Jakarta (Antara Babel) - Komisi I DPR RI akan melakukan uji kelayakan dan kepatutan terhadap calon Kepala Badan Intelijen Negara (BIN) yang telah ditunjuk Presiden Joko Widodo yakni Letjen (Purn) Sutoyoso.
"Pimpinan DPR RI sudah menerima surat dari Presiden perihal penunjukan Pak Sutiyoso menjadi calon Kepala BIN. Pimpinan DPR juga sudah menyampaikan secara lisan kepada pimpinan Komisi I," kata Anggota Komisi I DPR RI, Syafullah Tamliha, di Gedung MPR/DPR/DPD RI, Jakarta, Kamis.
Menurut Tamliha, uji kelayakan dan kepatutan kepada calon Kepala BIN ini adalah yang pertama kali akan dilakukan DPR RI, karena sebelumnya tidak dilakukan uji kelayakan dan kepatutan tapi hanya diminta persetujuan kepada anggota DPR pada forum rapat paripurna.
Selain akan melakukan uji kelayakan dan kepatutan terhadap calon kepala BIN, menurut dia, Komisi I DPR juga akan melakukan uji kelayakan dan kepatutan terhadap calon Panglima TNI Jenderal TNI Gatot Nurmantyo.
Pimpinan DPR RI juga sudah menerima surat dari Presiden Joko Widodo perihal penunjukan Kepala Staf TNI Angkatan Darat (KSAD) Jenderal TNI Gatot Nurmantyo sebagai calon Panglima TNI.
Menurut Tamliha, untuk melakukan uji kelayakan dan kepatutan terhadap calon Panglima TNI dan calon Kepala BIN, Komisi I akan membentuk Tim Klarifikasi dengan melakukan klarifikasi di Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) dan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).
"Tim Klarifikasi akan melakukan klarifikasi apakah selama karirnya di militer pernah melakukan pelanggaran HAM atau tidak serta apakah pernah melakukan korupsi. Kami ingin tahu jelas rekam jejaknya," katanya.
Politisi Partai Peratuan Pembangunan (PPP) ini menjelaskan, agar Gatot Nurmantyo dan Sutyoso, secepatnya menyampaikan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) kepada DPR RI sebelum dilakukan
uji kelayakan dan kepatutan.
Tamliha, berharap proses prosedural di DPR RI berjalan lancar dan Komisi I DPR RI juga memberikan persetujuan sehingga sebelum DPR RI reses pada Juli 2015, sudah ada Panglima TNI dan Kepala BIN yang
baru.
COPYRIGHT © ANTARA News Bangka Belitung 2015
"Pimpinan DPR RI sudah menerima surat dari Presiden perihal penunjukan Pak Sutiyoso menjadi calon Kepala BIN. Pimpinan DPR juga sudah menyampaikan secara lisan kepada pimpinan Komisi I," kata Anggota Komisi I DPR RI, Syafullah Tamliha, di Gedung MPR/DPR/DPD RI, Jakarta, Kamis.
Menurut Tamliha, uji kelayakan dan kepatutan kepada calon Kepala BIN ini adalah yang pertama kali akan dilakukan DPR RI, karena sebelumnya tidak dilakukan uji kelayakan dan kepatutan tapi hanya diminta persetujuan kepada anggota DPR pada forum rapat paripurna.
Selain akan melakukan uji kelayakan dan kepatutan terhadap calon kepala BIN, menurut dia, Komisi I DPR juga akan melakukan uji kelayakan dan kepatutan terhadap calon Panglima TNI Jenderal TNI Gatot Nurmantyo.
Pimpinan DPR RI juga sudah menerima surat dari Presiden Joko Widodo perihal penunjukan Kepala Staf TNI Angkatan Darat (KSAD) Jenderal TNI Gatot Nurmantyo sebagai calon Panglima TNI.
Menurut Tamliha, untuk melakukan uji kelayakan dan kepatutan terhadap calon Panglima TNI dan calon Kepala BIN, Komisi I akan membentuk Tim Klarifikasi dengan melakukan klarifikasi di Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) dan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).
"Tim Klarifikasi akan melakukan klarifikasi apakah selama karirnya di militer pernah melakukan pelanggaran HAM atau tidak serta apakah pernah melakukan korupsi. Kami ingin tahu jelas rekam jejaknya," katanya.
Politisi Partai Peratuan Pembangunan (PPP) ini menjelaskan, agar Gatot Nurmantyo dan Sutyoso, secepatnya menyampaikan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) kepada DPR RI sebelum dilakukan
uji kelayakan dan kepatutan.
Tamliha, berharap proses prosedural di DPR RI berjalan lancar dan Komisi I DPR RI juga memberikan persetujuan sehingga sebelum DPR RI reses pada Juli 2015, sudah ada Panglima TNI dan Kepala BIN yang
baru.
Editor : Mulki
COPYRIGHT © ANTARA News Bangka Belitung 2015