Badan Pemeriksa Keuangan Perwakilan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung menyerahkan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) Kinerja dan PDTT kepada pemerintah daerah di Provinsi Kepulauan Babel, untuk memberikan kesimpulan atas aspek ekonomi, efisiensi, efektif dalam pengelolaan keuangan negara.
"Pada Semester II 2023, kami telah melakukan pemeriksaan kinerja dan kepatuhan pemerintah provinsi, kabupaten dan kota ini," kata Kepala Perwakilan BPK Kepulauan Babel Flora Anita Diassari saat menyerahkan LHP Kinerja dan PDTT Pemda Babel di Pangkalpinang, Kamis.
Ia mengatakan BPK telah menyerahkan empat laporan hasul pemeriksaan kinerja yaitu pemeriksaan kinerja atas efektifitas upaya pemerintah daerah dalam pengelolaan mandatory spending untuk mendukung belanja daerah yang berkualitas 2021 sampai semester I 2023 yang dilaksanakan Pemprov Kepulauan Babel dan Pemkab Bangka.
Pemeriksaan kinerja atas efekvitas upaya pemerintah daerah dalam penyelenggaraan jalan untuk meningkatkan kuantitas dan kualitas jalan 2021 sampai Triwulan III 2023 yang dilaksanakan Pemkot Pangkalpinang dan Pemkab Bangka.
Selanjutnya, BPK juga menyerahkan tiga laporan hasil pemeriksaan kepatuhan yaitu pemeriksaan kepatuhan pengelolaan pendapatan dan belanja RSUP Ir Soekarno Provinsi Kepulauan Babel 2022 hingga Triwulan III 2023.
Pemeriksaan kepatuhan pengelolaan pendapatan asli daerah 2022 sampai Triwulan III 2023 pada Pemkot Pangkalpinang.
Terakhir, pemeriksaan kepatuhan operasional Perumda Air Minum Tirta Pinang 2022 hingga Triwulan III 2023.
Ia berharap Penjabat Gubernur Kepulauan Babel, Wali Kota Pangkalpinang, Bupati Bangka, Manajemen Perumda Air Minum Tirta Pinang dan seluruh jajarannya dapat segera menindaklanjuti rekomendasi BPK ini, agar kinerja pengelolaan mandatory spending untuk mendukung belanja daerah yang berkualitas dan penyelenggaraan halan dapat terlaksana lebih efektif sesuai aturang berlaku.
"Kami berharap pengelolaan pendapatan dan belanja operasional pemda dapat menjadi lebih baik sesuai perundang-undangan berlaku yang pada akhirnya dapat meningkatkan kinerja pemerintah daerah ini," katanya.
COPYRIGHT © ANTARA News Bangka Belitung 2024
"Pada Semester II 2023, kami telah melakukan pemeriksaan kinerja dan kepatuhan pemerintah provinsi, kabupaten dan kota ini," kata Kepala Perwakilan BPK Kepulauan Babel Flora Anita Diassari saat menyerahkan LHP Kinerja dan PDTT Pemda Babel di Pangkalpinang, Kamis.
Ia mengatakan BPK telah menyerahkan empat laporan hasul pemeriksaan kinerja yaitu pemeriksaan kinerja atas efektifitas upaya pemerintah daerah dalam pengelolaan mandatory spending untuk mendukung belanja daerah yang berkualitas 2021 sampai semester I 2023 yang dilaksanakan Pemprov Kepulauan Babel dan Pemkab Bangka.
Pemeriksaan kinerja atas efekvitas upaya pemerintah daerah dalam penyelenggaraan jalan untuk meningkatkan kuantitas dan kualitas jalan 2021 sampai Triwulan III 2023 yang dilaksanakan Pemkot Pangkalpinang dan Pemkab Bangka.
Selanjutnya, BPK juga menyerahkan tiga laporan hasil pemeriksaan kepatuhan yaitu pemeriksaan kepatuhan pengelolaan pendapatan dan belanja RSUP Ir Soekarno Provinsi Kepulauan Babel 2022 hingga Triwulan III 2023.
Pemeriksaan kepatuhan pengelolaan pendapatan asli daerah 2022 sampai Triwulan III 2023 pada Pemkot Pangkalpinang.
Terakhir, pemeriksaan kepatuhan operasional Perumda Air Minum Tirta Pinang 2022 hingga Triwulan III 2023.
Ia berharap Penjabat Gubernur Kepulauan Babel, Wali Kota Pangkalpinang, Bupati Bangka, Manajemen Perumda Air Minum Tirta Pinang dan seluruh jajarannya dapat segera menindaklanjuti rekomendasi BPK ini, agar kinerja pengelolaan mandatory spending untuk mendukung belanja daerah yang berkualitas dan penyelenggaraan halan dapat terlaksana lebih efektif sesuai aturang berlaku.
"Kami berharap pengelolaan pendapatan dan belanja operasional pemda dapat menjadi lebih baik sesuai perundang-undangan berlaku yang pada akhirnya dapat meningkatkan kinerja pemerintah daerah ini," katanya.
Editor : Rustam Effendi
COPYRIGHT © ANTARA News Bangka Belitung 2024