Pangkalpinang (Antara Babel) - Asosiasi Tambang Timah Indonesia (ATTI) meminta pemerintah untuk menurunkan Direktur Utama (Dirut) PT Timah Sukrisno dari jabatannya karena telah menimbulkan konflik pertambangan di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Babel).
"Dirut PT Timah telah menuduh pihak perusahaan smelter swasta melakukan pertambangan dan penyelundupan ilegal," kata Presiden ATTI Hidayat Arsani di Pangkalpinang, Jumat.
Ia mengatakan, Dirut PT Timah telah melakukan politik 'adu domba' dengan mengerahkan massa dari Ikatan Karyawan Timah (IKT) untuk melakukan demonstrasi di depan kantor gubernur, DPRD dan Polda Babel beberapa waktu lalu agar mengusut pertambangan dan penyelundupan timah ilegal di daerah itu.
"Permasalahan yang ada di PT Timah saat ini bukan karena pertambangan dan penyelundupan ilegal, melainkan kepemimpinan Sukrisno yang tidak dapat membawa perusahaan itu pada kondisi yang lebih baik," ujarnya.
Menurut dia, sebelum PT Timah dipimpin Sukrisno tidak ada permasalah antara IKT dengan perusahaan smelter swasta dan selama ini berjalan berdampingan.
"Selama ini, tidak ada permasalahan dan konflik antara PT Timah dengan penambang swasta, namun sejak Sukrisno memimpin perusahaan negara itu, dia memicu konflik antara pekerja tambang," ujarnya.
Sementara itu, kata dia, untuk menyikapi tuduhan Dirut PT Timah tersebut, pihaknya akan mengerahkan massa untuk melakukan demonstrasi meminta Presiden RI dan Menteri BUMN agar menurunkan Sukrisno dari Jabatannya sebagai pimpinan perusahaan negara itu," kata dia.
"Kami akan menyampaikan aspirasi masyarakat Babel di Jakarta pada 3 Juni mendatang, jika kami tidak mengambil tindakan tersebut, seolah-olah apa yang dikatakan Dirut PT Timah tentang pertambangan dan penyelundupan ilegal adalah benar," ujarnya.
Ia berharap agar pemerintah mengambil sikap tegas untuk menurunkan Dirut PT Timah karena telah gagal dalam mengelola perusahaan negara itu dan menimbulkan isu yang dapat memicu konflik pertambangan di daerah itu.
Ia juga berharap agar masyarakat tidak terprovokasi dengan isu konflik pertambangan yang terjadi di daerah itu sehingga tidak menimbulkan konflik yang lebih luas.
COPYRIGHT © ANTARA News Bangka Belitung 2013
"Dirut PT Timah telah menuduh pihak perusahaan smelter swasta melakukan pertambangan dan penyelundupan ilegal," kata Presiden ATTI Hidayat Arsani di Pangkalpinang, Jumat.
Ia mengatakan, Dirut PT Timah telah melakukan politik 'adu domba' dengan mengerahkan massa dari Ikatan Karyawan Timah (IKT) untuk melakukan demonstrasi di depan kantor gubernur, DPRD dan Polda Babel beberapa waktu lalu agar mengusut pertambangan dan penyelundupan timah ilegal di daerah itu.
"Permasalahan yang ada di PT Timah saat ini bukan karena pertambangan dan penyelundupan ilegal, melainkan kepemimpinan Sukrisno yang tidak dapat membawa perusahaan itu pada kondisi yang lebih baik," ujarnya.
Menurut dia, sebelum PT Timah dipimpin Sukrisno tidak ada permasalah antara IKT dengan perusahaan smelter swasta dan selama ini berjalan berdampingan.
"Selama ini, tidak ada permasalahan dan konflik antara PT Timah dengan penambang swasta, namun sejak Sukrisno memimpin perusahaan negara itu, dia memicu konflik antara pekerja tambang," ujarnya.
Sementara itu, kata dia, untuk menyikapi tuduhan Dirut PT Timah tersebut, pihaknya akan mengerahkan massa untuk melakukan demonstrasi meminta Presiden RI dan Menteri BUMN agar menurunkan Sukrisno dari Jabatannya sebagai pimpinan perusahaan negara itu," kata dia.
"Kami akan menyampaikan aspirasi masyarakat Babel di Jakarta pada 3 Juni mendatang, jika kami tidak mengambil tindakan tersebut, seolah-olah apa yang dikatakan Dirut PT Timah tentang pertambangan dan penyelundupan ilegal adalah benar," ujarnya.
Ia berharap agar pemerintah mengambil sikap tegas untuk menurunkan Dirut PT Timah karena telah gagal dalam mengelola perusahaan negara itu dan menimbulkan isu yang dapat memicu konflik pertambangan di daerah itu.
Ia juga berharap agar masyarakat tidak terprovokasi dengan isu konflik pertambangan yang terjadi di daerah itu sehingga tidak menimbulkan konflik yang lebih luas.
Editor : Rustam Effendi
COPYRIGHT © ANTARA News Bangka Belitung 2013