Dinas Perhubungan Kabupaten Belitung, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, membahas rencana sandar kapal Ro-Ro milik PT. Bukit Merapin Nusantara Line (BMNL) di pelabuhan penyeberangan Tanjung Ru.
Kepala Dinas Perhubungan Belitung, Ramansyah di Tanjung Pandan, Jumat mengatakan rencana bersandarnya kapal Ro-Ro milik PT. BMNL di pelabuhan penyeberangan Tanjung Ru tersebut guna mendukung kelancaran arus barang di daerah itu.
"Kelancaran arus barang dan bongkar muat dapat membantu mengendalikan kondisi inflasi di daerah khususnya Belitung yang merupakan daerah kepulauan," katanya.
Dinas Perhubungan Belitung menggelar rapat pembahasan terkait rencana sandar kapal tersebut bersama pihak Kantor Syahbandar dan Otoritas Pelabuhan (KSOP) Kelas IV Tanjung Pandan dan PT. BMNL.
"Keinginan dari PT. BMNL untuk menyandarkan kapalnya di pelabuhan Tanjung Ru sudah sejak setahun lalu sebelumnya kapal-kapal BMNL juga memang sudah pernah bersandar di sana," ujarnya.
Menurut Ramansyah, selama ini Dishub Belitung belum memberikan rekomendasi atas rencana tersebut karena dermaga pelabuhan Tanjung Ru spesifikasinya bukan untuk disandari oleh kapal-kapal berbobot di atas 3.000 GT.
"Kami merasa agak sedikit rawan dan khawatir terjadinya kerusakan kondisi dermaga. Selain itu di situ juga ada kewenangan dari BPTD Wilayah III Babel dan KSOP Kelas IV Tanjung Pandan yang memiliki otorita untuk keselamatan pelayaran," katanya.
Dikatakan dia, namun dikarenakan ini merupakan persoalan yang krusial menyangkut kelancaran aktivitas bongkar muat kebutuhan pokok masyarakat dan mengantisipasi inflasi, maka pihaknya menggelar rapat pembahasan guna mencarikan solusi.
"Dikarenakan untuk bongkar muat sembako dan bahan kebutuhan pokok masyarakat maka tidak bisa dipungkiri karena Belitung daerah kepulauan dan sangat tergantung dengan pasokan bahan kebutuhan pokok dari luar daerah," ujarnya.
Ramansyah menambahkan, selain itu, kendala yang terjadi di pelabuhan Pelindo Regional 2 Cabang Tanjung Pandan adalah sedimentasi atau pendangkalan.
"Setiap tahun terjadi sedimentasi sehingga berpengaruh terhadap waktu bongkar muat kapal sehingga barang yang harus dibongkar dalam waktu cepat malah menjadi berhari-hari," katanya.
Disampaikannya, ketika barang-barang kebutuhan pokok yang diangkut tersebut terlambat dibongkar maka otomatis harga bahan kebutuhan pokok akan naik sehingga terjadinya inflasi tidak bisa dipungkiri.
Oleh karena itu, untuk sementara waktu, pihaknya masih menunggu keputusan dari pimpinan tertinggi dalam hal ini baik itu Pj Gubernur Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dan Pj Bupati Belitung.
Ramansyah berharap, nantinya kapal-kapal milik PT. BMNL yang yang bersandar di dermaga penyeberangan pelabuhan Tanjung Ru berkapasitas di bawah 2.500 GT.
"Kami harapkan dalam waktu dekat akan ada rapat koordinasi dan dengan harapan ada petunjuk dan persetujuan akhir dari pimpinan tertinggi terkait ini," ujarnya.
COPYRIGHT © ANTARA News Bangka Belitung 2024
Kepala Dinas Perhubungan Belitung, Ramansyah di Tanjung Pandan, Jumat mengatakan rencana bersandarnya kapal Ro-Ro milik PT. BMNL di pelabuhan penyeberangan Tanjung Ru tersebut guna mendukung kelancaran arus barang di daerah itu.
"Kelancaran arus barang dan bongkar muat dapat membantu mengendalikan kondisi inflasi di daerah khususnya Belitung yang merupakan daerah kepulauan," katanya.
Dinas Perhubungan Belitung menggelar rapat pembahasan terkait rencana sandar kapal tersebut bersama pihak Kantor Syahbandar dan Otoritas Pelabuhan (KSOP) Kelas IV Tanjung Pandan dan PT. BMNL.
"Keinginan dari PT. BMNL untuk menyandarkan kapalnya di pelabuhan Tanjung Ru sudah sejak setahun lalu sebelumnya kapal-kapal BMNL juga memang sudah pernah bersandar di sana," ujarnya.
Menurut Ramansyah, selama ini Dishub Belitung belum memberikan rekomendasi atas rencana tersebut karena dermaga pelabuhan Tanjung Ru spesifikasinya bukan untuk disandari oleh kapal-kapal berbobot di atas 3.000 GT.
"Kami merasa agak sedikit rawan dan khawatir terjadinya kerusakan kondisi dermaga. Selain itu di situ juga ada kewenangan dari BPTD Wilayah III Babel dan KSOP Kelas IV Tanjung Pandan yang memiliki otorita untuk keselamatan pelayaran," katanya.
Dikatakan dia, namun dikarenakan ini merupakan persoalan yang krusial menyangkut kelancaran aktivitas bongkar muat kebutuhan pokok masyarakat dan mengantisipasi inflasi, maka pihaknya menggelar rapat pembahasan guna mencarikan solusi.
"Dikarenakan untuk bongkar muat sembako dan bahan kebutuhan pokok masyarakat maka tidak bisa dipungkiri karena Belitung daerah kepulauan dan sangat tergantung dengan pasokan bahan kebutuhan pokok dari luar daerah," ujarnya.
Ramansyah menambahkan, selain itu, kendala yang terjadi di pelabuhan Pelindo Regional 2 Cabang Tanjung Pandan adalah sedimentasi atau pendangkalan.
"Setiap tahun terjadi sedimentasi sehingga berpengaruh terhadap waktu bongkar muat kapal sehingga barang yang harus dibongkar dalam waktu cepat malah menjadi berhari-hari," katanya.
Disampaikannya, ketika barang-barang kebutuhan pokok yang diangkut tersebut terlambat dibongkar maka otomatis harga bahan kebutuhan pokok akan naik sehingga terjadinya inflasi tidak bisa dipungkiri.
Oleh karena itu, untuk sementara waktu, pihaknya masih menunggu keputusan dari pimpinan tertinggi dalam hal ini baik itu Pj Gubernur Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dan Pj Bupati Belitung.
Ramansyah berharap, nantinya kapal-kapal milik PT. BMNL yang yang bersandar di dermaga penyeberangan pelabuhan Tanjung Ru berkapasitas di bawah 2.500 GT.
"Kami harapkan dalam waktu dekat akan ada rapat koordinasi dan dengan harapan ada petunjuk dan persetujuan akhir dari pimpinan tertinggi terkait ini," ujarnya.
Editor : Bima Agustian
COPYRIGHT © ANTARA News Bangka Belitung 2024