Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Nurul Gufron menyatakan belum ada operasi tangkap tangan (OTT) di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.
"Babel belum pernah ada OTT, dan diharapkan tidak akan pernah ada OTT di daerah ini," kata Nurul Gufron usai Rapat Koordinasi Pencegahan Terintegrasi dengan seluruh kepala daerah se-Provinsi Kepulauan Babel di Pangkalpinang, Selasa.
Ia mengatakan KPK belum pernah melakukan OTT di Babel. Apa artinya, apakah kegiatan rapat koordinasi ini akan ada OTT, atau kegiatan ini agar tidak menimbulkan OTT. Namun pada prinsipnya rakor ini untuk mencegah korupsi di daerah ini.
"Di daerah ditemukan OTT, kami tetap melakukan rakor ini. Harapannya daerah yang tidak ada OTT tetap tidak OTT dan yang adapun OTT, kemudian tidak ada lagi OTT ini," tuturnya.
Ia mengapresiasi perolehan skor "Monitoring Center for Prevention" (MCP) tertinggi di tiga pemerintah daerah, yaitu Pemkab Bangka Tengah 76,2 persen, Pemkab Bangka 75,9 persen dan Pemprov Kepulauan Babel 72,6 persen yang meraih skor di atas rata-rata skor pemda di Babel yaitu 61 persen.
"Skor 'MCP' menggambarkan komitmen dan keseriusan pemda melakukan langkah-langkah pencegahan. Namun demikian, pemda tidak boleh berhenti pada capaian skor semata." ujarnya.
Menurut dia skor MCP adalah angka-angka administrasi yang merupakan ikhtiar pemda. Tugas pemda untuk mengelola anggaran dan membelanjakannya secara transparan dan akuntabel.
“Kami ingin memastikan bahwa setiap rupiah yang dihimpun dari rakyat dikelola dan digunakan untuk kepentingan rakyat,” demikian Ghufron.
COPYRIGHT © ANTARA News Bangka Belitung 2022
"Babel belum pernah ada OTT, dan diharapkan tidak akan pernah ada OTT di daerah ini," kata Nurul Gufron usai Rapat Koordinasi Pencegahan Terintegrasi dengan seluruh kepala daerah se-Provinsi Kepulauan Babel di Pangkalpinang, Selasa.
Ia mengatakan KPK belum pernah melakukan OTT di Babel. Apa artinya, apakah kegiatan rapat koordinasi ini akan ada OTT, atau kegiatan ini agar tidak menimbulkan OTT. Namun pada prinsipnya rakor ini untuk mencegah korupsi di daerah ini.
"Di daerah ditemukan OTT, kami tetap melakukan rakor ini. Harapannya daerah yang tidak ada OTT tetap tidak OTT dan yang adapun OTT, kemudian tidak ada lagi OTT ini," tuturnya.
Ia mengapresiasi perolehan skor "Monitoring Center for Prevention" (MCP) tertinggi di tiga pemerintah daerah, yaitu Pemkab Bangka Tengah 76,2 persen, Pemkab Bangka 75,9 persen dan Pemprov Kepulauan Babel 72,6 persen yang meraih skor di atas rata-rata skor pemda di Babel yaitu 61 persen.
"Skor 'MCP' menggambarkan komitmen dan keseriusan pemda melakukan langkah-langkah pencegahan. Namun demikian, pemda tidak boleh berhenti pada capaian skor semata." ujarnya.
Menurut dia skor MCP adalah angka-angka administrasi yang merupakan ikhtiar pemda. Tugas pemda untuk mengelola anggaran dan membelanjakannya secara transparan dan akuntabel.
“Kami ingin memastikan bahwa setiap rupiah yang dihimpun dari rakyat dikelola dan digunakan untuk kepentingan rakyat,” demikian Ghufron.
Editor : Bima Agustian
COPYRIGHT © ANTARA News Bangka Belitung 2022