaklanjuti hasil rakor gubernur dengan bupati/wali kota beberapa waktu lalu, termasuk rencana beberapa pengalihan aset seperti Tempat Pelelangan Ikan (TPI) Baturusa serta masalah sampah Kota Pangkalpinang yang saat ini sudah mengganggu kenyamanan masyarakat.
"Dalam waktu dekat ini kita akan berkoordinasi dengan Pemerintah Kota Pangkalpinang dan Walikota, sehingga dapat menanggulangi permasalahan sampah secepatnya," ujarnya.
Selain itu, pihaknya juga membahas beberapa hal untuk meningkatkan sistem integrasi Simda, serta tindak lanjut kegiatan kewirausahaan yang berkaitan dengan sosialisasi Kredit Usaha Rakyat (KUR).
Dengan program ini, diharapkan KUR tahun ini lebih besar dari tahun sebelumnya, mengingat serapan KUR di Bangka Belitung tahun lalu hanya sebesar 0,5 persen dan menempatkan Bangka Belitung di urutan 28 dari 34 provinsi yang ada.
"Tahun lalu penyerapan KUR sangat kecil sekali, hanya 0,5 persen dari total KUR yang disediakan oleh pemerintah pusat. Oleh sebab itu, perlu diambil beberapa strategi kebijakan, sehingga KUR tahun ini secara maksimal dapat diserap oleh para petani, nelayan, dan pelaku UMKM di Babel sehingga akan meningkatkan pertumbuhan ekonomi," ujarnya.
COPYRIGHT © ANTARA News Bangka Belitung 2020
"Kita menargetkan LKPD 2019 dapat meraih opini WTP, meskipun untuk mendapatkan WTP ini diperlukan kerja keras dan pemahaman yang sama dari seluruh perangkat daerah yang ada," kata Erzaldi Rosman, di Pangkalpinang, Kamis.
Ia mengatakan, pihaknya melanjutkan rapat pimpinan sebelumnya untuk membahas beberapa hal, sekaligus mengevaluasi kinerja perangkat daerah di tahun 2019 dan menargetkan kembali predikat opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) atas (LKPD) Provinsi Kepulauan Bangka Belitung yang akan dikeluarkan oleh BPK RI.
Pada pertemuan ini pihaknya juga menindaklanjuti hasil rakor gubernur dengan bupati/wali kota beberapa waktu lalu, termasuk rencana beberapa pengalihan aset seperti Tempat Pelelangan Ikan (TPI) Baturusa serta masalah sampah Kota Pangkalpinang yang saat ini sudah mengganggu kenyamanan masyarakat.
"Dalam waktu dekat ini kita akan berkoordinasi dengan Pemerintah Kota Pangkalpinang dan Walikota, sehingga dapat menanggulangi permasalahan sampah secepatnya," ujarnya.
Selain itu, pihaknya juga membahas beberapa hal untuk meningkatkan sistem integrasi Simda, serta tindak lanjut kegiatan kewirausahaan yang berkaitan dengan sosialisasi Kredit Usaha Rakyat (KUR).
Dengan program ini, diharapkan KUR tahun ini lebih besar dari tahun sebelumnya, mengingat serapan KUR di Bangka Belitung tahun lalu hanya sebesar 0,5 persen dan menempatkan Bangka Belitung di urutan 28 dari 34 provinsi yang ada.
"Tahun lalu penyerapan KUR sangat kecil sekali, hanya 0,5 persen dari total KUR yang disediakan oleh pemerintah pusat. Oleh sebab itu, perlu diambil beberapa strategi kebijakan, sehingga KUR tahun ini secara maksimal dapat diserap oleh para petani, nelayan, dan pelaku UMKM di Babel sehingga akan meningkatkan pertumbuhan ekonomi," ujarnya.
Editor : Adhitya SM
COPYRIGHT © ANTARA News Bangka Belitung 2020