Jakarta (Antara Babel) - Partai Persatuan Indonesia (Perindo) pimpinan Hary Tanoesoedibjo angkat bicara soal pemerintahan Jokowi ditengah beragam peristiwa yang berlangsung beberapa bulan terakhir.
"Bisa dilihat dari berbagai kejadian belakangan ini Presiden Jokowi berada dalam posisi lemah," kata Ketua Bidang Politik dan Komunikasi DPP Partai Perindo Arya Mahendra Sinulingga dalam acara Diskusi Berkala Litbang DPP Partai Perindo di Jakarta, Jumat.
Arya mengatakan polemik antara Budi Gunawan dengan KPK, kejadian letupan di pusat perbelanjaan Depok, maraknya tindak kriminal begal, dan lain sebagainya, merupakan sejumlah peristiwa yang seolah dikondisikan untuk menciptakan ketidakamanan di beberapa kota.
Atas beragam kejadian itu, Perindo menilai, Jokowi seperti tidak mengerti harus berbuat apa.
"Dari kejadian ini Jokowi seperti orang yang kapasitasnya Kapolres tiba-tiba menjadi Kapolri. Awalnya dia Wali kota Solo yang harus mengelola anggaran Rp1 triliun, lalu jadi Gubernur dengan anggaran Rp60 triliun, kemudian jadi Presiden dengan anggaran Rp2.000 triliun, sehingga dia kebingungan," seloroh dia.
Menurut dia posisi Jokowi penuh dengan tekanan di kedua sisinya, baik dari partai pendukung maupun segelintir relawan. Di satu sisi partai pendukung Jokowi akan marah ketika permintaannya tidak dipenuhi, dan di sisi lain relawan juga mulai meminta sejumlah posisi kepada pemerintah.
"Karena Jokowi tidak memegang partai, dia akan mengandalkan ke relawan. Tapi relawan juga lama-lama bubar, karena relawan juga minta posisi. Saya dapat info ada seknas relawan MoU dengan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, seperti bagi kekuasaan," jelas dia.
COPYRIGHT © ANTARA News Bangka Belitung 2015
"Bisa dilihat dari berbagai kejadian belakangan ini Presiden Jokowi berada dalam posisi lemah," kata Ketua Bidang Politik dan Komunikasi DPP Partai Perindo Arya Mahendra Sinulingga dalam acara Diskusi Berkala Litbang DPP Partai Perindo di Jakarta, Jumat.
Arya mengatakan polemik antara Budi Gunawan dengan KPK, kejadian letupan di pusat perbelanjaan Depok, maraknya tindak kriminal begal, dan lain sebagainya, merupakan sejumlah peristiwa yang seolah dikondisikan untuk menciptakan ketidakamanan di beberapa kota.
Atas beragam kejadian itu, Perindo menilai, Jokowi seperti tidak mengerti harus berbuat apa.
"Dari kejadian ini Jokowi seperti orang yang kapasitasnya Kapolres tiba-tiba menjadi Kapolri. Awalnya dia Wali kota Solo yang harus mengelola anggaran Rp1 triliun, lalu jadi Gubernur dengan anggaran Rp60 triliun, kemudian jadi Presiden dengan anggaran Rp2.000 triliun, sehingga dia kebingungan," seloroh dia.
Menurut dia posisi Jokowi penuh dengan tekanan di kedua sisinya, baik dari partai pendukung maupun segelintir relawan. Di satu sisi partai pendukung Jokowi akan marah ketika permintaannya tidak dipenuhi, dan di sisi lain relawan juga mulai meminta sejumlah posisi kepada pemerintah.
"Karena Jokowi tidak memegang partai, dia akan mengandalkan ke relawan. Tapi relawan juga lama-lama bubar, karena relawan juga minta posisi. Saya dapat info ada seknas relawan MoU dengan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, seperti bagi kekuasaan," jelas dia.
Editor : Mulki
COPYRIGHT © ANTARA News Bangka Belitung 2015