Jakarta (Antara Babel) - Direktur Institut Madani Nusantara Prof Nanat Fatah Natsir mengatakan Presiden Joko Widodo seharusnya mengumumkan para calon menteri yang ditandai Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) agar tidak timbul kesalahpahaman di masyarakat.
"Diberitakan ada yang ditandai kuning dan merah. Itu siapa saja. Jangan sampai yang tidak ditandai tapi tidak jadi menteri ikut disangka negatif," kata Nanat Fatah Natsir dihubungi di Jakarta, Senin.
Mantan rektor UIN Bandung itu mengatakan media massa telah memberitakan sejumlah nama dipanggil dan bertemu Presiden Jokowi di Istana Kepresidenan yang diduga terkait dengan bakal kabinetnya sejak pelantikan presiden dan wakil presiden.
Media juga memberitakan bahwa Presiden menyerahkan daftar-daftar nama calon menteri kepada KPK untuk diperiksa rekam jejaknya terkait potensi korupsi dan potensi menjadi tersangka dalam kasus korupsi.
"Namun, ada nama-nama yang diberitakan bertemu Presiden dan diduga akan menjadi menteri, tetapi tidak jadi menteri. Apakah mereka semua termasuk yang ditandai KPK? Bisa saja mereka tidak jadi menteri karena tidak bersedia," tuturnya.
Nanat kemudian menyebut rekan sejawatnya, mantan rektor UIN Jakarta Prof Komaruddin Hidayat, yang juga sempat dipanggil dan bertemu Presiden di Istana.
Media beberapa kali memberitakan Komaruddin kemungkinan akan menjadi menteri. Namun, ternyata namanya tidak ada dalam daftar menteri dalam Kabinet Kerja yang diumumkan Presiden Minggu (26/10) malam.
"Jangan sampai Komaruddin disangka masyarakat merupakan salah satu calon menteri yang ditandai KPK. Presiden harus terbuka mengumumkan siapa saja yang ditandai KPK agar tidak terjadi kesalahpahaman," kata anggota presidium Ikatan Cendekiawan Muslim Indonesia (ICMI) itu.
Presiden Jokowi telah mengumumkan para menteri dalam Kabinet Kerja yang akan membantu pemerintahannya bersama Wakil Presiden Jusuf Kalla.
Kabinet Kerja terdiri atas 34 kementerian dengan empat kementerian koordinator yaitu bidang politik, hukum dan keamanan; perekonomian, pembangunan manusia dan kebudayaan serta kemaritiman.
COPYRIGHT © ANTARA News Bangka Belitung 2014
"Diberitakan ada yang ditandai kuning dan merah. Itu siapa saja. Jangan sampai yang tidak ditandai tapi tidak jadi menteri ikut disangka negatif," kata Nanat Fatah Natsir dihubungi di Jakarta, Senin.
Mantan rektor UIN Bandung itu mengatakan media massa telah memberitakan sejumlah nama dipanggil dan bertemu Presiden Jokowi di Istana Kepresidenan yang diduga terkait dengan bakal kabinetnya sejak pelantikan presiden dan wakil presiden.
Media juga memberitakan bahwa Presiden menyerahkan daftar-daftar nama calon menteri kepada KPK untuk diperiksa rekam jejaknya terkait potensi korupsi dan potensi menjadi tersangka dalam kasus korupsi.
"Namun, ada nama-nama yang diberitakan bertemu Presiden dan diduga akan menjadi menteri, tetapi tidak jadi menteri. Apakah mereka semua termasuk yang ditandai KPK? Bisa saja mereka tidak jadi menteri karena tidak bersedia," tuturnya.
Nanat kemudian menyebut rekan sejawatnya, mantan rektor UIN Jakarta Prof Komaruddin Hidayat, yang juga sempat dipanggil dan bertemu Presiden di Istana.
Media beberapa kali memberitakan Komaruddin kemungkinan akan menjadi menteri. Namun, ternyata namanya tidak ada dalam daftar menteri dalam Kabinet Kerja yang diumumkan Presiden Minggu (26/10) malam.
"Jangan sampai Komaruddin disangka masyarakat merupakan salah satu calon menteri yang ditandai KPK. Presiden harus terbuka mengumumkan siapa saja yang ditandai KPK agar tidak terjadi kesalahpahaman," kata anggota presidium Ikatan Cendekiawan Muslim Indonesia (ICMI) itu.
Presiden Jokowi telah mengumumkan para menteri dalam Kabinet Kerja yang akan membantu pemerintahannya bersama Wakil Presiden Jusuf Kalla.
Kabinet Kerja terdiri atas 34 kementerian dengan empat kementerian koordinator yaitu bidang politik, hukum dan keamanan; perekonomian, pembangunan manusia dan kebudayaan serta kemaritiman.
Editor : Rustam Effendi
COPYRIGHT © ANTARA News Bangka Belitung 2014