Universitas Bangka Belitung menggelar kegiatan seminar daring (Webinar) Kebencanaan dengan Tema "Mitigasi Bencana di Indonesia Dalam Perspektif Akademis Dan Kebijakan".
Webinar ini digagas dalam rangka membuka wawasan dan kesadaran masyarakat secara luas terkait pentingnya upaya mitigasi dan edukasi bencana di Indonesia.
Kegiatan Webinar Kebencanaan UBB tersebut diisi oleh narasumber-narasumber berkaliber nasional, internasional dan lokal Bangka Belitung, yaitu Dwikorita Karnawati, Kepala BMKG RI, Teuku Faisal Fathani, Direktur Pusat Unggulan dan Inovasi Teknologi Kebencanaan UGM/Adjunct Professor of UNESCO Chair on Geoenvironmental Disaster Reduction), Ibrahim, Rektor UBB serta Mikron Antariksa, Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Provinsi Kepulauan Bangka Belitung).
Dalam pemaparannya, Dwikorita Karnawati menjelaskan tantangan Indonesia menghadapi multibencana akibat posisinya yang berada pada zona subduksi akibat pergerakan lima lempeng bumi.
Dalam 100 tahun terakhir, terjadi trend peningkatan intensitas curah hujan harian makasimum di Indonesia, frekuensi kejadian hujan ekstrim juga semakin meningkat setelah tahun 1960-an. Demikian pula dengan frekuensi kejadian gempa bumi yang juga meningkat, bahkan gempa dengan magnitudo > 6.
Pihaknya mewanti-wanti bahwa jika kita (pemerintah dan masyarakat) tidak siap, dalam pandemi COVID-19, dapat terjadi bencana. Oleh karena itu, pemerintah sedang mempersiapkan upaya mitigasi bencana dengan serius agar tidak ada korban (zero victim).
BMKG bekerjasama dengan beberapa stakeholder terkait sedang menyiapkan Meteorological Early Warning System (MEWS) multi hazard. MEWS merupakan sistem peringatan dini yang dilengkapi dengan teknologi mutakhir dan instrumen-instrumen peringatan yang terintegrasi.
Namun, teknologi secanggih apapun tidak akan memiliki arti apabila masyarakatnya tidak memahami dan tidak peduli dengan pentingnya kesiapsiagaan mengantisipasi bencana.
Rektor Universitas Bangka Belitung, Ibrahim memberikan perspektif yang berbeda dalam memandang kebencanaan. Materi yang disampaikannya adalah "Bencana dan Perubahan Lanskap Sosial-Politik".
Dalam pemaparannya, Ibrahim menyoroti penyebab bencana alam di beberapa daerah di Indonesia, khususnya di Bangka Belitung sebagai dampak dari pengambilan kebijakan pemerintah yang kurang tepat.
Misalnya kebijakan yang terkait dengan pengelolaan sumberdaya alam yang terkesan memberikan kewenangan eksploitasi SDA yang kebablasan tanpa mengindahkan kelestarian lingkungan.
Ia mencontohkan, bagaimana aktivitas pertambangan memberikan dampak terhadap perubahan bentang lahan di sebagian besar wilayah Bangka Belitung, sehingga berkontribusi terhadap kejadian banjir yang dalam beberapa tahun belakangan ini lebih sering terjadi dan meningkat magnitudonya.
Dalam kesempatan tersebut, Mikron mengangkat topik mitigasi dan kesiapan menghadapi bencana. Potensi bencana di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung antara lain adalah kebakaran hutan, kekeringan, banjir dan banjir bandang, puting beliung, gelombang ekstrim, abrasi, serta epidemi dan wabah penyakit.
Kejadian bencana di Provinsi Bangka Belitung terjadi peningkatan dari tahun ke tahun. Pada tahun 2017 terjadi 277 kejadian bencana, kemudian meningkat menjadi 315 kejadian pada tahun 2018, dan 443 kejadian pada tahun 2019. Baru-baru ini (18 Oktober 2020) telah terjadi pula angin kencang dan banjir yang merendam puluhan rumah di daerah Kampung Dul.
Asas yang saat ini dianut dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana adalah perubahan paradigma dari responsif ke preventif, dan dari tanggap darurat ke pengurangan resiko.
Dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana, Pemerintah dan pemerintah daerah menjadi penanggung jawab. Namun, tanggung jawab tersebut bersifat pentahelix (keterlibatan aktif pemerintah, swasta, masyarakat, akademisi dan media).
Pemerintah Bangka Belitung sendiri sudah memberikan atensi khusus dalam penanggulangan bencana. Hal ini dituangkan dalam salah satu misi Pemerintahan Gubernur Erzaldi, yaitu Meningkatkan pengendalian bencana dan kualitas lingkungan hidup.
Memang masih terdapat beberapa tantangan dalam pengurangan resiko bencana di Bangka Belitung, antara lain belum semua Kabupaten/Kota di Babel yang memiliki Badan Penanggulangan Bencana Daerah. Daerah tersebut adalah Kabupaten Bangka Barat dan Kabupaten Bangka Selatan.
Kegiatan Webinar Kebencanaan yang dimoderatori oleh Dr. Roby Hambali, S.T., M.Eng. (Dosen Teknik Sipil UBB) ini diikuti oleh 254 Peserta dari seluruh Indonesia, mulai dari Aceh hingga Jayapura. Para peserta sangat antusias denganmateri yang diberikan oleh para narasumber, sehingga forum diskusinya menjadi sangat interaktif.
COPYRIGHT © ANTARA News Bangka Belitung 2020
Webinar ini digagas dalam rangka membuka wawasan dan kesadaran masyarakat secara luas terkait pentingnya upaya mitigasi dan edukasi bencana di Indonesia.
Kegiatan Webinar Kebencanaan UBB tersebut diisi oleh narasumber-narasumber berkaliber nasional, internasional dan lokal Bangka Belitung, yaitu Dwikorita Karnawati, Kepala BMKG RI, Teuku Faisal Fathani, Direktur Pusat Unggulan dan Inovasi Teknologi Kebencanaan UGM/Adjunct Professor of UNESCO Chair on Geoenvironmental Disaster Reduction), Ibrahim, Rektor UBB serta Mikron Antariksa, Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Provinsi Kepulauan Bangka Belitung).
Dalam pemaparannya, Dwikorita Karnawati menjelaskan tantangan Indonesia menghadapi multibencana akibat posisinya yang berada pada zona subduksi akibat pergerakan lima lempeng bumi.
Dalam 100 tahun terakhir, terjadi trend peningkatan intensitas curah hujan harian makasimum di Indonesia, frekuensi kejadian hujan ekstrim juga semakin meningkat setelah tahun 1960-an. Demikian pula dengan frekuensi kejadian gempa bumi yang juga meningkat, bahkan gempa dengan magnitudo > 6.
Pihaknya mewanti-wanti bahwa jika kita (pemerintah dan masyarakat) tidak siap, dalam pandemi COVID-19, dapat terjadi bencana. Oleh karena itu, pemerintah sedang mempersiapkan upaya mitigasi bencana dengan serius agar tidak ada korban (zero victim).
BMKG bekerjasama dengan beberapa stakeholder terkait sedang menyiapkan Meteorological Early Warning System (MEWS) multi hazard. MEWS merupakan sistem peringatan dini yang dilengkapi dengan teknologi mutakhir dan instrumen-instrumen peringatan yang terintegrasi.
Namun, teknologi secanggih apapun tidak akan memiliki arti apabila masyarakatnya tidak memahami dan tidak peduli dengan pentingnya kesiapsiagaan mengantisipasi bencana.
Rektor Universitas Bangka Belitung, Ibrahim memberikan perspektif yang berbeda dalam memandang kebencanaan. Materi yang disampaikannya adalah "Bencana dan Perubahan Lanskap Sosial-Politik".
Dalam pemaparannya, Ibrahim menyoroti penyebab bencana alam di beberapa daerah di Indonesia, khususnya di Bangka Belitung sebagai dampak dari pengambilan kebijakan pemerintah yang kurang tepat.
Misalnya kebijakan yang terkait dengan pengelolaan sumberdaya alam yang terkesan memberikan kewenangan eksploitasi SDA yang kebablasan tanpa mengindahkan kelestarian lingkungan.
Ia mencontohkan, bagaimana aktivitas pertambangan memberikan dampak terhadap perubahan bentang lahan di sebagian besar wilayah Bangka Belitung, sehingga berkontribusi terhadap kejadian banjir yang dalam beberapa tahun belakangan ini lebih sering terjadi dan meningkat magnitudonya.
Dalam kesempatan tersebut, Mikron mengangkat topik mitigasi dan kesiapan menghadapi bencana. Potensi bencana di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung antara lain adalah kebakaran hutan, kekeringan, banjir dan banjir bandang, puting beliung, gelombang ekstrim, abrasi, serta epidemi dan wabah penyakit.
Kejadian bencana di Provinsi Bangka Belitung terjadi peningkatan dari tahun ke tahun. Pada tahun 2017 terjadi 277 kejadian bencana, kemudian meningkat menjadi 315 kejadian pada tahun 2018, dan 443 kejadian pada tahun 2019. Baru-baru ini (18 Oktober 2020) telah terjadi pula angin kencang dan banjir yang merendam puluhan rumah di daerah Kampung Dul.
Asas yang saat ini dianut dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana adalah perubahan paradigma dari responsif ke preventif, dan dari tanggap darurat ke pengurangan resiko.
Dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana, Pemerintah dan pemerintah daerah menjadi penanggung jawab. Namun, tanggung jawab tersebut bersifat pentahelix (keterlibatan aktif pemerintah, swasta, masyarakat, akademisi dan media).
Pemerintah Bangka Belitung sendiri sudah memberikan atensi khusus dalam penanggulangan bencana. Hal ini dituangkan dalam salah satu misi Pemerintahan Gubernur Erzaldi, yaitu Meningkatkan pengendalian bencana dan kualitas lingkungan hidup.
Memang masih terdapat beberapa tantangan dalam pengurangan resiko bencana di Bangka Belitung, antara lain belum semua Kabupaten/Kota di Babel yang memiliki Badan Penanggulangan Bencana Daerah. Daerah tersebut adalah Kabupaten Bangka Barat dan Kabupaten Bangka Selatan.
Kegiatan Webinar Kebencanaan yang dimoderatori oleh Dr. Roby Hambali, S.T., M.Eng. (Dosen Teknik Sipil UBB) ini diikuti oleh 254 Peserta dari seluruh Indonesia, mulai dari Aceh hingga Jayapura. Para peserta sangat antusias denganmateri yang diberikan oleh para narasumber, sehingga forum diskusinya menjadi sangat interaktif.
Editor : Adhitya SM
COPYRIGHT © ANTARA News Bangka Belitung 2020