Dinas Pendidikan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung akan memanggil seluruh kepala SMAN/SMKN se-Kepulauan Babel terkait masalah penerimaan peserta didik baru (PPDB) 2023, yakni dugaan adanya sekolah membuka rombongan belajar (rombel) kelas dan PPDB di luar zonasi.
"Besok red-Selasa (25/7) , kami panggil kepala sekolah terkait masalah PPDB ini," kata Plh Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Kepulauan Babel Yunan Helmi di Pangkalpinang, Senin.
Ia mengatakan, jika ada sekolah membuka penambahan rombongan kelas dan guru-gurunya tidak mampu maka tidak bisa dipaksakan, namun jika mereka mampu maka Disdik Provinsi Kepulauan Babel akan segera berkoordinasi ke Kementerian Pendidikan RI.
"Apabila sekolah mampu membuka rombel ini, maka boleh tidak kami melanggar peraturan ini," katanya.
Ia menyatakan, ketentuan untuk membuka rombel juga harus memperhatikan terkait kesiapan ruang kelas dan guru pengajar. Misal ruang kelas rendah, terus ada tidak guru-gurunya.
"Ini sebenarnya menyalahi permendikbud, sehingga harus dikonsultasikan terlebih dahulu kepada pihak kementerian," katanya.
Oleh karena itu, Disdik Kepulauan Babel segera dikonsultasikan ke kementerian boleh tidak dilakukan ini, ketika memang kondisi di sekolah memenuhi syarat untuk menambah rombel.
"Mudah-mudahan dengan pemanggilan kepala sekolah ini memberikan kejelasan terkait adanya dugaan PPBD tahun ini," katanya.
COPYRIGHT © ANTARA News Bangka Belitung 2023
"Besok red-Selasa (25/7) , kami panggil kepala sekolah terkait masalah PPDB ini," kata Plh Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Kepulauan Babel Yunan Helmi di Pangkalpinang, Senin.
Ia mengatakan, jika ada sekolah membuka penambahan rombongan kelas dan guru-gurunya tidak mampu maka tidak bisa dipaksakan, namun jika mereka mampu maka Disdik Provinsi Kepulauan Babel akan segera berkoordinasi ke Kementerian Pendidikan RI.
"Apabila sekolah mampu membuka rombel ini, maka boleh tidak kami melanggar peraturan ini," katanya.
Ia menyatakan, ketentuan untuk membuka rombel juga harus memperhatikan terkait kesiapan ruang kelas dan guru pengajar. Misal ruang kelas rendah, terus ada tidak guru-gurunya.
"Ini sebenarnya menyalahi permendikbud, sehingga harus dikonsultasikan terlebih dahulu kepada pihak kementerian," katanya.
Oleh karena itu, Disdik Kepulauan Babel segera dikonsultasikan ke kementerian boleh tidak dilakukan ini, ketika memang kondisi di sekolah memenuhi syarat untuk menambah rombel.
"Mudah-mudahan dengan pemanggilan kepala sekolah ini memberikan kejelasan terkait adanya dugaan PPBD tahun ini," katanya.
Editor : Bima Agustian
COPYRIGHT © ANTARA News Bangka Belitung 2023