Bupati Bangka Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Mulkan akan mempertimbangkan kebijakan penghapusan piutang wajib pajak di daerahnya guna mendorong capaian penerimaan pendapatan daerah tahun berikutnya.
"Kami mempertimbangkan untuk menghapus atau pemutihan piutang bagi wajib pajak," katanya di Sungailiat, Senin menanggapai masih banyaknya wajib pajak terhutang terutama pada sub sektor Pajak Bumi Bangunan Perkotaan dan Pedesaan (PBB-P2).
Hanya saja sebelum memutuskan untuk menghapus piutang bagi wajib pajak kata dia, pihaknya terlebih dahulu melakukan verifikasi wajib pajak dan objek pajak sehingga memperoleh data yang akurat.
"Selain verifikasi, kami akan melihat acuran dasar hukumnya sehingga dalam menentukan kebijakan nantinya tidak melanggar ketentuan yang berlaku," jelas Mulkan.
Pengelolaan keuangan daerah menentukan suatu daerah mendapatkan prestasi opini wajat tanpa pengecualian dari hasil audir Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Opini WTP diterbitkan jika laporan keuangan dianggap telah sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum dengan baik.
"Penghapusan piutang wajib pajak merupakan salah satu strategi dengan harapan mampu mempercepat capaian penerimaan pendapatan daerah dari sub sektor PBB P2 ," katanya.
Bupati memberikan apresiasi besar bagi wajib pajak yang telah berperan mendukung pembangunan daerah dengan membayar kewajibannya, PBB yang dibayarkan oleh wajib pajak akan dikembalikan ke masyarakat dalam bentuk pembangunan.
"Pemerintah hanya memfasilitasi menghimpun dana dari masyarakat yang selanjutnya dipergunakan untuk kepentingan pembangunan," ujar Mulkan.
COPYRIGHT © ANTARA News Bangka Belitung 2021
"Kami mempertimbangkan untuk menghapus atau pemutihan piutang bagi wajib pajak," katanya di Sungailiat, Senin menanggapai masih banyaknya wajib pajak terhutang terutama pada sub sektor Pajak Bumi Bangunan Perkotaan dan Pedesaan (PBB-P2).
Hanya saja sebelum memutuskan untuk menghapus piutang bagi wajib pajak kata dia, pihaknya terlebih dahulu melakukan verifikasi wajib pajak dan objek pajak sehingga memperoleh data yang akurat.
"Selain verifikasi, kami akan melihat acuran dasar hukumnya sehingga dalam menentukan kebijakan nantinya tidak melanggar ketentuan yang berlaku," jelas Mulkan.
Pengelolaan keuangan daerah menentukan suatu daerah mendapatkan prestasi opini wajat tanpa pengecualian dari hasil audir Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Opini WTP diterbitkan jika laporan keuangan dianggap telah sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum dengan baik.
"Penghapusan piutang wajib pajak merupakan salah satu strategi dengan harapan mampu mempercepat capaian penerimaan pendapatan daerah dari sub sektor PBB P2 ," katanya.
Bupati memberikan apresiasi besar bagi wajib pajak yang telah berperan mendukung pembangunan daerah dengan membayar kewajibannya, PBB yang dibayarkan oleh wajib pajak akan dikembalikan ke masyarakat dalam bentuk pembangunan.
"Pemerintah hanya memfasilitasi menghimpun dana dari masyarakat yang selanjutnya dipergunakan untuk kepentingan pembangunan," ujar Mulkan.
Editor : Bima Agustian
COPYRIGHT © ANTARA News Bangka Belitung 2021