Jakarta, (ANTARA Babel) - Pemerintah Indonesia dan Jepang kembali memperkuat kerja sama di bidang pengelolaan lingkungan yang sudah terjalin lebih dari 20 tahun, sejak 1989.
"Ada dua hal menonjol yang akan dilakukan dalam kerangka kerjasama tersebut yaitu pembentukan Pusat Kajian Kebijakan Lingkungan dan pembentukan Sistem Inventarisasi Gas Rumah Kaca Nasional," kata Menteri Lingkungan Hidup Balthasar Kambuaya dalam pernyataan pers yang diterima di Jakarta, Kamis.
Kerja sama tersebut dilakukan melalui penandatanganan nota kesepahaman (MoU) oleh Menteri Lingkungan Hidup Indonesia Balthasar Kambuaya dan Menteri Lingkungan Hidup Jepang Horiyuki Nagahama di Sekretariat Delegasi Jepang di tempat konferensi COP18 di Qatar National Convention Center, Doha, pada Rabu (5/12).
Memorandum kerja sama KLH Jepang dan Indonesia merupakan kerjasama partnership yang setara dengan lingkup kerjasama dalam hal pencemaran udara, pencemaran air, perubahan iklim, manajemen bahan kimia, promosi kesadaran lingkungan, teknologi lingkungan, kota berwawasan lingkungan, perlindungan lapisan ozon dan area kerjasama lain dalam lingkup perlindungan dan perbaikan lingkungan hidup yang akan disepakati bersama Indonesia dan Jepang.
Kerja sama tersebut akan berlangsung selama tiga tahun dan diharapkan lebih meningkatkan kapasitas kerjasama pada berbagai bidang isu lingkungan dan isu perubahan iklim di masa mendatang.
Jepang mempunyai pengalaman dan telah sukses melakukan inventarisasi gas rumah kaca (GRK) dari sektor-sektor pengemisi.
Hasil inventarisasi telah membantu Kementerian Lingkungan Hidup Jepang dalam mengidentifikasi sumber emisi GRK dan strategi penanganan perubahan iklim di negara tersebut.
Melihat keberhasilan itu, Jepang akan membantu Indonesia melalui Kementerian Lingkungan Hidup untuk membentuk Pusat Inventarisasi GRK Nasional yang bertugas mengumpulkan, mengkoordinir, mereview dan melakukan kontrol kualitas inventarisasi GRK yang dilakukan oleh kementerian dan lembaga yang terkait.
Wakil Menteri Lingkungan Hidup Jepang Ryutaro Yatsu mengatakan, pihaknya melalui badan National Institute of Environmental Studies mempunyai pengalaman dan pengetahuan dalam metodologi, modeling dan pengukuran terhadap dampak perubahan iklim di Jepang bahkan di lingkup Asia.
Untuk itu Kementerian Lingkungan Hidup Jepang siap untuk membagi pengetahuan tersebut kepada Indonesia, sekaligus memperkuat Pusat Kajian Kebijakan Lingkungan Hidup yang diharapkan menjadi pusat kajian lingkungan dan perubahan iklim di tingkat Asia Tenggara. (T.D016)
COPYRIGHT © ANTARA News Bangka Belitung 2012
"Ada dua hal menonjol yang akan dilakukan dalam kerangka kerjasama tersebut yaitu pembentukan Pusat Kajian Kebijakan Lingkungan dan pembentukan Sistem Inventarisasi Gas Rumah Kaca Nasional," kata Menteri Lingkungan Hidup Balthasar Kambuaya dalam pernyataan pers yang diterima di Jakarta, Kamis.
Kerja sama tersebut dilakukan melalui penandatanganan nota kesepahaman (MoU) oleh Menteri Lingkungan Hidup Indonesia Balthasar Kambuaya dan Menteri Lingkungan Hidup Jepang Horiyuki Nagahama di Sekretariat Delegasi Jepang di tempat konferensi COP18 di Qatar National Convention Center, Doha, pada Rabu (5/12).
Memorandum kerja sama KLH Jepang dan Indonesia merupakan kerjasama partnership yang setara dengan lingkup kerjasama dalam hal pencemaran udara, pencemaran air, perubahan iklim, manajemen bahan kimia, promosi kesadaran lingkungan, teknologi lingkungan, kota berwawasan lingkungan, perlindungan lapisan ozon dan area kerjasama lain dalam lingkup perlindungan dan perbaikan lingkungan hidup yang akan disepakati bersama Indonesia dan Jepang.
Kerja sama tersebut akan berlangsung selama tiga tahun dan diharapkan lebih meningkatkan kapasitas kerjasama pada berbagai bidang isu lingkungan dan isu perubahan iklim di masa mendatang.
Jepang mempunyai pengalaman dan telah sukses melakukan inventarisasi gas rumah kaca (GRK) dari sektor-sektor pengemisi.
Hasil inventarisasi telah membantu Kementerian Lingkungan Hidup Jepang dalam mengidentifikasi sumber emisi GRK dan strategi penanganan perubahan iklim di negara tersebut.
Melihat keberhasilan itu, Jepang akan membantu Indonesia melalui Kementerian Lingkungan Hidup untuk membentuk Pusat Inventarisasi GRK Nasional yang bertugas mengumpulkan, mengkoordinir, mereview dan melakukan kontrol kualitas inventarisasi GRK yang dilakukan oleh kementerian dan lembaga yang terkait.
Wakil Menteri Lingkungan Hidup Jepang Ryutaro Yatsu mengatakan, pihaknya melalui badan National Institute of Environmental Studies mempunyai pengalaman dan pengetahuan dalam metodologi, modeling dan pengukuran terhadap dampak perubahan iklim di Jepang bahkan di lingkup Asia.
Untuk itu Kementerian Lingkungan Hidup Jepang siap untuk membagi pengetahuan tersebut kepada Indonesia, sekaligus memperkuat Pusat Kajian Kebijakan Lingkungan Hidup yang diharapkan menjadi pusat kajian lingkungan dan perubahan iklim di tingkat Asia Tenggara. (T.D016)
Editor : Wira Suryantala
COPYRIGHT © ANTARA News Bangka Belitung 2012