Jakarta (Antara Babel) - Presiden Susilo Bambang Yudhoyono menyerahkan kumpulan dokumen penting satu dekade masa Kabinet Indonesia Bersatu I dan II (2004-2014) kepada lembaga Arsip Nasional Republik Nasional di Istana Bogor.
"Apa yang dilakukan pemerintah dalam kurun waktu pemerintahannya harus dipertanggungjawabkan kepada negara dan rakyat," kata Presiden Yudhoyono dalam penyerahan arsip nasional yang digelar di Ruang Garuda, Istana Bogor, Jumat.
Menurut Presiden, setelah terjadi suksesi pemerintahan yang berjalan damai dan bermartabat, dirinya juga ingin membuat tradisi baru dengan menyerahkan dokumen penting sebagai bagian dari arsip nasional.
Hal itu, ujar dia, agar bila pada masa mendatang ingin dibuatkan buku atau catatan bersejarah telah ada dokumen historis yang dibutuhkan sebagai data pelengkap untuk membuatnya.
SBY mengemukakan pengumpulan untuk arsip nasional itu juga penting agar tidak ada lagi polemik atau diskursus mengenai keberadaan suatu dokumen bersejarah yang penting.
Presiden Yudhoyono menegaskan, berdasarkan aturan perundang-undangan, lembaga yang berwenang dalam mengumpulkan dan mengelola dokumen penting tersebut adalah Arsip Nasional Republik Indonesia (ANRI).
Ia juga mengatakan, pihak kementerian juga sebenarnya dapat menyerahkan dokumen selektif yang penting kepada ANRI.
"Akan ada ratusan ribu dokumen penting yang menjadi bagian sejarah. Ini bagian dari admnistrasi modern di negara yang modern," katanya.
Presiden Yudhoyono menyaksikan penandatanganan dan penyerahan secara simbolis dokumen KIB I dan II dari Menteri Sekretariat Negara Sudi Silalahi kepada Kepala ANRI Mustari Irawan.
Mensesneg mengatakan pengumpulan arsip nasional penting pada masa KIB I dan II itu terdiri antara lain seperti regulasi seperti Undang-Undang, dokumen kepresidenan, naskah tulisan dan wawancara, serta arsip dokumentasi foto dan video.
"Untuk arsip statis jumlahnya ada sekitar 500 bundel, yang hari ini diserahkan secara simbolis kepada ANRI," kata Sudi Silalahi.
Acara penyerahan arsip nasional tersebut dihadiri antara lain Menteri Koordinator bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Djoko Suyanto, Menteri Pendidikan M Nuh, Menteri Pekerjaan Umum Djoko Kirmanto, Wakil Menteri Pertahanan Sjafrie Sjamsoeddin, dan Sekretaris Kabinet Dipo Alam.
Sebelumnya, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono saat membuka rapat terbatas di Istana Cipanas, Cianjur, Jawa Barat, 8 Agustus, mengingatkan jangan sampai terjadi ada dokumen historis atau yang memiliki nilai sejarah tinggi tidak diketahui di mana yang orisinal atau aslinya seperti yang pernah terjadi terkait dengan dokumen Supersemar (Surat Perintah Sebelas Maret).
"Marilah kita letakkan tradisi administrasi negara modern sehingga insya Allah administrasi kita juga menjadi lengkap," kata Presiden.
COPYRIGHT © ANTARA News Bangka Belitung 2014
"Apa yang dilakukan pemerintah dalam kurun waktu pemerintahannya harus dipertanggungjawabkan kepada negara dan rakyat," kata Presiden Yudhoyono dalam penyerahan arsip nasional yang digelar di Ruang Garuda, Istana Bogor, Jumat.
Menurut Presiden, setelah terjadi suksesi pemerintahan yang berjalan damai dan bermartabat, dirinya juga ingin membuat tradisi baru dengan menyerahkan dokumen penting sebagai bagian dari arsip nasional.
Hal itu, ujar dia, agar bila pada masa mendatang ingin dibuatkan buku atau catatan bersejarah telah ada dokumen historis yang dibutuhkan sebagai data pelengkap untuk membuatnya.
SBY mengemukakan pengumpulan untuk arsip nasional itu juga penting agar tidak ada lagi polemik atau diskursus mengenai keberadaan suatu dokumen bersejarah yang penting.
Presiden Yudhoyono menegaskan, berdasarkan aturan perundang-undangan, lembaga yang berwenang dalam mengumpulkan dan mengelola dokumen penting tersebut adalah Arsip Nasional Republik Indonesia (ANRI).
Ia juga mengatakan, pihak kementerian juga sebenarnya dapat menyerahkan dokumen selektif yang penting kepada ANRI.
"Akan ada ratusan ribu dokumen penting yang menjadi bagian sejarah. Ini bagian dari admnistrasi modern di negara yang modern," katanya.
Presiden Yudhoyono menyaksikan penandatanganan dan penyerahan secara simbolis dokumen KIB I dan II dari Menteri Sekretariat Negara Sudi Silalahi kepada Kepala ANRI Mustari Irawan.
Mensesneg mengatakan pengumpulan arsip nasional penting pada masa KIB I dan II itu terdiri antara lain seperti regulasi seperti Undang-Undang, dokumen kepresidenan, naskah tulisan dan wawancara, serta arsip dokumentasi foto dan video.
"Untuk arsip statis jumlahnya ada sekitar 500 bundel, yang hari ini diserahkan secara simbolis kepada ANRI," kata Sudi Silalahi.
Acara penyerahan arsip nasional tersebut dihadiri antara lain Menteri Koordinator bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Djoko Suyanto, Menteri Pendidikan M Nuh, Menteri Pekerjaan Umum Djoko Kirmanto, Wakil Menteri Pertahanan Sjafrie Sjamsoeddin, dan Sekretaris Kabinet Dipo Alam.
Sebelumnya, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono saat membuka rapat terbatas di Istana Cipanas, Cianjur, Jawa Barat, 8 Agustus, mengingatkan jangan sampai terjadi ada dokumen historis atau yang memiliki nilai sejarah tinggi tidak diketahui di mana yang orisinal atau aslinya seperti yang pernah terjadi terkait dengan dokumen Supersemar (Surat Perintah Sebelas Maret).
"Marilah kita letakkan tradisi administrasi negara modern sehingga insya Allah administrasi kita juga menjadi lengkap," kata Presiden.
Editor : Rustam Effendi
COPYRIGHT © ANTARA News Bangka Belitung 2014