Gubernur Kepulauan Bangka Belitung, Erzaldi Rosman Djohan mengharapkan PT PLN (Persero) mengeluarkan kebijakan khusus untuk membantu usaha perhotelan dan restoran yang terdampak COVID-19, agar pertumbuhan serta perputaran ekonomi kembali normal.
"Usaha hotel dan restoran selama masa pandemi Covid-19 mengalami penurunan okupansi kunjungan hingga 90 persen, namun mereka tetap harus mengeluarkan biaya operasionalnya termasuk biaya listrik yang cukup tinggi," kata Erzaldi Rosman Djohan saat memfasilitasi pertemuan antara PLN dengan PHRI Babel di Pangkalpinang, Senin.
Ia mengatakan pertemuan kali ini dilaksanakan terkait permasalahan tagihan listrik bagi usaha Hotel dan Restoran yang terkena dampak selama masa pandemi Covid-19, sebagai bentuk usaha pemerintah untuk meringankan beban PHRI Bangka Belitung yang terkena dampak pandemi Covid-19.
"Kami memahami permasalahan yang dihadapi PHRI ini. oleh karena itu, kami berharap ada suatu kebijakan khusus dari PLN untuk usaha PHRI ini," ujarnya.
Menurut dia Bangka Belitung masuk dalam salah satu provinsi yang direkomendasikan pemerintah pusat untuk membuka destinasi pariwisatanya bersama Provinsi DKI Jakarta, Jawa Barat, dan Sumatera Barat. Juga pelaksanaan new normal yang akan diimplementasikan dengan melaksanakan beberapa agenda kepariwisataan.
Ia menyakini pihak PLN mempunyai skema-skema yang bisa diterapkan untuk solusi permasalahan ini, walaupun dirinya juga menyadari bahwa PT PLN juga terimbas akan Corona ini.
"Inilah bentuk usaha pemerintah masuk ke dalam ranah ini. Mari kita berangkat sama-sama, sehingga pertumbuhan dan perputaran ekonomi ini bisa kita usahakan bersama-sama," ungkapnya.
GM PT PLN (Persero) Wilayah Bangka Belitung, Abdul Muchlis menyampaikan pihaknya memahami apa yang menjadi keluhan PHRI. PT PLN selama masa pandemi Covid-19 ini, setiap minggu memantau perkembangan yang terjadi, khususnya terkait kelistrikan yang ada di Bangka Belitung.
"Kami juga memiliki beberapa skema dan skenario untuk mengatasi hal ini, dari penurunan daya sementara hingga pembayaran melalui fasilitas cicilan. Pihaknya meminta agar PHRI Bangka Belitung untuk mendata seluruh beban total usaha yang ada. Selanjutnya, PLN akan berkoordinasi terkait solusi yang bisa diambil," katanya.
COPYRIGHT © ANTARA News Bangka Belitung 2020
"Usaha hotel dan restoran selama masa pandemi Covid-19 mengalami penurunan okupansi kunjungan hingga 90 persen, namun mereka tetap harus mengeluarkan biaya operasionalnya termasuk biaya listrik yang cukup tinggi," kata Erzaldi Rosman Djohan saat memfasilitasi pertemuan antara PLN dengan PHRI Babel di Pangkalpinang, Senin.
Ia mengatakan pertemuan kali ini dilaksanakan terkait permasalahan tagihan listrik bagi usaha Hotel dan Restoran yang terkena dampak selama masa pandemi Covid-19, sebagai bentuk usaha pemerintah untuk meringankan beban PHRI Bangka Belitung yang terkena dampak pandemi Covid-19.
"Kami memahami permasalahan yang dihadapi PHRI ini. oleh karena itu, kami berharap ada suatu kebijakan khusus dari PLN untuk usaha PHRI ini," ujarnya.
Menurut dia Bangka Belitung masuk dalam salah satu provinsi yang direkomendasikan pemerintah pusat untuk membuka destinasi pariwisatanya bersama Provinsi DKI Jakarta, Jawa Barat, dan Sumatera Barat. Juga pelaksanaan new normal yang akan diimplementasikan dengan melaksanakan beberapa agenda kepariwisataan.
Ia menyakini pihak PLN mempunyai skema-skema yang bisa diterapkan untuk solusi permasalahan ini, walaupun dirinya juga menyadari bahwa PT PLN juga terimbas akan Corona ini.
"Inilah bentuk usaha pemerintah masuk ke dalam ranah ini. Mari kita berangkat sama-sama, sehingga pertumbuhan dan perputaran ekonomi ini bisa kita usahakan bersama-sama," ungkapnya.
GM PT PLN (Persero) Wilayah Bangka Belitung, Abdul Muchlis menyampaikan pihaknya memahami apa yang menjadi keluhan PHRI. PT PLN selama masa pandemi Covid-19 ini, setiap minggu memantau perkembangan yang terjadi, khususnya terkait kelistrikan yang ada di Bangka Belitung.
"Kami juga memiliki beberapa skema dan skenario untuk mengatasi hal ini, dari penurunan daya sementara hingga pembayaran melalui fasilitas cicilan. Pihaknya meminta agar PHRI Bangka Belitung untuk mendata seluruh beban total usaha yang ada. Selanjutnya, PLN akan berkoordinasi terkait solusi yang bisa diambil," katanya.
Editor : Rustam Effendi
COPYRIGHT © ANTARA News Bangka Belitung 2020