Toboali (Antara Babel) - Aliansi Pemuda dan Nelayan Kabupaten Bangka Selatan, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung meminta pemerintah daerah segera melakukan operasi yustisi agar masyarakat tertib terhadap administrasi kependudukan.
"Saat ini jumlah pendatang baru cukup banyak dan tinggal di daerah pesisir pantai yang rata-rata bekerja di sektor pertambangan liar di daerah Kubu Toboali," kata Ketua Aliansi Pemuda dan Nelayan Kabupaten Bangka Selatan Desya Raga Hidayat di Toboali, Kamis.
Disampaikannya dengan adanya operasi yustisi ini, masyarakat dapat melihat berapa banyak jumlah pendatang atau penduduk yang tidak tertib administrasi.
"Operasi ini harus segera dilakukan sebab kalau dibiarkan bukan hanya lingkungan yang rusak karena penambangan liar namun penyakit masyarakat juga akan muncul," katanya.
Desya mengatakan kehadiran pendatang ini sebenarnya sudah sering terjadi baik sesudah lebaran maupun sebelum lebaran.
"Selama ini para RT dan Kepala Lingkungan kurang tegas, maka kebiasaan ini menjadi masalah yang serius yang harus segera diatasi," katanya.
Menurut dia kalau dalam waktu dekat tidak ada reaksi dari pemda untuk mengelar operasi yustisi kependudukan maka jangan kaget kalau kerusakan lingkungan tambah parah.
"Otomatis kerusakan lingkungan tambah parah karena para pendatang hampir 80 persen bekerja di sektor pertambangan liar," ujarnya.
Ia berharap pemda mulai berpikir dan bertindak untuk mendata para pendatang mulai dari tingkat RT, hingga tingkat kecamatan sehingga kekhawatiran terhadap penyakit masyarakat dan kerusakan lingkungan dapat diantisipasi lebih dini.
"Karena kesadaran pendatang masih rendah untuk melaporkan diri ke pihak RT maka sebaiknya para RT yang harus bergerak dengan dukungan pemda," katanya.
COPYRIGHT © ANTARA News Bangka Belitung 2017
"Saat ini jumlah pendatang baru cukup banyak dan tinggal di daerah pesisir pantai yang rata-rata bekerja di sektor pertambangan liar di daerah Kubu Toboali," kata Ketua Aliansi Pemuda dan Nelayan Kabupaten Bangka Selatan Desya Raga Hidayat di Toboali, Kamis.
Disampaikannya dengan adanya operasi yustisi ini, masyarakat dapat melihat berapa banyak jumlah pendatang atau penduduk yang tidak tertib administrasi.
"Operasi ini harus segera dilakukan sebab kalau dibiarkan bukan hanya lingkungan yang rusak karena penambangan liar namun penyakit masyarakat juga akan muncul," katanya.
Desya mengatakan kehadiran pendatang ini sebenarnya sudah sering terjadi baik sesudah lebaran maupun sebelum lebaran.
"Selama ini para RT dan Kepala Lingkungan kurang tegas, maka kebiasaan ini menjadi masalah yang serius yang harus segera diatasi," katanya.
Menurut dia kalau dalam waktu dekat tidak ada reaksi dari pemda untuk mengelar operasi yustisi kependudukan maka jangan kaget kalau kerusakan lingkungan tambah parah.
"Otomatis kerusakan lingkungan tambah parah karena para pendatang hampir 80 persen bekerja di sektor pertambangan liar," ujarnya.
Ia berharap pemda mulai berpikir dan bertindak untuk mendata para pendatang mulai dari tingkat RT, hingga tingkat kecamatan sehingga kekhawatiran terhadap penyakit masyarakat dan kerusakan lingkungan dapat diantisipasi lebih dini.
"Karena kesadaran pendatang masih rendah untuk melaporkan diri ke pihak RT maka sebaiknya para RT yang harus bergerak dengan dukungan pemda," katanya.
Editor : Riza Mulyadi
COPYRIGHT © ANTARA News Bangka Belitung 2017