Jakarta (Antara Babel) - Kementerian Pemuda dan Olahraga (Kemenpora) akhirnya mengeluarkan keputusan tegas terkait persepakbolaan nasional tertanggal 17 April yang salah satu isinya tidak mengakui semua kegiatan yang dilakukan oleh PSSI.
Surat dengan lambang Garuda Pancasila itu bahkan muncul bersamaan dengan Kongres Luar Biasa (KLB) PSSI dengan agenda pemilihan kepengurusan periode 2015-2019 di Hotel JW Marriot Surabaya, Jawa Timur, Sabtu (18/4).
Dengan demikian kepengurusan PSSI di bawah pimpinan La Nyalla Mattalitti dipastikan tidak akan mendapatkan legitimasi dari pemerintah meski pelaksanaan kongres sendiri berjalan sesuai dengan aturan yang ada termasuk dipantau oleh perwakilan AFC.
Dalam surat bernomor 01307 tahun 2015 dan ditandatangani langsung oleh Menpora Imam Nahrawi itu ditegaskan bahwa pascakeluarnya surat tersebut semua aktivitas yang berkaitan dengan persepakbolaan nasional dikendalikan oleh pemerintah.
Pemerintah dalam hal ini Kemenpora dipastikan tidak bekerja sendiri. Dalam suratnya, ditegaskan jika aktivitas induk organisasi sepak bola Indonesia itu akan diambil alih oleh Tim Transisi hingga terpilih kepengurusan baru sesuai mekanisme organisasi dan statuta FIFA.
"Tim Transisi dalam proses. Secepatnya akan kami umumkan. Yang jelas Tim Transisi akan berisi personel yang bebas dari kepentingan. Kami masih melihat satu per satu orangnya " kata Menpora Imam Nahrawi.
Meski mengaku dalam proses, hingga saat ini pria yang juga politikus Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) itu masih menutup rapat nama-nama personel yang akan duduk pada tim yang bisa dikatakan sebagai juru selamat persepakbolaan nasional itu.
Kondisi ini banyak menjadi pertanyaan karena nama-nama personel yang akan mengendalikan PSSI di masa transisi ini akan menjadi penentu masa depan dalam menyelesaikan polemik yang ada pada persepakbolaan nasional.
Beberapa hari lalu tersiar kabar Tim Transisi itu berisikan tokoh-tokoh yang cukup dikenal yaitu Isran Noor (Bupati Kutai Timur), EE Mangindaan (Mantan Menteri Perhubungan), Oegroseno (Mantan Wakapolri), Endriartono Sutarto (Mantan Panglima TNI), Erwin Aksa (Pengusaha), Imam Prasodjo (Akademisi), Chappy Hakim (Mantan KSAU), dan Suaidi Marasabessy (Politisi).
"Ada sekitar 30 nama yang kami seleksi. Kami ingin Tim Transisi diisi oleh orang yang kredibel, mempunyai nama baik dan bertanggung jawab," kata mantan Sekjen PKB itu.
Meski sudah melakukan seleksi, hingga saat ini belum ada keputusan resmi dari pemerintah. Kemenpora terus berusaha mencari komposisi terbaik termasuk melakukan komunikasi dengan pihak Komite Olimpiade Indonesia (KOI) pimpinan Rita Subowo.
Pada pertemuan yang digelar di Kantor Kemenpora, Jakarta, Rabu (22/4), memang sempat muncul nama Rita Subowo sebagai salah satu anggota Tim Transisi. Namun, kondisi itu langsung dibantah oleh Ketua Komunikasi Publik Kemenpora Gatot S Dewa Broto.
Munculnya nama Rita Subowo itu disampaikan oleh pelaksana tugas Sekjen KOI Hifni Hasan usai melakukan rapat dengan pihak Kemenpora terkait dengan pembentukan Tim Transisi.
Khusus untuk posisi Ketua KOI Rita Subowo, kata dia, memang diminta bantuannya untuk melakukan audisiensi dengan FIFA. Salah satu alasannya adalah karena mantan Ketua KONI Pusat itu mempunyai hubungan yang bagus dengan Komite Olimpiade Internasional atau IOC.
Pria yang juga Deputi V Bidang Harmonisasi dan Kemitraan Kemenpora itu menjelaskan, Tim Transisi harus secepatnya dibentuk, apalagi kompetisi juga dituntut terus digulirkan. Saat ini pihaknya terus berusaha keras menyiapkan tim dan rencananya diumumkan pekan ini.
"Tim Transisi akan diisi orang-orang yang sibuk. Tim ini tidak panjang waktu kerjanya yaitu sampai terbentuknya kepengurusan PSSI yang baru. Yang jelas tim saat ini baru disusun," katanya saat dikonfirmasi.
Keberadaan Tim Transisi menang sangat ditunggu kiprahnya meski hingga saat ini belum ada kepastian. Apalagi kompetisi tetap dituntut untuk berjalan sesuai dengan rencana yaitu 25 April. Belum jelasnya posisi Tim Transisi dimanfaatkan oleh PSSI di bawah pimpinan La Nyalla Mattalitti untuk bergerak.
Meski telah dibekukan, PSSI tetap menggelar pertemuan dengan klub peserta kompetisi Indonesia Super League (ISL) dan Divisi Utama. Mereka sepakat akan menggelar kompetisi sesuai dengan jadwal yaitu 25 April untuk ISL dan 26 April untuk Divisi Utama. Keduanya di bawah kendali PT Liga Indonesia.
"Kompetisi ISL dan Divisi Utama jalan terus sesuai dengan jadwal. Seluruh tim sudah bertemu dan menyatakan kesiapannya untuk kembali bertanding," kata Wakil Ketua Umum PSSI hasil KLB Surabaya Hinca Panjaitan.
Berdasarkan hasil pertemuan PSSI, PT Liga Indonesia dan klub, jumlah peserta yang akan turun sebanyak 18 tim termasuk Arema Indonesia dan Persebaya Surabaya. Keberadaan kedua tim ini merupakan salah satu pemicu dikeluarkannya surat pembekuan dari Kemenpora karena terkendala legalitas.
Pro dan kontra
Munculnya Tim Transisi yang mempunyai tugas utama mengendalikan kinerja PSSI pascadibekukan oleh pemerintah ternyata memicu pro dan kontra. pihak yang pro menilai langkah yang dilakukan oleh Kemenpora tepat dan diharapkan mampu menjadi tonggak kebangkitan sepak bola Indonesia.
Pengamat sepak bola Ari Junaedi menyatakan Tim Transisi harus secepatnya dibentuk dan bekerja. Saat ini masyarat menunggu langkah cepat yang dilakukan Menpora Imam Nahrawi pascapembekuan PSSI.
"Tim transisi nantinya akan membantu menyiapkan kepengurusan PSSI yang benar-benar serius mengurus sepak bola Indonesia. Mereka yang duduk di pengurusan harusnya orang yang bersih, tidak bermasalah dengan hukum dan bisa membawa prestasi, bukan aib kembali," kata Ari Junaedi.
Ia juga sangat mendukung langkah yang dilakukan pemerintah dalam menyelamatkan pengelolaan induk organisasi sepak bola Indonesia yang karut marut. Apalagi, selama ini PSSI selalu mengabaikan peringatan yang diberikan oleh Kemenpora.
"Saya menilai langkah Menpora sudah tepat. Ini menjadi cambuk bagi PSSI supaya introspeksi diri akan sistem yang selama ini amburadul. Tunggakan gaji pemain, pengurus klub, masalah pajak, dualisme kepemilikan dan lain-lain, itu memalukan kompetisi liga kita di mata internasional. Sikap profesional harus ditegakkan," katanya menembahkan.
Ari Junaedi menilai manajemen pengelolaan sepak bola selama ini sangat buruk. Akibatnya, selama 30 tahun, sepak bola Indonesia tanpa prestasi. Karena itu, sepak bola Indonesia harus diselamatkan dengan merevitalisasi induk olahraga yang paling digemari masyarakat Indonesia ini.
"Pembekuan ini jalan tengah sembari mencari solusi terbaik. Tapi kami berharap pembekuan ini jangan berlarut-larut agar kompetisi bisa berjalan. Jika terus berlanjut banyak yang akan dirugikan," katanya menegaskan.
Sementara itu, PSSI di bawah kepemimpinan La Nyalla Mattalitti menganggap apa yang dilakukan oleh pemerintah melalui Kemenpora dengan membentuk Tim Transisi adalah langkah yang tidak tepat.
"Mengenai rencana Menpora ingin membentuk Tim Transisi sebaiknya dipikir ulang. Kami sudah mempelajari aturan yang ada," kata Ketua Tim Pembela PSSI Togar Manahan Nero.
Pihaknya berharap pemerintah mau duduk bersama dengan PSSI. Hal ini dinilai lebih tepat ketimbang pemerintah membentuk Tim Transisi.
Terkait pembekuan, PSSI melakukan perlawanan dengan menggugat surat keputusan Menpora itu ke Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN).
Gugatan ke PTUN itu dilakukan oleh Tim Pembela PSSI yang dipimpin oleh Togar Manahan Nero. Adapun materi gugatannya adalah menuntut pembatalan Surat Keputusan (SK) Menpora dan penundaan SK pada saat persidangan berlangsung.
Untuk menghadapi persidangan, PSSI telah menyiapkan sedikitnya 20 pengacara. Begitu juga dengan pemerintah. Kemenpora mengaku tidak mempermasalahkan gugatan yang diajukan PSSI dan siap untuk menghadapinya.
Dengan siapnya kedua belah pihak diharapkan segera didapatkan titik temu, sehingga permasalahan yang terjadi di persepakbolaan nasional bisa dituntaskan.
Jika tidak terselesaikan, bisa saja Indonesia mendapatkan sanksi dari FIFA yang salah satu dampaknya adalah sepak bola di negeri ini tidak bisa berpartisipasi pada kegiatan internasional.
COPYRIGHT © ANTARA News Bangka Belitung 2015
Surat dengan lambang Garuda Pancasila itu bahkan muncul bersamaan dengan Kongres Luar Biasa (KLB) PSSI dengan agenda pemilihan kepengurusan periode 2015-2019 di Hotel JW Marriot Surabaya, Jawa Timur, Sabtu (18/4).
Dengan demikian kepengurusan PSSI di bawah pimpinan La Nyalla Mattalitti dipastikan tidak akan mendapatkan legitimasi dari pemerintah meski pelaksanaan kongres sendiri berjalan sesuai dengan aturan yang ada termasuk dipantau oleh perwakilan AFC.
Dalam surat bernomor 01307 tahun 2015 dan ditandatangani langsung oleh Menpora Imam Nahrawi itu ditegaskan bahwa pascakeluarnya surat tersebut semua aktivitas yang berkaitan dengan persepakbolaan nasional dikendalikan oleh pemerintah.
Pemerintah dalam hal ini Kemenpora dipastikan tidak bekerja sendiri. Dalam suratnya, ditegaskan jika aktivitas induk organisasi sepak bola Indonesia itu akan diambil alih oleh Tim Transisi hingga terpilih kepengurusan baru sesuai mekanisme organisasi dan statuta FIFA.
"Tim Transisi dalam proses. Secepatnya akan kami umumkan. Yang jelas Tim Transisi akan berisi personel yang bebas dari kepentingan. Kami masih melihat satu per satu orangnya " kata Menpora Imam Nahrawi.
Meski mengaku dalam proses, hingga saat ini pria yang juga politikus Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) itu masih menutup rapat nama-nama personel yang akan duduk pada tim yang bisa dikatakan sebagai juru selamat persepakbolaan nasional itu.
Kondisi ini banyak menjadi pertanyaan karena nama-nama personel yang akan mengendalikan PSSI di masa transisi ini akan menjadi penentu masa depan dalam menyelesaikan polemik yang ada pada persepakbolaan nasional.
Beberapa hari lalu tersiar kabar Tim Transisi itu berisikan tokoh-tokoh yang cukup dikenal yaitu Isran Noor (Bupati Kutai Timur), EE Mangindaan (Mantan Menteri Perhubungan), Oegroseno (Mantan Wakapolri), Endriartono Sutarto (Mantan Panglima TNI), Erwin Aksa (Pengusaha), Imam Prasodjo (Akademisi), Chappy Hakim (Mantan KSAU), dan Suaidi Marasabessy (Politisi).
"Ada sekitar 30 nama yang kami seleksi. Kami ingin Tim Transisi diisi oleh orang yang kredibel, mempunyai nama baik dan bertanggung jawab," kata mantan Sekjen PKB itu.
Meski sudah melakukan seleksi, hingga saat ini belum ada keputusan resmi dari pemerintah. Kemenpora terus berusaha mencari komposisi terbaik termasuk melakukan komunikasi dengan pihak Komite Olimpiade Indonesia (KOI) pimpinan Rita Subowo.
Pada pertemuan yang digelar di Kantor Kemenpora, Jakarta, Rabu (22/4), memang sempat muncul nama Rita Subowo sebagai salah satu anggota Tim Transisi. Namun, kondisi itu langsung dibantah oleh Ketua Komunikasi Publik Kemenpora Gatot S Dewa Broto.
Munculnya nama Rita Subowo itu disampaikan oleh pelaksana tugas Sekjen KOI Hifni Hasan usai melakukan rapat dengan pihak Kemenpora terkait dengan pembentukan Tim Transisi.
Khusus untuk posisi Ketua KOI Rita Subowo, kata dia, memang diminta bantuannya untuk melakukan audisiensi dengan FIFA. Salah satu alasannya adalah karena mantan Ketua KONI Pusat itu mempunyai hubungan yang bagus dengan Komite Olimpiade Internasional atau IOC.
Pria yang juga Deputi V Bidang Harmonisasi dan Kemitraan Kemenpora itu menjelaskan, Tim Transisi harus secepatnya dibentuk, apalagi kompetisi juga dituntut terus digulirkan. Saat ini pihaknya terus berusaha keras menyiapkan tim dan rencananya diumumkan pekan ini.
"Tim Transisi akan diisi orang-orang yang sibuk. Tim ini tidak panjang waktu kerjanya yaitu sampai terbentuknya kepengurusan PSSI yang baru. Yang jelas tim saat ini baru disusun," katanya saat dikonfirmasi.
Keberadaan Tim Transisi menang sangat ditunggu kiprahnya meski hingga saat ini belum ada kepastian. Apalagi kompetisi tetap dituntut untuk berjalan sesuai dengan rencana yaitu 25 April. Belum jelasnya posisi Tim Transisi dimanfaatkan oleh PSSI di bawah pimpinan La Nyalla Mattalitti untuk bergerak.
Meski telah dibekukan, PSSI tetap menggelar pertemuan dengan klub peserta kompetisi Indonesia Super League (ISL) dan Divisi Utama. Mereka sepakat akan menggelar kompetisi sesuai dengan jadwal yaitu 25 April untuk ISL dan 26 April untuk Divisi Utama. Keduanya di bawah kendali PT Liga Indonesia.
"Kompetisi ISL dan Divisi Utama jalan terus sesuai dengan jadwal. Seluruh tim sudah bertemu dan menyatakan kesiapannya untuk kembali bertanding," kata Wakil Ketua Umum PSSI hasil KLB Surabaya Hinca Panjaitan.
Berdasarkan hasil pertemuan PSSI, PT Liga Indonesia dan klub, jumlah peserta yang akan turun sebanyak 18 tim termasuk Arema Indonesia dan Persebaya Surabaya. Keberadaan kedua tim ini merupakan salah satu pemicu dikeluarkannya surat pembekuan dari Kemenpora karena terkendala legalitas.
Pro dan kontra
Munculnya Tim Transisi yang mempunyai tugas utama mengendalikan kinerja PSSI pascadibekukan oleh pemerintah ternyata memicu pro dan kontra. pihak yang pro menilai langkah yang dilakukan oleh Kemenpora tepat dan diharapkan mampu menjadi tonggak kebangkitan sepak bola Indonesia.
Pengamat sepak bola Ari Junaedi menyatakan Tim Transisi harus secepatnya dibentuk dan bekerja. Saat ini masyarat menunggu langkah cepat yang dilakukan Menpora Imam Nahrawi pascapembekuan PSSI.
"Tim transisi nantinya akan membantu menyiapkan kepengurusan PSSI yang benar-benar serius mengurus sepak bola Indonesia. Mereka yang duduk di pengurusan harusnya orang yang bersih, tidak bermasalah dengan hukum dan bisa membawa prestasi, bukan aib kembali," kata Ari Junaedi.
Ia juga sangat mendukung langkah yang dilakukan pemerintah dalam menyelamatkan pengelolaan induk organisasi sepak bola Indonesia yang karut marut. Apalagi, selama ini PSSI selalu mengabaikan peringatan yang diberikan oleh Kemenpora.
"Saya menilai langkah Menpora sudah tepat. Ini menjadi cambuk bagi PSSI supaya introspeksi diri akan sistem yang selama ini amburadul. Tunggakan gaji pemain, pengurus klub, masalah pajak, dualisme kepemilikan dan lain-lain, itu memalukan kompetisi liga kita di mata internasional. Sikap profesional harus ditegakkan," katanya menembahkan.
Ari Junaedi menilai manajemen pengelolaan sepak bola selama ini sangat buruk. Akibatnya, selama 30 tahun, sepak bola Indonesia tanpa prestasi. Karena itu, sepak bola Indonesia harus diselamatkan dengan merevitalisasi induk olahraga yang paling digemari masyarakat Indonesia ini.
"Pembekuan ini jalan tengah sembari mencari solusi terbaik. Tapi kami berharap pembekuan ini jangan berlarut-larut agar kompetisi bisa berjalan. Jika terus berlanjut banyak yang akan dirugikan," katanya menegaskan.
Sementara itu, PSSI di bawah kepemimpinan La Nyalla Mattalitti menganggap apa yang dilakukan oleh pemerintah melalui Kemenpora dengan membentuk Tim Transisi adalah langkah yang tidak tepat.
"Mengenai rencana Menpora ingin membentuk Tim Transisi sebaiknya dipikir ulang. Kami sudah mempelajari aturan yang ada," kata Ketua Tim Pembela PSSI Togar Manahan Nero.
Pihaknya berharap pemerintah mau duduk bersama dengan PSSI. Hal ini dinilai lebih tepat ketimbang pemerintah membentuk Tim Transisi.
Terkait pembekuan, PSSI melakukan perlawanan dengan menggugat surat keputusan Menpora itu ke Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN).
Gugatan ke PTUN itu dilakukan oleh Tim Pembela PSSI yang dipimpin oleh Togar Manahan Nero. Adapun materi gugatannya adalah menuntut pembatalan Surat Keputusan (SK) Menpora dan penundaan SK pada saat persidangan berlangsung.
Untuk menghadapi persidangan, PSSI telah menyiapkan sedikitnya 20 pengacara. Begitu juga dengan pemerintah. Kemenpora mengaku tidak mempermasalahkan gugatan yang diajukan PSSI dan siap untuk menghadapinya.
Dengan siapnya kedua belah pihak diharapkan segera didapatkan titik temu, sehingga permasalahan yang terjadi di persepakbolaan nasional bisa dituntaskan.
Jika tidak terselesaikan, bisa saja Indonesia mendapatkan sanksi dari FIFA yang salah satu dampaknya adalah sepak bola di negeri ini tidak bisa berpartisipasi pada kegiatan internasional.
Editor : Mulki
COPYRIGHT © ANTARA News Bangka Belitung 2015