Pelayanan Publik Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung terbaik ke-5 nasional, sebagai komitmen pemerintah daerah dalam memberikan pelayanan berkualitas kepada masyarakat di Negeri Serumpun Sebalai itu.
"Ini adalah komitmen kita untuk memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat," kata Penjabat Gubernur Kepulauan Babel Safrizal ZA di Pangkalpinang, Sabtu.
Ia mengatakan pelayanan publik merupakan kewajiban seluruh pejabat dan aparatur penyelenggara negara maupun pemerintah tanpa terkecuali. Oleh karena itu, merupakan suatu keniscayaan bagi semua untuk berkomitmen dan bertanggung jawab melaksanakannya sebagaimana yang telah diamanatkan oleh Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik.
"Kita akan membuat monitor kontrol yang kuat, agar pelayanan aparatur pemerintah daerah ini dapat dilakukan dengan sebaik mungkin," ujarnya.
Menurut dia monitor kontrol pelayanan publik ini merupakan komitmen, atensi, pemenuhan sarana dan merespon komplain publik ini merupakan tekhnik dalam memberikan pelayanan yang prima kepada masyarakat.
"Jika tidak ada perhatian dan kepala OPD tidak peduli, maka kita akan tinjau kembali," katanya.
Kepala Perwakilan Ombudsman Perwakilan Babel Shelby Yozar juga mengapresiasi kepada seluruh pemerintah daerah, baik pemprov, pemkab dan pemkot yang telah mengikuti semua tahapan penilaian kepatuhan tahun ini.
"Peran Biro Organisasi maupun Inspektorat turut memberikan pendampingan kepada organisasi perangkat daerah dan unit pelayanan teknis melakukan persiapan penilaian kepatuhan penyelenggaraan pelayanan publik di daerah ini," ujarnya.
COPYRIGHT © ANTARA News Bangka Belitung 2024
"Ini adalah komitmen kita untuk memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat," kata Penjabat Gubernur Kepulauan Babel Safrizal ZA di Pangkalpinang, Sabtu.
Ia mengatakan pelayanan publik merupakan kewajiban seluruh pejabat dan aparatur penyelenggara negara maupun pemerintah tanpa terkecuali. Oleh karena itu, merupakan suatu keniscayaan bagi semua untuk berkomitmen dan bertanggung jawab melaksanakannya sebagaimana yang telah diamanatkan oleh Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik.
"Kita akan membuat monitor kontrol yang kuat, agar pelayanan aparatur pemerintah daerah ini dapat dilakukan dengan sebaik mungkin," ujarnya.
Menurut dia monitor kontrol pelayanan publik ini merupakan komitmen, atensi, pemenuhan sarana dan merespon komplain publik ini merupakan tekhnik dalam memberikan pelayanan yang prima kepada masyarakat.
"Jika tidak ada perhatian dan kepala OPD tidak peduli, maka kita akan tinjau kembali," katanya.
Kepala Perwakilan Ombudsman Perwakilan Babel Shelby Yozar juga mengapresiasi kepada seluruh pemerintah daerah, baik pemprov, pemkab dan pemkot yang telah mengikuti semua tahapan penilaian kepatuhan tahun ini.
"Peran Biro Organisasi maupun Inspektorat turut memberikan pendampingan kepada organisasi perangkat daerah dan unit pelayanan teknis melakukan persiapan penilaian kepatuhan penyelenggaraan pelayanan publik di daerah ini," ujarnya.
Editor : Bima Agustian
COPYRIGHT © ANTARA News Bangka Belitung 2024