Pekanbaru, Riau (Antara Babel) - Kepala Kepolisian Indonesia, Jendral
Polisi M Tito Karnavian, menyatakan, beberapa hal yang memanipulasi
masyarakat. Ini dalam kaitan dengan demokrasi liberal yang mengentalkan
rasa promordialisme sehingga bisa jadi faktor pemecah belah bangsa.
"Masalah keturunan mulai dipermasalahkan, ini pribumi atau tidak. Demokrasi terlalu bebas di tengah masyarakat belum siap akan menjadi ancaman perpecahan negara," katanya, di Gedung Pusat Kegiatan Mahasiswa UIR, di Pekanbaru, Jumat.
Demokrasi, kata dia, kalau tidak dikelola secara baik sehingga terlalu liberal justru menjadi faktor pemecah bangsa, karena diterjemahkan sebagai kebebasan.
"Bahayanya, diterapkan pada masyarakat yang struktur demografinya didominasi kelas bawah masih belum terdidik dan miskin, maka diterjemahkan demokrasi sebebas-bebasnya," ungkapnya.
Menurut dia, Indonesia masih didominasi masyarakat kelas bawah meskipun itu terus berkurang. Dan Indonesia belum ada kelas menengah yang besar. Ini, kata dia bisa menjadi konflik horizontal karena kecemburuan sosial.
"Ini tantangannya bagaimana agar kelas bawah makin kecil dan kelas menengah makin besar. Tapi 71 tahun Indonesia merdeka kelas bawah masih mendominasi dan itu bisa pecah jadi potensi konflik," ujarnya.
Dikatakan dia, konflik bisa terjadi karena masyarakat kelas bawah yang tak mengerti demokrasi. Dengan begitu bisa didikte orang yang memiliki kekuasaan baik itu uang, formalitas dan media. Menurut dia, ini bisa bahaya seperti yang terlihat pada pemilihan kepala daerah.
Masyarakat tak mengerti, siapa yang bawa makanan dan uang itu yang dipilih.
"Masyarakat dimanipulasi oleh penguasa politik, penguasa uang, dan penguasa media. Ini bisa menghancurkan kebhinekaan," jelasnya.
COPYRIGHT © ANTARA News Bangka Belitung 2017
"Masalah keturunan mulai dipermasalahkan, ini pribumi atau tidak. Demokrasi terlalu bebas di tengah masyarakat belum siap akan menjadi ancaman perpecahan negara," katanya, di Gedung Pusat Kegiatan Mahasiswa UIR, di Pekanbaru, Jumat.
Demokrasi, kata dia, kalau tidak dikelola secara baik sehingga terlalu liberal justru menjadi faktor pemecah bangsa, karena diterjemahkan sebagai kebebasan.
"Bahayanya, diterapkan pada masyarakat yang struktur demografinya didominasi kelas bawah masih belum terdidik dan miskin, maka diterjemahkan demokrasi sebebas-bebasnya," ungkapnya.
Menurut dia, Indonesia masih didominasi masyarakat kelas bawah meskipun itu terus berkurang. Dan Indonesia belum ada kelas menengah yang besar. Ini, kata dia bisa menjadi konflik horizontal karena kecemburuan sosial.
"Ini tantangannya bagaimana agar kelas bawah makin kecil dan kelas menengah makin besar. Tapi 71 tahun Indonesia merdeka kelas bawah masih mendominasi dan itu bisa pecah jadi potensi konflik," ujarnya.
Dikatakan dia, konflik bisa terjadi karena masyarakat kelas bawah yang tak mengerti demokrasi. Dengan begitu bisa didikte orang yang memiliki kekuasaan baik itu uang, formalitas dan media. Menurut dia, ini bisa bahaya seperti yang terlihat pada pemilihan kepala daerah.
"Masyarakat dimanipulasi oleh penguasa politik, penguasa uang, dan penguasa media. Ini bisa menghancurkan kebhinekaan," jelasnya.
Editor : Riza Mulyadi
COPYRIGHT © ANTARA News Bangka Belitung 2017