Jakarta (Antara Babel) - Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (Kontras) mempertanyakan hilangnya proses rekam jejak yang ketat dan telah ada dalam sejumlah preseden sebelumnya, yang saat ini tidak ada dalam penggantian Kepala Badan Intelijen Negara (BIN).
"Mengapa rekam jejak menjadi penting dan harus diutamakan dalam menyaring figur-figur pejabat publik di Indonesia ? KontraS melacak bahwa di awal kepemimpinan Presiden Joko Widodo, sebenarnya telah menggunakan mekanisme rekam jejak ketika menyeleksi individu-individu yang layak untuk menjadi di kabinet kerjanya," kata Koordinator Kontras Haris Azhar dalam keterangan tertulisnya, Kamis.
Haris Azhar mengingatkan Presiden Jokowi bahkan sempat memanggil KPK dan PPATK guna mengukur latar belakang calon-calon menterinya.
Semangat rekam jejak seperti ini, ujar dia, amat berguna untuk menyaring, mencegah orang-orang yang tidak layak memimpin karena mereka tidak memiliki integritas untuk memimpin suatu badan publik.
"Menurut Kontras, figur kepala BIN dapat diambil dari posisi karier di Badan Intelijen Negara," katanya.
Ia berpendapat, figur kepala BIN juga bisa diambil dari individu-individu profesional yang sesuai dengan kebutuhan Presiden Joko Widodo dalam mendapatkan kualitas informasi intelijen yang solid dan dapat diukur rekam jejaknya sehingga akan tunduk pada skenario sipil demokratik.
Sebagaimana diwartakan, setelah mendengarkan pemaparan visi dan misi di hadapan Pimpinan dan Anggota Komisi I DPR RI, Ketua Komisi I DPR RI Abdul Kharis Almasyhari menegaskan bahwa Budi Gunawan layak dan patut diangkat menjadi Kepala Badan Intelijen Negara (BIN) yang baru untuk menggantikan Sutiyoso.
"Setelah melakukan fit and proper test tadi, Komisi I DPR RI telah bersepakat memberikan pertimbangan kepada Presiden RI Jokowi, bahwa Komisi I berkesimpulan bahwa Budi Gunawan layak dan patut menjadi Kepala BIN yang baru menggantikan Sutiyoso," jelas Abdul Kharis dalam rilis di Jakarta, Rabu (7/9).
Menurut Abdul Kharis, kelayakan dan kepatutan Budi Gunawan untuk menjadi Kepala BIN tersebut adalah berdasarkan hasil dari kesimpulan atas kajian yang mendalam seluruh Anggota Komisi I.
Oleh karena itu, Abdul Kharis berharap agar Presiden RI Jokowi dapat segera melantik Budi Gunawan menjadi Kepala BIN.
"Kami, Komisi I, juga berharap bahwa slogan yang dibawa oleh Budi Gunawan agar BIN menjadi PROBIN, yaitu Profesional, Objektif dan Berintegritas, dapat diwujudkan dengan sebaik-baiknya," katanya.
Ia juga mengutarakan harapannya agar di bawah kendali kepemimpinan Budi Gunawan, BIN dapat menjadi lembaga intelijen negara yang kokoh serta tangguh dalam mengantisipasi segala ancaman, gangguan, dan hambatan kepada NKRI, baik yang berasal dari dalam maupun luar negeri
COPYRIGHT © ANTARA News Bangka Belitung 2016
"Mengapa rekam jejak menjadi penting dan harus diutamakan dalam menyaring figur-figur pejabat publik di Indonesia ? KontraS melacak bahwa di awal kepemimpinan Presiden Joko Widodo, sebenarnya telah menggunakan mekanisme rekam jejak ketika menyeleksi individu-individu yang layak untuk menjadi di kabinet kerjanya," kata Koordinator Kontras Haris Azhar dalam keterangan tertulisnya, Kamis.
Haris Azhar mengingatkan Presiden Jokowi bahkan sempat memanggil KPK dan PPATK guna mengukur latar belakang calon-calon menterinya.
Semangat rekam jejak seperti ini, ujar dia, amat berguna untuk menyaring, mencegah orang-orang yang tidak layak memimpin karena mereka tidak memiliki integritas untuk memimpin suatu badan publik.
"Menurut Kontras, figur kepala BIN dapat diambil dari posisi karier di Badan Intelijen Negara," katanya.
Ia berpendapat, figur kepala BIN juga bisa diambil dari individu-individu profesional yang sesuai dengan kebutuhan Presiden Joko Widodo dalam mendapatkan kualitas informasi intelijen yang solid dan dapat diukur rekam jejaknya sehingga akan tunduk pada skenario sipil demokratik.
Sebagaimana diwartakan, setelah mendengarkan pemaparan visi dan misi di hadapan Pimpinan dan Anggota Komisi I DPR RI, Ketua Komisi I DPR RI Abdul Kharis Almasyhari menegaskan bahwa Budi Gunawan layak dan patut diangkat menjadi Kepala Badan Intelijen Negara (BIN) yang baru untuk menggantikan Sutiyoso.
"Setelah melakukan fit and proper test tadi, Komisi I DPR RI telah bersepakat memberikan pertimbangan kepada Presiden RI Jokowi, bahwa Komisi I berkesimpulan bahwa Budi Gunawan layak dan patut menjadi Kepala BIN yang baru menggantikan Sutiyoso," jelas Abdul Kharis dalam rilis di Jakarta, Rabu (7/9).
Menurut Abdul Kharis, kelayakan dan kepatutan Budi Gunawan untuk menjadi Kepala BIN tersebut adalah berdasarkan hasil dari kesimpulan atas kajian yang mendalam seluruh Anggota Komisi I.
Oleh karena itu, Abdul Kharis berharap agar Presiden RI Jokowi dapat segera melantik Budi Gunawan menjadi Kepala BIN.
"Kami, Komisi I, juga berharap bahwa slogan yang dibawa oleh Budi Gunawan agar BIN menjadi PROBIN, yaitu Profesional, Objektif dan Berintegritas, dapat diwujudkan dengan sebaik-baiknya," katanya.
Ia juga mengutarakan harapannya agar di bawah kendali kepemimpinan Budi Gunawan, BIN dapat menjadi lembaga intelijen negara yang kokoh serta tangguh dalam mengantisipasi segala ancaman, gangguan, dan hambatan kepada NKRI, baik yang berasal dari dalam maupun luar negeri
Editor : Mulki
COPYRIGHT © ANTARA News Bangka Belitung 2016