Bupati Bangka Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Mulkan minta dinas pariwisata setempat segera menyelesaikan permasalahan aset baik terkait lahan maupun gedung guna memastikan kemilikan aset pemerintah daerah.
"Saya minta pihak dinas pariwisata segera menyelesaikan aset daerah baik legalitas lahan maupun gedung ataupun persoalan sengketa," kata Mulkan di Sungailiat, Rabu.
Mulkan menyebutkan bahwa saat ini, terdata ada 16 aset yang di bawah pengelolaan dinas pariwisata yang saat ini menjadi fokus penanganan untuk diselesaikan.
"Dari jumlah belasan objek aset tersebut diketahui terdapat tiga kawasan yang mengalami kendala pembuatan sertifikat karena bersinggungan dengan kawasan hutan lindung," jelas Bupati Bangka.
Kemudian, lanjutnya, terdapat enam objek yang bersengketa dengan warga serta aset lainnya belum memiliki sertifikat kepemilikan.
Ia memaparkan, pengamanan aset milik pemerintah Kabupaten Bangka yang tersebar di sejumlah tempat sangat perlu dilakukan pendataan sebagai warisan anak cucu ke depan serta adanya kepastian hukum agar pihak ketiga tidak ragu untuk berinvestasi.
"Saya sarankan aset yang bersengketa dengan warga hendaknya diselesaikan dengan jalan musyarawarah sehingga tidak saling merugikan kedua belah pihak," kata Bupati.
Diprogramkan tahun 2021, papar dia, tercatat sejumlah aset akan dikukuhkan seperti lahan dan gedung olahraga (Orom), lahan di Tanjung Belayar serta lahan di Tambang 23 yang masih tersisa tujuh hektar untuk diselesaikan.
"Legalitas lahan aset pemerintah daerah akan mempengaruhi pihak investor untuk menanamkan modalnya," jelas Mulkan.
COPYRIGHT © ANTARA News Bangka Belitung 2021
"Saya minta pihak dinas pariwisata segera menyelesaikan aset daerah baik legalitas lahan maupun gedung ataupun persoalan sengketa," kata Mulkan di Sungailiat, Rabu.
Mulkan menyebutkan bahwa saat ini, terdata ada 16 aset yang di bawah pengelolaan dinas pariwisata yang saat ini menjadi fokus penanganan untuk diselesaikan.
"Dari jumlah belasan objek aset tersebut diketahui terdapat tiga kawasan yang mengalami kendala pembuatan sertifikat karena bersinggungan dengan kawasan hutan lindung," jelas Bupati Bangka.
Kemudian, lanjutnya, terdapat enam objek yang bersengketa dengan warga serta aset lainnya belum memiliki sertifikat kepemilikan.
Ia memaparkan, pengamanan aset milik pemerintah Kabupaten Bangka yang tersebar di sejumlah tempat sangat perlu dilakukan pendataan sebagai warisan anak cucu ke depan serta adanya kepastian hukum agar pihak ketiga tidak ragu untuk berinvestasi.
"Saya sarankan aset yang bersengketa dengan warga hendaknya diselesaikan dengan jalan musyarawarah sehingga tidak saling merugikan kedua belah pihak," kata Bupati.
Diprogramkan tahun 2021, papar dia, tercatat sejumlah aset akan dikukuhkan seperti lahan dan gedung olahraga (Orom), lahan di Tanjung Belayar serta lahan di Tambang 23 yang masih tersisa tujuh hektar untuk diselesaikan.
"Legalitas lahan aset pemerintah daerah akan mempengaruhi pihak investor untuk menanamkan modalnya," jelas Mulkan.
Editor : Adhitya SM
COPYRIGHT © ANTARA News Bangka Belitung 2021