Jakarta (Antara Babel) - Presiden Joko Widodo mengungkapkan bahwa informasi yang diterimanya belanja rokok menempati peringkat kedua dalam konsumsi rumah tangga miskin.
"Informasi yang saya terima, rokok menempati peringkat dua konsumsi rumah tangga miskin, keluarga miskin lebih memilih belanja rokok daripada belanja makanan bergizi," kata Presiden Jokowi dalam rapat kabinet terbatas membahas pertembakauan di Kantor Presiden Kompleks Istana Kepresidenan Jakarta, Selasa.
Dalam ratas yang juga dihadiri Wakil Presiden Jusuf Kalla, Jokowi mengatakan masalah pertembakauan harus dilihat dari dua aspek.
"Saya ingin mengingatkan kembali apa yang sudah saya sampaikan pada ratas sebelumnya pada 14 Juni 2016. Masalah pertembakauan harus dilihat dari dua aspek," katanya.
Pertama, berkaitan dengan melindungi kepentingan warga negara dari gangguan kesehatan dan melindungi kepentingan generasi penerus masa depan anak-anak.
Jokowi menyebutkan dana yang dikeluarkan keluarga miskin untuk konsumsi produk tembakau mencapai 3,2 kali lebih besar dari pengeluaran untuk belanja telur dan susu.
"Juga 4,2 kali lebih besar dari pengeluaran untuk beli daging, 4,4 kali lebih besar dari pengeluaran untuk biaya pendidikan dan 3,3 kali lebih besar dari biaya kesehatan," katanya.
Menurut dia, hal itu akan berdampak pada kualitas SDM di masa mendatang. Konsumsi produk tembakau dalam jumlah besar juga menyebabkan tingginya biaya kesehatan yang harus ditanggung negara dan masyarakat.
Berdasar Data BPJS Kesehatan tahun 2015, lanjut Jokowi, lebih dari 50 persen biaya pengobatan dihabiskan untuk membiayai pengobatan penyakit tidak menular yang salah satu faktor penyebabnya adalah konsumsi rokok dan paparan asap rokok.
Sementara aspek kedua yang harus diperhatikan adalah kelangsungan hidup para petani tembakau.
"Ini juga penting, kemudian pekerja pertembakauan yang hidupnya sangat tergantung pada industri hasil tembakau," katanya.
Dalam kesempatan itu Presiden meminta laporan Mentan Amran Sulaiman terkait langkah-langkah konkret yang telah dilakukan dalam peningkatan kesejahteraan petani tembakau.
"Saya juga minta laporan dari Menaker Hanif Dhakiri mengenai kondisi ketenagakerjaan dan perlindungan bagi pekerja pabrik di industri hasil tembakau," kata Presiden Jokowi.
COPYRIGHT © ANTARA News Bangka Belitung 2017
"Informasi yang saya terima, rokok menempati peringkat dua konsumsi rumah tangga miskin, keluarga miskin lebih memilih belanja rokok daripada belanja makanan bergizi," kata Presiden Jokowi dalam rapat kabinet terbatas membahas pertembakauan di Kantor Presiden Kompleks Istana Kepresidenan Jakarta, Selasa.
Dalam ratas yang juga dihadiri Wakil Presiden Jusuf Kalla, Jokowi mengatakan masalah pertembakauan harus dilihat dari dua aspek.
"Saya ingin mengingatkan kembali apa yang sudah saya sampaikan pada ratas sebelumnya pada 14 Juni 2016. Masalah pertembakauan harus dilihat dari dua aspek," katanya.
Pertama, berkaitan dengan melindungi kepentingan warga negara dari gangguan kesehatan dan melindungi kepentingan generasi penerus masa depan anak-anak.
Jokowi menyebutkan dana yang dikeluarkan keluarga miskin untuk konsumsi produk tembakau mencapai 3,2 kali lebih besar dari pengeluaran untuk belanja telur dan susu.
"Juga 4,2 kali lebih besar dari pengeluaran untuk beli daging, 4,4 kali lebih besar dari pengeluaran untuk biaya pendidikan dan 3,3 kali lebih besar dari biaya kesehatan," katanya.
Menurut dia, hal itu akan berdampak pada kualitas SDM di masa mendatang. Konsumsi produk tembakau dalam jumlah besar juga menyebabkan tingginya biaya kesehatan yang harus ditanggung negara dan masyarakat.
Berdasar Data BPJS Kesehatan tahun 2015, lanjut Jokowi, lebih dari 50 persen biaya pengobatan dihabiskan untuk membiayai pengobatan penyakit tidak menular yang salah satu faktor penyebabnya adalah konsumsi rokok dan paparan asap rokok.
Sementara aspek kedua yang harus diperhatikan adalah kelangsungan hidup para petani tembakau.
"Ini juga penting, kemudian pekerja pertembakauan yang hidupnya sangat tergantung pada industri hasil tembakau," katanya.
Dalam kesempatan itu Presiden meminta laporan Mentan Amran Sulaiman terkait langkah-langkah konkret yang telah dilakukan dalam peningkatan kesejahteraan petani tembakau.
"Saya juga minta laporan dari Menaker Hanif Dhakiri mengenai kondisi ketenagakerjaan dan perlindungan bagi pekerja pabrik di industri hasil tembakau," kata Presiden Jokowi.
Editor : Rustam Effendi
COPYRIGHT © ANTARA News Bangka Belitung 2017