Solo (Antara Babel) - Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti berharap kalangan akademisi Universitas Muhammadiyah Surakarta dengan ilmu dan temuannya memainkan peran signifikan dalam mengawal misi pemerintah menjadikan laut sebagai masa depan bangsa.
"Dan sekaligus menjadikan Indonesia sebagai poros maritim dunia," katanya usai memberikan kuliah tamu dengan tema "Manfaat, Problematika, Kelautan Indonesia" di Kampus UMS di Solo, Sabtu.
Susi Pudjiastuti mengatakan dalam 10 tahun terakhir banyak degradasi dialami masyarakat sekitar pantai akibat penangkapan ikan secara ilegal.
Dia menjelaskan dampak penangkapan ikan ilegal sekitar 115 eksportir di Indonesia tutup karena udang laut yang banyak ditemukan di pantai utara Cirebon dan ikan bawal putih menghilang.
"Ikan-ikan yang memiliki rasa enak dan harganya mencapai dua hingga tiga kali lipat itu dapat mengangkat nelayan dan pedagang," katanya.
Oleh karena itu, kata dia, hal tersebut dapat menjadi sumber studi bagi kalangan akademisi UMS, antara lain masalah sosial, ekonomi, dan komunitas yang perlu dikaji.
Susi Pudjiastuti didampingi Rektor UMS Bambang Setiaji, mengatakan tugas menteri dalam menyosialisasikan kebijakan, regulasi, dan kampanye untuk mempromosikan kebijakan-kebijakan supaya bisa lebih dimengerti dan diikuti, demi kemajuan dan kebaikan pengelolaan dan perikanan Indonesia.
Pemerintah mengambil langkah yang salah satunya mengeluarkan kebijakan memberantas kapal asing yang masuk di perairan Indonesia. Hingga saat ini 256 kapal asing ditenggalamkan dan telah banyak sekali dampaknya yang bisa dirasakan nelayan.
Jumlah kapal asing yang masuk perairan Indonesia sebelum ada kebijakan pemerintah menenggelamkan kapal penangkap ikan secara ilegal, sekitar 15 ribu kapal.
"Kita setelah memberantas kapal asing yang 'illegal fishing', menghemat sekitar 20 triliun kelebihan bahan bakar minyak. Mereka karena mencuri ikan dengan menggunakan bahan bakar minyak kita," katanya.
Dia mengatakan sekarang sudah tidak ada lagi warga dari luar negeri yang antre BBM di wilayah Indonesia.
Ia mengatakan dampak kebijakan pemerintah tersebut, salah satunya peningkatan produk domestik bruto menjadi delapan persen lebih, sedangkan data merekomendasikan stok ikan untuk tangkap sekitar 9,9 juta ton.
"Ikan tangkap kita juga sebelumnya hanya 2,5 juta ton per tahun, dan tahun kemarin naik menjadi 6,6 juta ton, artinya ada kenaikan sekitar 4,1 juta ton per tahun," katanya.
Bahkan, kata dia, nilai tukar nelayan dari 102 persen naik menjadi 110 persen.
COPYRIGHT © ANTARA News Bangka Belitung 2016
"Dan sekaligus menjadikan Indonesia sebagai poros maritim dunia," katanya usai memberikan kuliah tamu dengan tema "Manfaat, Problematika, Kelautan Indonesia" di Kampus UMS di Solo, Sabtu.
Susi Pudjiastuti mengatakan dalam 10 tahun terakhir banyak degradasi dialami masyarakat sekitar pantai akibat penangkapan ikan secara ilegal.
Dia menjelaskan dampak penangkapan ikan ilegal sekitar 115 eksportir di Indonesia tutup karena udang laut yang banyak ditemukan di pantai utara Cirebon dan ikan bawal putih menghilang.
"Ikan-ikan yang memiliki rasa enak dan harganya mencapai dua hingga tiga kali lipat itu dapat mengangkat nelayan dan pedagang," katanya.
Oleh karena itu, kata dia, hal tersebut dapat menjadi sumber studi bagi kalangan akademisi UMS, antara lain masalah sosial, ekonomi, dan komunitas yang perlu dikaji.
Susi Pudjiastuti didampingi Rektor UMS Bambang Setiaji, mengatakan tugas menteri dalam menyosialisasikan kebijakan, regulasi, dan kampanye untuk mempromosikan kebijakan-kebijakan supaya bisa lebih dimengerti dan diikuti, demi kemajuan dan kebaikan pengelolaan dan perikanan Indonesia.
Pemerintah mengambil langkah yang salah satunya mengeluarkan kebijakan memberantas kapal asing yang masuk di perairan Indonesia. Hingga saat ini 256 kapal asing ditenggalamkan dan telah banyak sekali dampaknya yang bisa dirasakan nelayan.
Jumlah kapal asing yang masuk perairan Indonesia sebelum ada kebijakan pemerintah menenggelamkan kapal penangkap ikan secara ilegal, sekitar 15 ribu kapal.
"Kita setelah memberantas kapal asing yang 'illegal fishing', menghemat sekitar 20 triliun kelebihan bahan bakar minyak. Mereka karena mencuri ikan dengan menggunakan bahan bakar minyak kita," katanya.
Dia mengatakan sekarang sudah tidak ada lagi warga dari luar negeri yang antre BBM di wilayah Indonesia.
Ia mengatakan dampak kebijakan pemerintah tersebut, salah satunya peningkatan produk domestik bruto menjadi delapan persen lebih, sedangkan data merekomendasikan stok ikan untuk tangkap sekitar 9,9 juta ton.
"Ikan tangkap kita juga sebelumnya hanya 2,5 juta ton per tahun, dan tahun kemarin naik menjadi 6,6 juta ton, artinya ada kenaikan sekitar 4,1 juta ton per tahun," katanya.
Bahkan, kata dia, nilai tukar nelayan dari 102 persen naik menjadi 110 persen.
Editor : Mulki
COPYRIGHT © ANTARA News Bangka Belitung 2016