Jakarta (Antara Babel) - Presiden Joko Widodo mengatakan dalam persaingan global dan teknologi pada saat ini tidak zamannya lagi negara besar mengalahkan negara kecil.
"Dunia sudah berubah sekarang ini, dipikir masih yang kuat makan yang kecil? Tidak, tetapi yang cepat yang akan mengalahkan yang lambat," kata Presiden saat membuka Musyawarah Perencanaan Pembangunan Nasional (Musrenbangnas) 2017 untuk Rencana Kerja pemerintah (RKP) 2018 di Jakarta, Rabu.
Menurut Presiden, menghadapi perubahan saat ini kuncinya adalah harus cepat menyesuaikan diri dalam segala hal dan tidak lagi terjebak pada mengulang-ulang rutinitas.
"Kita jangan berpikir linier, lupakan, karena banyak negara besar sekarang justru mengalami masalah dan tantangan yang luar biasa, karena mereka sudah kehilangan greget. mereka sudah tidak cepet, sudah nggak lincah, hati-hati, masalah ini," katanya.
Presiden berharap Indonesia harus melihat negara-negara yang sukses, seperti Dubai, Uni Emirat Arab, negara-negara di Skandinavia, dimana mereka sangat cepat mengikuti perubahan.
"Mereka cekatan, mereka cepat, mereka lincah. sekarang di negara besar tidak seperti dulu, dan kita tidak bisa mengandalkan besarnya pasar domestik," kata Jokowi.
Menurut dia, jika cara berfikir Indonesia punya pasar domestik, maka perlu hati-hati karena justru bisa dijadikan pasar oleh negara-negara yang lain.
"Kalau cara berpikir kita tidak diubah akan dijadikan ajang produk-produk negara luar," katanya.
Presiden mengakui bahwa Indonesia adalah negara besar, bangsa besar, pasar yang besar merupakan sebuah keunggulan, namun sekarang ini mengalami ancaman, yaitu pragmentasi menjadi suatu pasar-pasar kecil terbagi dari provinsi, kabupaten dan kota yang ada.
"Bayangkan dari pusat, masing-masing provinsi, masing-masing kabupaten, masing-masing kota, membuat aturan sendiri-sendiri, membuat standar-standar sendiri-sendiri, membuat format-format formulir sendiri-sendiri. Bayangkan betapa pusingnya yang namanya investasi, investor menyelesaikan izin-izinnya," katanya.
Presiden mengingatkan bahwa kita harus sadar sebagai Negara Kesatuan Republik Indonesia, jangan terpecah-pecah oleh peraturan-peraturan di setiap daerah.
"Saya perintahkan pada menteri agar standar-standar nasional itu diberikan panduanya kepada daerah. Syukur-syukur acuan kita sudah mengacu pada standar internasional, baik dalam administrasi maupun di dalam kecepatan pelayanan," kata Jokowi.
Presiden berharap kepada para menteri, dan kepala daerah untuk bekerja keras mengintegrasikan antara pusat, provinsi, kabupaten, dan kota supaya terhubung dengan baik.
COPYRIGHT © ANTARA News Bangka Belitung 2017
"Dunia sudah berubah sekarang ini, dipikir masih yang kuat makan yang kecil? Tidak, tetapi yang cepat yang akan mengalahkan yang lambat," kata Presiden saat membuka Musyawarah Perencanaan Pembangunan Nasional (Musrenbangnas) 2017 untuk Rencana Kerja pemerintah (RKP) 2018 di Jakarta, Rabu.
Menurut Presiden, menghadapi perubahan saat ini kuncinya adalah harus cepat menyesuaikan diri dalam segala hal dan tidak lagi terjebak pada mengulang-ulang rutinitas.
"Kita jangan berpikir linier, lupakan, karena banyak negara besar sekarang justru mengalami masalah dan tantangan yang luar biasa, karena mereka sudah kehilangan greget. mereka sudah tidak cepet, sudah nggak lincah, hati-hati, masalah ini," katanya.
Presiden berharap Indonesia harus melihat negara-negara yang sukses, seperti Dubai, Uni Emirat Arab, negara-negara di Skandinavia, dimana mereka sangat cepat mengikuti perubahan.
"Mereka cekatan, mereka cepat, mereka lincah. sekarang di negara besar tidak seperti dulu, dan kita tidak bisa mengandalkan besarnya pasar domestik," kata Jokowi.
Menurut dia, jika cara berfikir Indonesia punya pasar domestik, maka perlu hati-hati karena justru bisa dijadikan pasar oleh negara-negara yang lain.
"Kalau cara berpikir kita tidak diubah akan dijadikan ajang produk-produk negara luar," katanya.
Presiden mengakui bahwa Indonesia adalah negara besar, bangsa besar, pasar yang besar merupakan sebuah keunggulan, namun sekarang ini mengalami ancaman, yaitu pragmentasi menjadi suatu pasar-pasar kecil terbagi dari provinsi, kabupaten dan kota yang ada.
"Bayangkan dari pusat, masing-masing provinsi, masing-masing kabupaten, masing-masing kota, membuat aturan sendiri-sendiri, membuat standar-standar sendiri-sendiri, membuat format-format formulir sendiri-sendiri. Bayangkan betapa pusingnya yang namanya investasi, investor menyelesaikan izin-izinnya," katanya.
Presiden mengingatkan bahwa kita harus sadar sebagai Negara Kesatuan Republik Indonesia, jangan terpecah-pecah oleh peraturan-peraturan di setiap daerah.
"Saya perintahkan pada menteri agar standar-standar nasional itu diberikan panduanya kepada daerah. Syukur-syukur acuan kita sudah mengacu pada standar internasional, baik dalam administrasi maupun di dalam kecepatan pelayanan," kata Jokowi.
Presiden berharap kepada para menteri, dan kepala daerah untuk bekerja keras mengintegrasikan antara pusat, provinsi, kabupaten, dan kota supaya terhubung dengan baik.
Editor : Rustam Effendi
COPYRIGHT © ANTARA News Bangka Belitung 2017