Gubernur Kepulauan Bangka Belitung, Erzaldi Rosman dalam rapat koordinasi antar Perangkat Daerah sesi I, menegaskan, pentingnya meningkatkan ekspor produk selain timah.
"Jika kita lihat sekarang, kondisi fiskal kita ekspor terbesar adalah dari timah sebesar pada 80,19 persen pada 2019 kemarin, artinya kalau sudah setengah dari timah, kondisi fiskal kita akan rentan, ketika harga timah turun maka perekonomian kita akan turun," kata Erzaldi Rosman, di Pangkalpinang, Rabu.
Ia mengatakan, bagaimana usaha kita agar kondisi ekonomi kita tidak labil, tidak hanya mengharapkan dari timah, kita harus buat terobosan yang kuat, cepat, terarah, fokus, dan muara ekspor ada di Disperindag.
"Ekspor selain timah hanya 20 persen dan saya yakin kita kelola dan push lebih baik tentu angkanya akan berubah bahkan berbalik, kita dorong masyarakat untuk melakukan ekspor, buatkan syaratnya, siapkan alatnya," ujarnya.
Gubernur Erzaldi Rosman juga menginginkan untuk meningkatkan jumlah KUMKM, komoditi pertanian, sampai kepada hilirisasi, perikanan, dan jika masyarakat butuh bantuan berupa fisik bisa dibantu oleh pemerintah, namun jika butuh modal bisa diarahkan ke Kredit Usaha Rakyat (KUR).
Misalnya, Dinas Kelautan dan Perikanan, Dinas Pertanian, Dinas Pangan, Dinas Kehutanan, Dinas KUMKM, Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung yang hadir di sini muaranya produk, yang dapat memberi nilai tambah meningkatkan pertumbuhan ekonomi kita.
"Jika terpusat pada program One Village One Product (OVOP) yang ada di Disperindag Provinsi Kepulauan Bangka Belitung juga harus melibatkan Dinas KUMKM, Dinas Pertanian, dan Dinas Kelautan dan Perikanan Babel," ujarnya.
Erzaldi mengharapkan, program yang terintegrasi ini dapat dikerjakan bersama oleh OPD terkait, sehingga menghasilkan multi dimensi efek.
"Untuk urusan manajemen, kita sudah kerja sama dengan One Day One Kecamatan (OKE OCE), mereka sudah ada panduan, pakai saja itu, ketika kita akan memberikan arahan, dempetkan saja OKE OCE sehingga manajemen tak rancu lagi, dari awal terus hingga pemasaran sampai akhir," ujarnya.
Untuluk mengutamakan OVOP dan pengawasan pangan dalam rangka pengendalian inflasi dan hal yang paling penting adalah pemberdayaan rumah kemasan yang merupakan kunci dari semua hal. Pengemasan untuk membuat nilai jual jadi bertambah.
"Saya juga ingin agar nanti kepala seksi, kepala bidang dan kepala dinas bisa berembuk, jangan one man show, jadi program ini nanti kita diskusikan dulu, kita ada beberapa hal berkenaan 2021 pemenuhan visi misi perubahan Sistem Informasi Pembangunan Daerah (SIPD)," ujarnya.
Jika sistem mengalami gangguan tentu akan berdampak pada opini audit keuangan kita yang telah mencapai opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dan juga berdampak pada nilai Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) kita yang sudah mendapat nilai BB dan target kita ke depan adalah A.
Sekretaris Bappeda Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, Joko Triadi, menambahkan, untuk menerapkan Permendagri Nomor 90/2019, ada sedikit perbedaan filosofi dengan perencanaan Pemprov Babel.
Jika sebelumnya berbasis kinerja tujuan yang ada, maka pada Permendagri Nomor 90/2019 melalui pendekatan urusan. Ini diharapkan akan menjadi peraturan yang paling dinamis sifatnya dengan pendekatan urusan dan kewenangan yang diakomodir.
"Tahun ini akan kita lakukan evaluasi SOTK kita sehingga 2021 nanti sudah berjalan dengan SOTK yang baru," ujarnya.
Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) 2021 mengangkat tema percepatan pembangunan infrastruktur dan peningkatan kualitas SDM untuk pengembangan potensi daerah. Sedangkan untuk prioritas ada empat yakni pertama terkait dengan infrastruktur, pembangunan pendidikan, pembangunan kesehatan, peningkatan tata kelola birokrasi dan pelayanan publik.
COPYRIGHT © ANTARA News Bangka Belitung 2020
"Jika kita lihat sekarang, kondisi fiskal kita ekspor terbesar adalah dari timah sebesar pada 80,19 persen pada 2019 kemarin, artinya kalau sudah setengah dari timah, kondisi fiskal kita akan rentan, ketika harga timah turun maka perekonomian kita akan turun," kata Erzaldi Rosman, di Pangkalpinang, Rabu.
Ia mengatakan, bagaimana usaha kita agar kondisi ekonomi kita tidak labil, tidak hanya mengharapkan dari timah, kita harus buat terobosan yang kuat, cepat, terarah, fokus, dan muara ekspor ada di Disperindag.
"Ekspor selain timah hanya 20 persen dan saya yakin kita kelola dan push lebih baik tentu angkanya akan berubah bahkan berbalik, kita dorong masyarakat untuk melakukan ekspor, buatkan syaratnya, siapkan alatnya," ujarnya.
Gubernur Erzaldi Rosman juga menginginkan untuk meningkatkan jumlah KUMKM, komoditi pertanian, sampai kepada hilirisasi, perikanan, dan jika masyarakat butuh bantuan berupa fisik bisa dibantu oleh pemerintah, namun jika butuh modal bisa diarahkan ke Kredit Usaha Rakyat (KUR).
Misalnya, Dinas Kelautan dan Perikanan, Dinas Pertanian, Dinas Pangan, Dinas Kehutanan, Dinas KUMKM, Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung yang hadir di sini muaranya produk, yang dapat memberi nilai tambah meningkatkan pertumbuhan ekonomi kita.
"Jika terpusat pada program One Village One Product (OVOP) yang ada di Disperindag Provinsi Kepulauan Bangka Belitung juga harus melibatkan Dinas KUMKM, Dinas Pertanian, dan Dinas Kelautan dan Perikanan Babel," ujarnya.
Erzaldi mengharapkan, program yang terintegrasi ini dapat dikerjakan bersama oleh OPD terkait, sehingga menghasilkan multi dimensi efek.
"Untuk urusan manajemen, kita sudah kerja sama dengan One Day One Kecamatan (OKE OCE), mereka sudah ada panduan, pakai saja itu, ketika kita akan memberikan arahan, dempetkan saja OKE OCE sehingga manajemen tak rancu lagi, dari awal terus hingga pemasaran sampai akhir," ujarnya.
Untuluk mengutamakan OVOP dan pengawasan pangan dalam rangka pengendalian inflasi dan hal yang paling penting adalah pemberdayaan rumah kemasan yang merupakan kunci dari semua hal. Pengemasan untuk membuat nilai jual jadi bertambah.
"Saya juga ingin agar nanti kepala seksi, kepala bidang dan kepala dinas bisa berembuk, jangan one man show, jadi program ini nanti kita diskusikan dulu, kita ada beberapa hal berkenaan 2021 pemenuhan visi misi perubahan Sistem Informasi Pembangunan Daerah (SIPD)," ujarnya.
Jika sistem mengalami gangguan tentu akan berdampak pada opini audit keuangan kita yang telah mencapai opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dan juga berdampak pada nilai Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) kita yang sudah mendapat nilai BB dan target kita ke depan adalah A.
Sekretaris Bappeda Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, Joko Triadi, menambahkan, untuk menerapkan Permendagri Nomor 90/2019, ada sedikit perbedaan filosofi dengan perencanaan Pemprov Babel.
Jika sebelumnya berbasis kinerja tujuan yang ada, maka pada Permendagri Nomor 90/2019 melalui pendekatan urusan. Ini diharapkan akan menjadi peraturan yang paling dinamis sifatnya dengan pendekatan urusan dan kewenangan yang diakomodir.
"Tahun ini akan kita lakukan evaluasi SOTK kita sehingga 2021 nanti sudah berjalan dengan SOTK yang baru," ujarnya.
Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) 2021 mengangkat tema percepatan pembangunan infrastruktur dan peningkatan kualitas SDM untuk pengembangan potensi daerah. Sedangkan untuk prioritas ada empat yakni pertama terkait dengan infrastruktur, pembangunan pendidikan, pembangunan kesehatan, peningkatan tata kelola birokrasi dan pelayanan publik.
Editor : Adhitya SM
COPYRIGHT © ANTARA News Bangka Belitung 2020