Ketua Komisi IV DPR RI Sudin menyinggung aktivitas pertambangan yang dilakukan oleh PT Freeport Indonesia lantaran telah merusak lingkungan di wilayah Mimika, Papua Tengah.
Hal itu dia sampaikan dalam rapat kerja dengan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK) Siti Nurbaya di Gedung Parlemen, Jakarta, Selasa.
"Waktu itu masyarakat Papua datang ke sini mengadu kepada kami," ujar Sudin.
Pihaknya pernah memanggil Direktur Utama Freeport ke dalam rapat yang digelar oleh Komisi IV DPR RI. Dalam rapat itu, paparnya, Direktur Utama Freeport mengklaim perusahaannya paling hebat dalam menjaga lingkungan di lingkar tambang dan tidak menampilkan berbagai kerusakan lingkungan yang terjadi akibat aktivitas pertambangan.
"Coba tampilkan (foto-foto) kerusakannya yang disebabkan oleh Freeport. Ini yang dianggap oleh Direktur Utama Freeport bahwa mereka menjaga lingkungan, ini yang terjadi," ujar Sudin.
"Tidak mungkin mereka bicara janji setinggi langit seolah-olah penghijauan paling hebat, tidak merusak alam, ini (laporan masyarakat) bahkan ada tuntutannya kepada Presiden," imbuhnya.
Kemudian Sudin menyampaikan bunyi tuntutan masyarakat yang telah dilayangkan kepada Presiden Joko Widodo dan DPR RI terkait kerusakan lingkungan akibat aktivitas Freeport Indonesia.
Dalam tuntutan itu masyarakat berasal dari 23 kampung di tiga distrik yakni Agimuga, Jita, dan Manasari, mendesak pemerintah untuk segera melakukan audit menyeluruh terhadap operasi pertambangan yang dilakukan Freeport Indonesia.
Mereka juga meminta pemerintah untuk melakukan penegakan hukum yang tegas serta pemulihan atas seluruh kerusakan lingkungan hidup baik bagi warga sekitar lingkar tambang dan wilayah pesisir Timika yang ada di tiga distrik tersebut.
Menurut mereka, limbah tailing yang dibuang oleh Freeport Indonesia telah menyebabkan degradasi wilayah pesisir, sungai, dan beberapa pulau di Mimika. Aktivitas itu telah menyebabkan Muara Sungai Ajikwa menghilang, Pulau Puriri dan Pulau Bidadari menghilang, dan Pulau Kelapa serta Pulau Yapero terancam hilang.
Bahkan limbah tailing itu juga mengancam nyawa penduduk sekitar karena memunculkan penyakit-penyakit baru.
"Jadi, jangan pula orang Papua, saudara kita di Papua ini dikasih hanya gula-gula saja seolah-olah ini bagus, itu bagus, CSR-nya sekian, tetapi kerusakan lingkungan hidup tidak diperhatikan," tegas Sudin.
Menteri LHK Siti Nurbaya mengapresiasi catatan yang disampaikan oleh Komisi IV DPR RI. Dia menyampaikan kasus pencemaran lingkungan yang terjadi di Papua akibat limbah tailing Freeport bukan perkara mudah dan berjanji akan menyelesaikan polemik tersebut.
"Jadi kami berikan atensi khusus untuk ini," kata Menteri Siti Nurbaya.
COPYRIGHT © ANTARA News Bangka Belitung 2023
Hal itu dia sampaikan dalam rapat kerja dengan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK) Siti Nurbaya di Gedung Parlemen, Jakarta, Selasa.
"Waktu itu masyarakat Papua datang ke sini mengadu kepada kami," ujar Sudin.
Pihaknya pernah memanggil Direktur Utama Freeport ke dalam rapat yang digelar oleh Komisi IV DPR RI. Dalam rapat itu, paparnya, Direktur Utama Freeport mengklaim perusahaannya paling hebat dalam menjaga lingkungan di lingkar tambang dan tidak menampilkan berbagai kerusakan lingkungan yang terjadi akibat aktivitas pertambangan.
"Coba tampilkan (foto-foto) kerusakannya yang disebabkan oleh Freeport. Ini yang dianggap oleh Direktur Utama Freeport bahwa mereka menjaga lingkungan, ini yang terjadi," ujar Sudin.
"Tidak mungkin mereka bicara janji setinggi langit seolah-olah penghijauan paling hebat, tidak merusak alam, ini (laporan masyarakat) bahkan ada tuntutannya kepada Presiden," imbuhnya.
Kemudian Sudin menyampaikan bunyi tuntutan masyarakat yang telah dilayangkan kepada Presiden Joko Widodo dan DPR RI terkait kerusakan lingkungan akibat aktivitas Freeport Indonesia.
Dalam tuntutan itu masyarakat berasal dari 23 kampung di tiga distrik yakni Agimuga, Jita, dan Manasari, mendesak pemerintah untuk segera melakukan audit menyeluruh terhadap operasi pertambangan yang dilakukan Freeport Indonesia.
Mereka juga meminta pemerintah untuk melakukan penegakan hukum yang tegas serta pemulihan atas seluruh kerusakan lingkungan hidup baik bagi warga sekitar lingkar tambang dan wilayah pesisir Timika yang ada di tiga distrik tersebut.
Menurut mereka, limbah tailing yang dibuang oleh Freeport Indonesia telah menyebabkan degradasi wilayah pesisir, sungai, dan beberapa pulau di Mimika. Aktivitas itu telah menyebabkan Muara Sungai Ajikwa menghilang, Pulau Puriri dan Pulau Bidadari menghilang, dan Pulau Kelapa serta Pulau Yapero terancam hilang.
Bahkan limbah tailing itu juga mengancam nyawa penduduk sekitar karena memunculkan penyakit-penyakit baru.
"Jadi, jangan pula orang Papua, saudara kita di Papua ini dikasih hanya gula-gula saja seolah-olah ini bagus, itu bagus, CSR-nya sekian, tetapi kerusakan lingkungan hidup tidak diperhatikan," tegas Sudin.
Menteri LHK Siti Nurbaya mengapresiasi catatan yang disampaikan oleh Komisi IV DPR RI. Dia menyampaikan kasus pencemaran lingkungan yang terjadi di Papua akibat limbah tailing Freeport bukan perkara mudah dan berjanji akan menyelesaikan polemik tersebut.
"Jadi kami berikan atensi khusus untuk ini," kata Menteri Siti Nurbaya.
Editor : Rustam Effendi
COPYRIGHT © ANTARA News Bangka Belitung 2023