Pejabat Bupati Bangka, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, M Haris berpendapat pencegahan dan penanganan kasus stunting harus dilakukan komprehensif atau menyeluruh di semua pihak.
"Dengan melibatkan seluruh pihak, saya optimistis kasus stunting di Kabupaten Bangka dapat segera diselesaikan," kata dia di Sungailiat, Minggu.
Peran tokoh masyarakat, tokoh agama, organisasi ke masyarakat mempunyai hak membantu pemerintah dalam pencegahan dan penanganan stunting. Pencegahan stunting terus dilakukan baik melalui aspek kesehatan maupun aspek non-kesehatan seperti memberikan edukasi pemahaman pola hidup sehat.
Keterlibatan lembaga Kementerian Agama dibutuhkan untuk memberikan pemahaman pernikahan usia dini terutama pada wanita yang berisiko menyebabkan stunting pada balita dan kematian pada ibu.
Perempuan yang masih berusia remaja secara psikologis belum matang, serta belum memiliki pengetahuan yang cukup mengenai kehamilan dan pola asuh anak yang baik dan benar.
"Saya memberikan apresiasi kepada organisasi masyarakat Barisan Elemen Masyarakat Peduli Ekonomi Rakyat (Bemper) yang ikut membantu pemerintah dalam memberikan edukasi gizi bagi ibu hamil dan balita," katanya.
Anak-anak yang tumbuh sehat dan cerdas, disiapkan sebagai generasi emas di tahun 2045 mendatang. Generasi sekarang disiapkan dengan baik untuk bisa bersaing dengan generasi dari negara-negara lain.
Dia minta masyarakat yang terdampak stunting supaya terus mengikuti kegiatan penurunan stunting agar anaknya memperoleh asupan yang bergizi serta pengetahuan tentang kondisi dan pencegahan stunting.
Berdasarkan data prevalensi balita stunting di Kabupaten Bangka sampai 17 Oktober 2023 sebanyak 300 lebih tersebar di 10 desa lokasi fokus stunting.
M Haris mengatakan, Tim Percepatan Penurunan Stunting (TPPS) Kabupaten Bangka terus melakukan intervensi di desa lokus stunting, untuk mempercepat pengentasan stunting di Kabupaten Bangka yang targetkan nihil kasus pada tahun 2024.
Penanganan stunting sudah menjadi prioritas nasional yang harus dilaksanakan setiap kepala daerah. Hal ini dilakukan dalam rangka menekan angka stunting yang sudah ada, sehingga membutuhkan langkah kongkrit yang harus dilakukan sejak dini.
COPYRIGHT © ANTARA News Bangka Belitung 2023
"Dengan melibatkan seluruh pihak, saya optimistis kasus stunting di Kabupaten Bangka dapat segera diselesaikan," kata dia di Sungailiat, Minggu.
Peran tokoh masyarakat, tokoh agama, organisasi ke masyarakat mempunyai hak membantu pemerintah dalam pencegahan dan penanganan stunting. Pencegahan stunting terus dilakukan baik melalui aspek kesehatan maupun aspek non-kesehatan seperti memberikan edukasi pemahaman pola hidup sehat.
Keterlibatan lembaga Kementerian Agama dibutuhkan untuk memberikan pemahaman pernikahan usia dini terutama pada wanita yang berisiko menyebabkan stunting pada balita dan kematian pada ibu.
Perempuan yang masih berusia remaja secara psikologis belum matang, serta belum memiliki pengetahuan yang cukup mengenai kehamilan dan pola asuh anak yang baik dan benar.
"Saya memberikan apresiasi kepada organisasi masyarakat Barisan Elemen Masyarakat Peduli Ekonomi Rakyat (Bemper) yang ikut membantu pemerintah dalam memberikan edukasi gizi bagi ibu hamil dan balita," katanya.
Anak-anak yang tumbuh sehat dan cerdas, disiapkan sebagai generasi emas di tahun 2045 mendatang. Generasi sekarang disiapkan dengan baik untuk bisa bersaing dengan generasi dari negara-negara lain.
Dia minta masyarakat yang terdampak stunting supaya terus mengikuti kegiatan penurunan stunting agar anaknya memperoleh asupan yang bergizi serta pengetahuan tentang kondisi dan pencegahan stunting.
Berdasarkan data prevalensi balita stunting di Kabupaten Bangka sampai 17 Oktober 2023 sebanyak 300 lebih tersebar di 10 desa lokasi fokus stunting.
M Haris mengatakan, Tim Percepatan Penurunan Stunting (TPPS) Kabupaten Bangka terus melakukan intervensi di desa lokus stunting, untuk mempercepat pengentasan stunting di Kabupaten Bangka yang targetkan nihil kasus pada tahun 2024.
Penanganan stunting sudah menjadi prioritas nasional yang harus dilaksanakan setiap kepala daerah. Hal ini dilakukan dalam rangka menekan angka stunting yang sudah ada, sehingga membutuhkan langkah kongkrit yang harus dilakukan sejak dini.
Editor : Bima Agustian
COPYRIGHT © ANTARA News Bangka Belitung 2023