Elite Politik Bangka Barat Disarankan Bangun Negosiasi

Muntok (Antara Babel) - Akademisi Universitas Bangka Belitung (UBB) Ranto MA menyarankan elit politik di Kabupaten Bangka Barat segera membangun negosiasi agar pembangunan daerah bisa berjalan dan dirasakan manfaatnya oleh masyarakat.

Hal ini disampaikan Dosen Ilmu Politik tersebut di Muntok, Kamis, menanggapi tertundanya Rapat Paripurna Penyampaian Raperda tentang Pertanggungjawaban Penggunaan APBD tahun 2015 Kabupaten Bangka Barat, pada Senin (18/7) karena sejumlah Legislator daerah setempat tidak bersedia masuk ruang sidang.

Menurut dia, jika tidak segera dilakukan langkah tersebut, ujarnya, dikhawatirkan akan menghambat berbagai program kerja dan membuat kinerja pemerintah daerah semakin tidak efektif untuk memenuhi aspirasi dan kepentingan masyarakat.

Untuk itu, ia menyarankan segera dicarikan jalan keluar sehingga pemerintahan tetap dapat berjalan dengan baik.

"Kami menawarkan dua langkah yang harus dilakukan oleh berbagai kekuatan politik yang ada, pertama pihak eksekutif dan legislatif diharapkan tidak terlalu mencampuradukkan antara kepentingan publik dengan kepentingan pribadi dalam setiap pembahasan APBD, APBDP," katanya.

Ia mengatakan, pencampuradukan kepentingan tersebut salah satu wujudnya adalah kepentingan partai yang memposisikan diri sebagai oposisi eksekutif di Bangka Barat.

Munculnya perilaku ini disebabkan oleh kegagalan elit politik yang ada di Bangka Barat dalam melihat pilkada sebagai proses memilih pemimpin yang sesuai pilihan rakyat karena dianggap mengenal potensi dan persoalan daerah.

"Untuk itu sebaiknya pilkada dilihat sebagai model 'permainan' rekrutmen politik yang berulang atau 'repeated game' bukan sebagai proses bersaing habis-habisan atau 'zero sum game'," katanya.

Dengan demikian perasaan saling mencurigai harus dihilangkan. Hal ini menjadi syarat utama dalam menciptakan pemerintahan yang harmonis dan efektif.

"Langkah kedua yaitu seluruh pemangku kepentingan khususnya eksekutif dan legislatif di Bangka Barat harus mengupayakan koordinasi, integrasi, simplikasi dan sinkronisasi  secara total sehingga kesalahpahaman yang terjadi antara aktor politik yang terlibat dalam proses perumusan APBD dapat diminimalisasi," katanya.

Langkah tersebut, ujarnya, bertujuan agar kebijakan dan program kerja yang direncanakan oleh pemerintah daerah dalam proses pembangunan tidak terhambat.

"Kami yakin jika langkah tersebut dilakukan maka fenomena 'devided government' di Bangka Barat sebagai hasil Pilkada 2015 yang lalu bisa menjadi penopang utama akselerasi pembangunan ke depan," katanya.