Direktur RSUD Depati Hamzah Kota Pangkalpinang, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, Muhammad Fauzan mengatakan pencairan insentif petugas COVID-19 di rumah sakit itu akan dilakukan dalam waktu dekat.
"Insentif mereka belum dicairkan selama tiga bulan ini karena awalnya kita belum ada dasar menghitung pola tarif insentif untuk petugas COVID-19," katanya di Pangkalpinang, Kamis.
Ia mengatakan, saat ini RSUD Depati Hamzah menggunakan pola tarif insentif dibawah tarif DKI Jakarta untuk seluruh petugas.
Namun kata Dia, setelah 27 April 2020 keluar SK Kemenkes yang sudah mengatur besarnya insentif untuk petugas COVID-19 yang terdiri dari dokter spesialis, dokter umum, perawat/bidan serta tenaga kesehatan lainnya.
"Akhirnya setelah melakukan kajian bersama badan keuangan daerah dan rapat bersama perwalian petugas COVID-19, kita putuskan untuk merubah usulan awal. Jadi uang yg sudah disiapkan oleh pemerintah kota Minggu ini Insyaallah sudah bisa dicairkan mengikuti pola pembayaran insentif dari kementerian yang nominalnya lebih besar dari usulan awal," katanya.
Ia mengatakan, pihak manajemen RSUD Depati Hamzah sangat memikirkan keselamatan serta kesejahteraan petugas COVID-19 di lingkungannya.
"Selain meningkatkan insentifnya, kami juga mempersiapkan alat pelindung diri lengkap sesuai zona yg sudah di tetapkan, selain itu juga ekstra fooding seperti susu telur madu serta makanan dan suplemen untuk petugas," ujarnya.
Sebagai rumah sakit yang ditunjuk oleh Kementerian Kesehatan sebagai 132 rumah sakit rujukan penyakit infeksi emerging bersama RSUD Marsidi judono di Belitung, Pemerintah Kota Pangkalpinang juga sangat serius dan sepenuhnya mendukung kebutuhan untuk memutuskan rantai penularan COVID-19 ini.
"Selain refocusing anggaran untuk kesehatan, RSUD Depati Hamzah dalam waktu dekat akan dilengkapi dengan ruangan isolasi bertekanan negatif, laboratorium dengan bio safety level 2, serta kamar operasi khusus pasien dengan COVID-19 yang walaupun wabah ini selesai, semua ruangan ini tetap akan terpakai untuk penyakit infeksi menular lainnya," katanya.
COPYRIGHT © ANTARA News Bangka Belitung 2020
"Insentif mereka belum dicairkan selama tiga bulan ini karena awalnya kita belum ada dasar menghitung pola tarif insentif untuk petugas COVID-19," katanya di Pangkalpinang, Kamis.
Ia mengatakan, saat ini RSUD Depati Hamzah menggunakan pola tarif insentif dibawah tarif DKI Jakarta untuk seluruh petugas.
Namun kata Dia, setelah 27 April 2020 keluar SK Kemenkes yang sudah mengatur besarnya insentif untuk petugas COVID-19 yang terdiri dari dokter spesialis, dokter umum, perawat/bidan serta tenaga kesehatan lainnya.
"Akhirnya setelah melakukan kajian bersama badan keuangan daerah dan rapat bersama perwalian petugas COVID-19, kita putuskan untuk merubah usulan awal. Jadi uang yg sudah disiapkan oleh pemerintah kota Minggu ini Insyaallah sudah bisa dicairkan mengikuti pola pembayaran insentif dari kementerian yang nominalnya lebih besar dari usulan awal," katanya.
Ia mengatakan, pihak manajemen RSUD Depati Hamzah sangat memikirkan keselamatan serta kesejahteraan petugas COVID-19 di lingkungannya.
"Selain meningkatkan insentifnya, kami juga mempersiapkan alat pelindung diri lengkap sesuai zona yg sudah di tetapkan, selain itu juga ekstra fooding seperti susu telur madu serta makanan dan suplemen untuk petugas," ujarnya.
Sebagai rumah sakit yang ditunjuk oleh Kementerian Kesehatan sebagai 132 rumah sakit rujukan penyakit infeksi emerging bersama RSUD Marsidi judono di Belitung, Pemerintah Kota Pangkalpinang juga sangat serius dan sepenuhnya mendukung kebutuhan untuk memutuskan rantai penularan COVID-19 ini.
"Selain refocusing anggaran untuk kesehatan, RSUD Depati Hamzah dalam waktu dekat akan dilengkapi dengan ruangan isolasi bertekanan negatif, laboratorium dengan bio safety level 2, serta kamar operasi khusus pasien dengan COVID-19 yang walaupun wabah ini selesai, semua ruangan ini tetap akan terpakai untuk penyakit infeksi menular lainnya," katanya.
Editor : Rustam Effendi
COPYRIGHT © ANTARA News Bangka Belitung 2020