Komisi IV DPR Republik Indonesia meninjau kelengkapan peralatan dan kemampuan Stasiun Karantina Ikan, Pengendalian Mutu Dan Keamanan Hasil Perikanan Kelas I Pangkalpinang, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dalam mendeteksi dan menyeleksi ekspor dan impor produk perikanan.
"Dalam kunjungan kerja kali ini, kita memokuskan dan melihat seberapa kuat stasiun karantina ikan ini menyeleksi produk perikanan masuk dan keluar," kata Ketua Tim Kunker Komisi IV DPR RI Reses Masa Persidangan II 2019-2020 di Provinsi Kepulauan Babel, Dedi Mulyadi di Pangkalpinang, Selasa.
Setelah dilihat, kata Dedi, ada dua kekurangan yang dimiliki Stasiun Karantina Ikan, Pengendalian Mutu Dan Keamanan Hasil Perikanan Kelas I Pangkalpinang yaitu, perlengkapan laboratorium yang masih jauh dari harapan.
"Dalam meningkatkan perlengkapan laboratorium stasiun karantina ikan daerah ini membutuhkan anggaran sekitar Rp6 miliar," ujarnya.
Selanjutnya, stasiun karantina ikan di provinsi yang bergerlar "Negeri Serumpun Sebalai" itu juga kekurangan tenaga tim analis yang masih lemah.
"Titik berat stasiun karantia ikan ini berada di tim analis. Dua hal pokok ini menjadi fokus utama dalam menyeleksi ekspor impor produk perikanan ini," katanya.
Menurut dia, peningkatan eselonisasi stasiun karantina ikan ini tentu seiring sejalan dengan peningkatan kapasitas. Kalau kapasitasnya semakin baik dan tenaga ahlinya sudah semakin cukup, maka eselonisasi akan menyusul.
"Kuncinya adalah anggaran dan kita akan dorong dana tersebut, karena stasiun ini sangat penting dalam menjaga ketahanan masyarakat dan bangsa. Hancurnya sebuah bangsa jika masyarakatnya sakit," katanya.
Wakil Gubernur Kepulauan Babel, Abdul Fatah berharap kunjungan kerja Komisi IV DPR RI itu dapat mempercepat pembangunan sektor perikanan dan kelautan Bangka Belitung.
"Kami berharap Komisi IV DPR mendorong dan membantu pemerintah provinsi dalam mengatasi kendala-kendala dalam mengoptimalkan pengelolaan potensi perikanan dan kelautan untuk meningkat kesejahteraan masyarakat dan pembangunan daerah pesisir serta pulau-pulau kecil," katanya.
COPYRIGHT © ANTARA News Bangka Belitung 2020
"Dalam kunjungan kerja kali ini, kita memokuskan dan melihat seberapa kuat stasiun karantina ikan ini menyeleksi produk perikanan masuk dan keluar," kata Ketua Tim Kunker Komisi IV DPR RI Reses Masa Persidangan II 2019-2020 di Provinsi Kepulauan Babel, Dedi Mulyadi di Pangkalpinang, Selasa.
Setelah dilihat, kata Dedi, ada dua kekurangan yang dimiliki Stasiun Karantina Ikan, Pengendalian Mutu Dan Keamanan Hasil Perikanan Kelas I Pangkalpinang yaitu, perlengkapan laboratorium yang masih jauh dari harapan.
"Dalam meningkatkan perlengkapan laboratorium stasiun karantina ikan daerah ini membutuhkan anggaran sekitar Rp6 miliar," ujarnya.
Selanjutnya, stasiun karantina ikan di provinsi yang bergerlar "Negeri Serumpun Sebalai" itu juga kekurangan tenaga tim analis yang masih lemah.
"Titik berat stasiun karantia ikan ini berada di tim analis. Dua hal pokok ini menjadi fokus utama dalam menyeleksi ekspor impor produk perikanan ini," katanya.
Menurut dia, peningkatan eselonisasi stasiun karantina ikan ini tentu seiring sejalan dengan peningkatan kapasitas. Kalau kapasitasnya semakin baik dan tenaga ahlinya sudah semakin cukup, maka eselonisasi akan menyusul.
"Kuncinya adalah anggaran dan kita akan dorong dana tersebut, karena stasiun ini sangat penting dalam menjaga ketahanan masyarakat dan bangsa. Hancurnya sebuah bangsa jika masyarakatnya sakit," katanya.
Wakil Gubernur Kepulauan Babel, Abdul Fatah berharap kunjungan kerja Komisi IV DPR RI itu dapat mempercepat pembangunan sektor perikanan dan kelautan Bangka Belitung.
"Kami berharap Komisi IV DPR mendorong dan membantu pemerintah provinsi dalam mengatasi kendala-kendala dalam mengoptimalkan pengelolaan potensi perikanan dan kelautan untuk meningkat kesejahteraan masyarakat dan pembangunan daerah pesisir serta pulau-pulau kecil," katanya.
Editor : Irwan Arfa
COPYRIGHT © ANTARA News Bangka Belitung 2020