Jakarta (Antara Babel) - Ketua Pimpinan Pusat Dewan Masjid Indonesia Natsir Zubaidi merasa prihatin terhadap kegaduhan senator di Dewan Perwakilan Daerah baru-baru ini.
"Sungguh tragis kondisi saat ini, adanya kegaduhan politik yang dipertontonkan kepada khalayak," kata Natsir lewat pesan singkatnya yang diterima di Jakarta, Kamis.
Natsir Zubaidi mengatakan keprihatinan itu didasari pada para aktor kegaduhan adalah kalangan elit politik. Kegaduhan itu juga terjadi di ranah lainnya seperti tesangkutnya elit politik dalam korupsi dan pungutan liar di lingkungan eksekutif, legislatif bahkan yudikatif.
Natsir yang memimpin PP DMI bidang hukum, sarana dan wakaf itu mengatakan ada nuansa semacam "persengkongkolan" permainan hukum dan peraturan serta akrobat poltik tanpa mengindahkan etika yang sangat jauh dari sikap kenegarawanan.
Oleh karena itu, kata dia, perlu adanya dialog nasional membahas persoalan tersebut yang melibatkan banyak tokoh nasional. Di antara para tokoh itu seperti Amien Rais, Megawati, Habibie, Salahuddin Wahid (Gus Solah), Din Syamsuddin, Ma'ruf Amien, Didin Hafidhuddin, dan Syukron Mamun.
"Ini dalam rangka pelaksanaan Revolusi Mental yang dicanangkan oleh Bapak Presiden. Sebagai bangsa hendaknya kembali menengok kepada sejarah negara, bangsa didirikan oleh para pendiri bangsa," kata dia.
Sebagai sebuah negara, kata dia, seharusnya setiap warga agar terus memperkuat pengamalan konsep Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) yang sesuai dengan Pembukaan UUD 1945 dan Pancasila.
"Sebaiknya yang perlu disosialisasikan kepada generasi muda bukan tentang Empat Pilar tetapi dasar negara yang oleh Bung Karno disebut Pancasila," kata dia.
COPYRIGHT © ANTARA News Bangka Belitung 2017
"Sungguh tragis kondisi saat ini, adanya kegaduhan politik yang dipertontonkan kepada khalayak," kata Natsir lewat pesan singkatnya yang diterima di Jakarta, Kamis.
Natsir Zubaidi mengatakan keprihatinan itu didasari pada para aktor kegaduhan adalah kalangan elit politik. Kegaduhan itu juga terjadi di ranah lainnya seperti tesangkutnya elit politik dalam korupsi dan pungutan liar di lingkungan eksekutif, legislatif bahkan yudikatif.
Natsir yang memimpin PP DMI bidang hukum, sarana dan wakaf itu mengatakan ada nuansa semacam "persengkongkolan" permainan hukum dan peraturan serta akrobat poltik tanpa mengindahkan etika yang sangat jauh dari sikap kenegarawanan.
Oleh karena itu, kata dia, perlu adanya dialog nasional membahas persoalan tersebut yang melibatkan banyak tokoh nasional. Di antara para tokoh itu seperti Amien Rais, Megawati, Habibie, Salahuddin Wahid (Gus Solah), Din Syamsuddin, Ma'ruf Amien, Didin Hafidhuddin, dan Syukron Mamun.
"Ini dalam rangka pelaksanaan Revolusi Mental yang dicanangkan oleh Bapak Presiden. Sebagai bangsa hendaknya kembali menengok kepada sejarah negara, bangsa didirikan oleh para pendiri bangsa," kata dia.
Sebagai sebuah negara, kata dia, seharusnya setiap warga agar terus memperkuat pengamalan konsep Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) yang sesuai dengan Pembukaan UUD 1945 dan Pancasila.
"Sebaiknya yang perlu disosialisasikan kepada generasi muda bukan tentang Empat Pilar tetapi dasar negara yang oleh Bung Karno disebut Pancasila," kata dia.
Editor : Rustam Effendi
COPYRIGHT © ANTARA News Bangka Belitung 2017