DPRD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Babel) dan Kominte Nasional Pemuda Indonesia (KNPI) Babel sepakat mempercepat strategi memulihkan perekonomian Babel dengan relaksasi pertambangan.
"Jika ingin cepat perekonomian Babel ini pulih harus ada relaksasi atau kelonggaran aturan pertambangan khususnya timah," kata Ketua Komisi III DPRD Babel, Efredi Effendy usai menerima audensi dengan Kominte Nasional Pemuda Indonesia (KNPI), di Pangkalpinang, Senin.
Ia mengatakan, untuk memulihkan perekonomian Babel, harus ada kelonggaran atau relaksasi dari aturan tambang, seperti dokumen RKAB dan CPI oleh pemerintah dalam hal ini Dirjen Minerba. Tetapi sebelumnya harus rapat dengar pendapat terlebih dahulu dengan Gubernur Babel.
"Relaksasi ini harus kita dorong ke Dirjen Mineral Batubara Kementerian ESDM, agar dapat keringanan kelonggaran penyusunan RKAB. S1 pertambangan itu yang kita dorong. Di Babel ini tidak banyak yang memiliki CPI," ujarnya
Menurutnya, relaksasi CPI buat RKAB ini akan membuat tambang bangkit kembali. Meskipun Kepmen ini tidak bisa cepat dirubah, dari sini kita didorong bersama bersama perwakilan tambang logam, untuk meminta Dirjen Minerba keluarkan surat edaran memudahkan penyusunan RKAB.
Hal senada juga diungkapkan oleh anggota Komisi III, Azwari Helmi yang berpendapat sama, penanganan yang cepat dan tepat untuk pemulihan perekonomian di Babel ada sektor pertimahan, dan sudah sejak dulu ekonomi Babel itu adalah pertimahan.
"Karena memang dari dulu sejak zaman Belanda, banyak masyarakat bergantung hidupnya dengan timah. Sudah takdirnya Babel itu adalah timah," kata Helmi.
Sementara, Gubernur Kepulauan Babel, Erzaldi Rosman mengatakan, ekspor timah tidak lancar jelas sekali berimbas terhadap perekonomian Babel. Pihaknya akan melakukan beberapa rapat mengenai tambang timah tersebut, karena saat ini sudah ada perubahan UU pertambangan.
"Sekarang ini tina ada, tapi tidak bisa dijual, dan ini jelas mengganggu ekonomi kita. Memang sudah ada masukan, misalnya RKAB agar bisa dilonggarkan. Namun kita harus tetap sesuatu aturan yang berlaku," ujarnya.
Erzaldi juga berharap adanya relaksasi pertambangan dari pemerintah pusat mengenai RKAB tersebut, agar dapat mempercepat memulihkan perekonomian babel.
Sementara, anggota Komisi III DPRD Babel, Firmansyah Levi mengatakan, sebelum mendorong adanya relaksasi pihaknya bersama pemerintah daerah terlebih dahulu harus audensi dengan dirjen Minerba dan Komite Cadangan Meniral Indonesia (KCMI).
"KCMI ini yang melakukan tes apakah bisa mendapatkan CPI atau tidak, makanya kita harus audensi dengan KCMI agar ada kemudahan dalam menetapkan kelulusan CPI," ujarnya.
Ketua KNPI Provinsi Babel, Muhammad Irham mengatakan dampak covid-19 lanjut pertumbuhan ekonomi lambat hanya 1 sekian persen, untuk itu, yang bisa menyelamatkan pperekomian Babel dalam waktu cepat adalah pertambangan timah.
"Langkah ini lebih cepat dan otomatis, tinggal mengundang pelaku usaha dan didorong adanya relaksasi pertambangan. Ini kepentingan orang banyak agar ekonomi Babel kembali pulih, sehingga semua terselamatkan dari kemiskinan," ujarnya.
COPYRIGHT © ANTARA News Bangka Belitung 2020
"Jika ingin cepat perekonomian Babel ini pulih harus ada relaksasi atau kelonggaran aturan pertambangan khususnya timah," kata Ketua Komisi III DPRD Babel, Efredi Effendy usai menerima audensi dengan Kominte Nasional Pemuda Indonesia (KNPI), di Pangkalpinang, Senin.
Ia mengatakan, untuk memulihkan perekonomian Babel, harus ada kelonggaran atau relaksasi dari aturan tambang, seperti dokumen RKAB dan CPI oleh pemerintah dalam hal ini Dirjen Minerba. Tetapi sebelumnya harus rapat dengar pendapat terlebih dahulu dengan Gubernur Babel.
"Relaksasi ini harus kita dorong ke Dirjen Mineral Batubara Kementerian ESDM, agar dapat keringanan kelonggaran penyusunan RKAB. S1 pertambangan itu yang kita dorong. Di Babel ini tidak banyak yang memiliki CPI," ujarnya
Menurutnya, relaksasi CPI buat RKAB ini akan membuat tambang bangkit kembali. Meskipun Kepmen ini tidak bisa cepat dirubah, dari sini kita didorong bersama bersama perwakilan tambang logam, untuk meminta Dirjen Minerba keluarkan surat edaran memudahkan penyusunan RKAB.
Hal senada juga diungkapkan oleh anggota Komisi III, Azwari Helmi yang berpendapat sama, penanganan yang cepat dan tepat untuk pemulihan perekonomian di Babel ada sektor pertimahan, dan sudah sejak dulu ekonomi Babel itu adalah pertimahan.
"Karena memang dari dulu sejak zaman Belanda, banyak masyarakat bergantung hidupnya dengan timah. Sudah takdirnya Babel itu adalah timah," kata Helmi.
Sementara, Gubernur Kepulauan Babel, Erzaldi Rosman mengatakan, ekspor timah tidak lancar jelas sekali berimbas terhadap perekonomian Babel. Pihaknya akan melakukan beberapa rapat mengenai tambang timah tersebut, karena saat ini sudah ada perubahan UU pertambangan.
"Sekarang ini tina ada, tapi tidak bisa dijual, dan ini jelas mengganggu ekonomi kita. Memang sudah ada masukan, misalnya RKAB agar bisa dilonggarkan. Namun kita harus tetap sesuatu aturan yang berlaku," ujarnya.
Erzaldi juga berharap adanya relaksasi pertambangan dari pemerintah pusat mengenai RKAB tersebut, agar dapat mempercepat memulihkan perekonomian babel.
Sementara, anggota Komisi III DPRD Babel, Firmansyah Levi mengatakan, sebelum mendorong adanya relaksasi pihaknya bersama pemerintah daerah terlebih dahulu harus audensi dengan dirjen Minerba dan Komite Cadangan Meniral Indonesia (KCMI).
"KCMI ini yang melakukan tes apakah bisa mendapatkan CPI atau tidak, makanya kita harus audensi dengan KCMI agar ada kemudahan dalam menetapkan kelulusan CPI," ujarnya.
Ketua KNPI Provinsi Babel, Muhammad Irham mengatakan dampak covid-19 lanjut pertumbuhan ekonomi lambat hanya 1 sekian persen, untuk itu, yang bisa menyelamatkan pperekomian Babel dalam waktu cepat adalah pertambangan timah.
"Langkah ini lebih cepat dan otomatis, tinggal mengundang pelaku usaha dan didorong adanya relaksasi pertambangan. Ini kepentingan orang banyak agar ekonomi Babel kembali pulih, sehingga semua terselamatkan dari kemiskinan," ujarnya.
Editor : Adhitya SM
COPYRIGHT © ANTARA News Bangka Belitung 2020