Kodim 0413 Bangka menggelar Pointer Komsos dengan aparat pemerintah dalam sinergitas membangun bangsa, guna mempercepat penanggulangan bencana didaerah.
"Ini kegiatan workshop kita dengan komponen pemerintah. Disini kita membahas bagaimana kita berkomunikasi menyelesaikan permasalahan bencana, baik bencana alam maupun non alam seperti COVID-19 ini," kata Dandim 0413 Bangka, Kolonel Inf Pujud Sudarmanto, usai membuka workshop, di Pangkalpinang, Kamis.
Ia mengatakan, tujuan penanggulangan bencana didaerah yakni, memberikan perlindungan kepada masyarakat dari ancaman bencana, menyelaraskan peraturan perundang-undangan yang sudah ada, menjamin terselenggaranya gul bencana secara terencana, terpadu, terkoordinasi dan menyeluruh.
"Tujuan lain kita menanggulangi bencana yakni, kita menghargai budaya lokal, membangun partisipasi dan kemitraan publik serta swasta dan membangun semangat gotong royong, kesetiakawanan dan kedermawanan, serta menciptakan perdamaian dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara," ujarnya.
Menurutnya, dalam melihat resiko bencana, harus diawali dengan melakukan tindakan mitigasi bencana. Dan dalam menghitung resiko bencana sebuah daerah, pihak terkait harus mengetahui bahaya, kerentanan dan kapasitas suatu wilayah yang berdasarkan pada karakteristik kondisi fisik dan wilayahnya.
"Langkah awal yang kita harus lakukan yakni melakukan kajian resiko bencana terhadap daerah tersebut," ujarnya.
Tanggungjawab pemerintah daerah dalam penanggulangan bencana, yakni menjamin pemenuhan hak masyarakat dan pengungsi yang terkena bencana sesuai dengan standar pelayanan minimum.
"Pengurangan dan pembaruan resiko bencana dengan program pembangunan, serta pengalokasian dana penanggulangan bencana dan APBD yang memadai juga menjadi tanggungjawab pemerintah dalam penanggulangan bencana," ujarnya.
Upaya yang harus dilakukan dalam mencegah tangkal bencana alam yakni, melaksanakan kerjabakti sepanjang aliran sungai, menertibkan bangunan di sepanjang bantaran sungai, menghina masyarakat agar tidak membuang sampah ke sungai dan menertibkan tambang ilegal untuk mencegah bencana banjir.
Dan untuk mencegah kebakaran hutan dan lahan, yakni mengimbau masyarakat tidak membersihkan lahan dengan dibakar, memetakan wilayah yang menjadi titik kebakaran, mengimbau masyarakat akan bahaya kebakaran dan mengecek kekuatan damkar di wilayah.
Sedangkan untuk menangani bencana non alam seperti COVID-19, yakni melaksanakan himbauan kepada masyarakat untuk melaksanakan protokol kesehatan. Bersama instansi terkait, tim gugus COVID-19 melaksanakan sidak di titik gugus keramaian
"Di workshop ini kita membahas bagaimana kita menyelaraskan itu. Bagaimana pentingnya protokol kesehatan, ekonomi harus tetap berjalan dan roda pemerintah harus terus berjalan. Ini kegiatan tahunan serentak yang kita gelar diseluruh Indonesia," ujarnya.
COPYRIGHT © ANTARA News Bangka Belitung 2020
"Ini kegiatan workshop kita dengan komponen pemerintah. Disini kita membahas bagaimana kita berkomunikasi menyelesaikan permasalahan bencana, baik bencana alam maupun non alam seperti COVID-19 ini," kata Dandim 0413 Bangka, Kolonel Inf Pujud Sudarmanto, usai membuka workshop, di Pangkalpinang, Kamis.
Ia mengatakan, tujuan penanggulangan bencana didaerah yakni, memberikan perlindungan kepada masyarakat dari ancaman bencana, menyelaraskan peraturan perundang-undangan yang sudah ada, menjamin terselenggaranya gul bencana secara terencana, terpadu, terkoordinasi dan menyeluruh.
"Tujuan lain kita menanggulangi bencana yakni, kita menghargai budaya lokal, membangun partisipasi dan kemitraan publik serta swasta dan membangun semangat gotong royong, kesetiakawanan dan kedermawanan, serta menciptakan perdamaian dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara," ujarnya.
Menurutnya, dalam melihat resiko bencana, harus diawali dengan melakukan tindakan mitigasi bencana. Dan dalam menghitung resiko bencana sebuah daerah, pihak terkait harus mengetahui bahaya, kerentanan dan kapasitas suatu wilayah yang berdasarkan pada karakteristik kondisi fisik dan wilayahnya.
"Langkah awal yang kita harus lakukan yakni melakukan kajian resiko bencana terhadap daerah tersebut," ujarnya.
Tanggungjawab pemerintah daerah dalam penanggulangan bencana, yakni menjamin pemenuhan hak masyarakat dan pengungsi yang terkena bencana sesuai dengan standar pelayanan minimum.
"Pengurangan dan pembaruan resiko bencana dengan program pembangunan, serta pengalokasian dana penanggulangan bencana dan APBD yang memadai juga menjadi tanggungjawab pemerintah dalam penanggulangan bencana," ujarnya.
Upaya yang harus dilakukan dalam mencegah tangkal bencana alam yakni, melaksanakan kerjabakti sepanjang aliran sungai, menertibkan bangunan di sepanjang bantaran sungai, menghina masyarakat agar tidak membuang sampah ke sungai dan menertibkan tambang ilegal untuk mencegah bencana banjir.
Dan untuk mencegah kebakaran hutan dan lahan, yakni mengimbau masyarakat tidak membersihkan lahan dengan dibakar, memetakan wilayah yang menjadi titik kebakaran, mengimbau masyarakat akan bahaya kebakaran dan mengecek kekuatan damkar di wilayah.
Sedangkan untuk menangani bencana non alam seperti COVID-19, yakni melaksanakan himbauan kepada masyarakat untuk melaksanakan protokol kesehatan. Bersama instansi terkait, tim gugus COVID-19 melaksanakan sidak di titik gugus keramaian
"Di workshop ini kita membahas bagaimana kita menyelaraskan itu. Bagaimana pentingnya protokol kesehatan, ekonomi harus tetap berjalan dan roda pemerintah harus terus berjalan. Ini kegiatan tahunan serentak yang kita gelar diseluruh Indonesia," ujarnya.
Editor : Rustam Effendi
COPYRIGHT © ANTARA News Bangka Belitung 2020