Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Bangka Selatan, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung mencatat sebanyak 32.858 warga masuk dalam Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS).
"Berdasarkan update terbaru sampai dengan April 2024, jumlah DTKS sebanyak 32.858 jiwa," kata Kepala Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Sumindar, Sabtu (1/6).
Ia mengatakan, data itu digunakan pemerintah untuk memberikan bantuan kepada masyarakat, sehingga betul-betul tepat sasaran.
Di Bangka Selatan sendiri kata dia, ada tiga jenis bantuan yang diberikan yakni Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT), Program Keluarga Harapan (PKH), dan Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan (PBI-JK).
"Penerima BPNT sebanyak 5.009 KPM atau 15,24 persen yang disalurkan melalui kantor pos, bantuan PKH sebanyak 2.527 KPM (7,69 persen) dan bantuan PBI-JK sampai dengan April ini sebanyak 27.623 (84,06 persen)," ujarnya.
Sumindar mengungkapkan, dari data DTKS itu masih banyak masyarakat yang belum mendapatkan bantuan baik BPNT maupun PKH, karena didasarkan pada kuota bantuan dari Kementerian Sosial.
"Masyarakat yang telah masuk DTKS, masuk dalam daftar tunggu untuk bantuan-bantuan selanjutnya, semoga nantinya ada tambahan kuota bantuan dari pemerintah pusat," ujarnya.
Ia mengatakan, untuk masyarakat miskin atau tidak mampu yang belum masuk ke dalam data DTKS bisa mengajukan ke pemerintah desa untuk diinput.
"Pemerintah desa harus memantau kondisi perubahan ekonomi masyarakatnya, sehingga yang belum mampu harus dimasukkan ke DTKS dan yang sudah mampu harus di keluarkan dari data DTKS," ujarnya.
Sumindar menambahkan, saat ini Dinas Sosial memanfaatkan bantuan dari CSR perusahaan-perusahaan untuk membantu masyarakat yang membutuhkan.
"Perusahaan yang mempunyai CSR bantuan sosial langsung diarahkan kepada masyarakat yang membutuhkan," ujarnya.
COPYRIGHT © ANTARA News Bangka Belitung 2024
"Berdasarkan update terbaru sampai dengan April 2024, jumlah DTKS sebanyak 32.858 jiwa," kata Kepala Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Sumindar, Sabtu (1/6).
Ia mengatakan, data itu digunakan pemerintah untuk memberikan bantuan kepada masyarakat, sehingga betul-betul tepat sasaran.
Di Bangka Selatan sendiri kata dia, ada tiga jenis bantuan yang diberikan yakni Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT), Program Keluarga Harapan (PKH), dan Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan (PBI-JK).
"Penerima BPNT sebanyak 5.009 KPM atau 15,24 persen yang disalurkan melalui kantor pos, bantuan PKH sebanyak 2.527 KPM (7,69 persen) dan bantuan PBI-JK sampai dengan April ini sebanyak 27.623 (84,06 persen)," ujarnya.
Sumindar mengungkapkan, dari data DTKS itu masih banyak masyarakat yang belum mendapatkan bantuan baik BPNT maupun PKH, karena didasarkan pada kuota bantuan dari Kementerian Sosial.
"Masyarakat yang telah masuk DTKS, masuk dalam daftar tunggu untuk bantuan-bantuan selanjutnya, semoga nantinya ada tambahan kuota bantuan dari pemerintah pusat," ujarnya.
Ia mengatakan, untuk masyarakat miskin atau tidak mampu yang belum masuk ke dalam data DTKS bisa mengajukan ke pemerintah desa untuk diinput.
"Pemerintah desa harus memantau kondisi perubahan ekonomi masyarakatnya, sehingga yang belum mampu harus dimasukkan ke DTKS dan yang sudah mampu harus di keluarkan dari data DTKS," ujarnya.
Sumindar menambahkan, saat ini Dinas Sosial memanfaatkan bantuan dari CSR perusahaan-perusahaan untuk membantu masyarakat yang membutuhkan.
"Perusahaan yang mempunyai CSR bantuan sosial langsung diarahkan kepada masyarakat yang membutuhkan," ujarnya.
Editor : Bima Agustian
COPYRIGHT © ANTARA News Bangka Belitung 2024