Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan Hasto Kristiyanto menilai penurunan atribut partainya berupa baliho bergambar Ganjar Pranowo-Mahfud Md saat kunjungan kerja Presiden Joko Widodo di Kabupaten Gianyar, Bali, memunculkan gerakan pemilu yang langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil.
"Tetapi, sisi antitesisnya muncul suatu gerakan pemilu jurdil (jujur dan adil). Apa yang dilakukan Profesor Nurcholish Madjid yang saat itu membentuk Komite Pemilu Independen ini kembali disuarakan oleh para aktivis dan menurut kami suatu yang sangat baik untuk dilakukan," kata Hasto di Gedung High End, Jakarta, Rabu.
Kendati demikian, menurut Hasto, Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Provinsi Bali tidak perlu melakukan hal yang berlebihan sebab setelah penurunan atribut PDIP justru muncul atribut dari partai lain secara masif di tempat itu.
Hasto pun mengatakan masyarakat mampu menilai kondisi ini sendiri. Ia percaya masyarakat kini sudah sangat cerdas dan menjadi bagian instrumen yang sangat penting dalam memastikan pemilu berjalan dengan adil, demokratis dan tanpa penyalahgunaan kekuasaan.
"Suara-suara dari masyarakat loh, bukan daripada perjuangan kami hanya menangkap suara-suara itu," jelasnya.
Sebelumnya, Penjabat Gubernur Bali Sang Made Mahendra Jaya sempat mengklarifikasi video dan kabar yang ramai beredar di media sosial yang mempertontonkan aparat saat menurunkan alat peraga sosialisasi berupa bendera PDI Perjuangan dan baliho Ganjar Pranowo-Mahfud Md di lokasi kunjungan Jokowi.
Sang Made menyebut itu dilakukan sesuai standar pengamanan presiden dan demi menjaga estetika tanpa niat lain, namun tak dapat dipungkiri atribut partai politik tersebut banyak tersebar bahkan hampir setiap jarak satu meter.
"Yang dilakukan adalah menggeser sementara alat sosialisasi tersebut berupa baliho agar estetika terjaga dan setelah selesai kegiatan, alat sosialisasi baliho tersebut sudah terpasang kembali," kata Sang Made.
COPYRIGHT © ANTARA News Bangka Belitung 2023
"Tetapi, sisi antitesisnya muncul suatu gerakan pemilu jurdil (jujur dan adil). Apa yang dilakukan Profesor Nurcholish Madjid yang saat itu membentuk Komite Pemilu Independen ini kembali disuarakan oleh para aktivis dan menurut kami suatu yang sangat baik untuk dilakukan," kata Hasto di Gedung High End, Jakarta, Rabu.
Kendati demikian, menurut Hasto, Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Provinsi Bali tidak perlu melakukan hal yang berlebihan sebab setelah penurunan atribut PDIP justru muncul atribut dari partai lain secara masif di tempat itu.
Hasto pun mengatakan masyarakat mampu menilai kondisi ini sendiri. Ia percaya masyarakat kini sudah sangat cerdas dan menjadi bagian instrumen yang sangat penting dalam memastikan pemilu berjalan dengan adil, demokratis dan tanpa penyalahgunaan kekuasaan.
"Suara-suara dari masyarakat loh, bukan daripada perjuangan kami hanya menangkap suara-suara itu," jelasnya.
Sebelumnya, Penjabat Gubernur Bali Sang Made Mahendra Jaya sempat mengklarifikasi video dan kabar yang ramai beredar di media sosial yang mempertontonkan aparat saat menurunkan alat peraga sosialisasi berupa bendera PDI Perjuangan dan baliho Ganjar Pranowo-Mahfud Md di lokasi kunjungan Jokowi.
Sang Made menyebut itu dilakukan sesuai standar pengamanan presiden dan demi menjaga estetika tanpa niat lain, namun tak dapat dipungkiri atribut partai politik tersebut banyak tersebar bahkan hampir setiap jarak satu meter.
"Yang dilakukan adalah menggeser sementara alat sosialisasi tersebut berupa baliho agar estetika terjaga dan setelah selesai kegiatan, alat sosialisasi baliho tersebut sudah terpasang kembali," kata Sang Made.
Editor : Bima Agustian
COPYRIGHT © ANTARA News Bangka Belitung 2023