Jakarta (Antara Babel) - Ketua Umum Pimpinan Pusat Kolektif Kosgoro 1957
Agung Laksono mengatakan Aziz Syamsuddin bukan ketua PPK Kosgoro 1957
hanya karena menggelar Forum Silaturahim Nasional Kosgoro 1957.
"Sehubungan dengan adanya acara yang dilaksanakan dan disebut Forum Silaturahim Nasional Kosgoro 1957 dengan Ketua Aziz Syamsuddin dan Sekretaris Bowo Sidik Pangarso, kami menegaskan bahwa acara tersebut melanggar Anggaran Dasar/Anggaran Rumah Tangga dan Peraturan Organisasi," kata Agung di kantor PPK Kosgoro 1957, Jakarta, Rabu.
Agung juga menilai forum yang kemudian diubah menjadi Musyawarah Besar Luar Biasa itu tidak memiliki legalitas organisasi yang dapat dipertanggungjawabkan.
"PPK Kosgoro 1957 yang sah berdasarkan Surat Keputusan Kementerian Dalam Negeri cq. Dirjen Lkesatuan Bangsa dan Politik Nomor 01-00-00/016/D.III.4/IV/2015 tanggal 16 April 2015 dengan ketua umum Agung Laksono," ujar dia.
Ia juga menjelaskan Aziz dan Bowo bukan pengurus Kosgoro 1957 pada semua tingkatan yang tidak memiliki kewenangan apa pun, termasuk menggunakan logo dan atribut organisasi itu.
Agung menjelaskan bahwa logo dan atribut Kosgoro 1957 sudah memiliki hak paten yang terdaftar pada Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, dengan pemimpin Agung Laksono.
Atas penyalahgunaan simbol dan atribut itu, Sekretaris Jenderal PPK Kosgoro 1957 Sabil Rachman telah melaporkan Aziz Syamsuddin dan Bowo Sidik Pangarso pada 14 Januari 2016 ke kepolisian dengan sangkaan tindakan pemalsuan.
Selain itu, PPK Kosgoro 1957 juga akan merevitalisasi kepengurusan sisa masa bakti 2013-2018 dalam rangka memperkuat konsolidasi dan soliditas organisasi.
COPYRIGHT © ANTARA News Bangka Belitung 2016
"Sehubungan dengan adanya acara yang dilaksanakan dan disebut Forum Silaturahim Nasional Kosgoro 1957 dengan Ketua Aziz Syamsuddin dan Sekretaris Bowo Sidik Pangarso, kami menegaskan bahwa acara tersebut melanggar Anggaran Dasar/Anggaran Rumah Tangga dan Peraturan Organisasi," kata Agung di kantor PPK Kosgoro 1957, Jakarta, Rabu.
Agung juga menilai forum yang kemudian diubah menjadi Musyawarah Besar Luar Biasa itu tidak memiliki legalitas organisasi yang dapat dipertanggungjawabkan.
"PPK Kosgoro 1957 yang sah berdasarkan Surat Keputusan Kementerian Dalam Negeri cq. Dirjen Lkesatuan Bangsa dan Politik Nomor 01-00-00/016/D.III.4/IV/2015 tanggal 16 April 2015 dengan ketua umum Agung Laksono," ujar dia.
Ia juga menjelaskan Aziz dan Bowo bukan pengurus Kosgoro 1957 pada semua tingkatan yang tidak memiliki kewenangan apa pun, termasuk menggunakan logo dan atribut organisasi itu.
Agung menjelaskan bahwa logo dan atribut Kosgoro 1957 sudah memiliki hak paten yang terdaftar pada Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, dengan pemimpin Agung Laksono.
Atas penyalahgunaan simbol dan atribut itu, Sekretaris Jenderal PPK Kosgoro 1957 Sabil Rachman telah melaporkan Aziz Syamsuddin dan Bowo Sidik Pangarso pada 14 Januari 2016 ke kepolisian dengan sangkaan tindakan pemalsuan.
Selain itu, PPK Kosgoro 1957 juga akan merevitalisasi kepengurusan sisa masa bakti 2013-2018 dalam rangka memperkuat konsolidasi dan soliditas organisasi.
Editor : Mulki
COPYRIGHT © ANTARA News Bangka Belitung 2016